Connect with us

Nasional

949 Orang Narapidana Dapat Remisi Nyepi Tahun 2019

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com– Kementerian Hukum dan HAM memberikan Remisi Khusus (RK) Nyepi kepada 949 narapidana dari 2.175 narapidana umat Hindu di seluruh Indonesia pada Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941, kamis (7/3).

Dari 949 narapidana yang menerima remisi terdiri dari 272 narapidana menerima remisi 15 hari, 607 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 54 narapidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan remisi untuk 16 narapidana pada hari Raya Nyepi Tahun 2019 ini tidak ada narapidana yang langsung bebas.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dr. Sri Puguh Budi Utami, menjelaskan bahwa pemberian hak-hak narapidana telah di Deklarasikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, yang berbasis IT di Lapas Klas II A Cibinong, sehingga narapidana mendapatkan kemudahan untuk mengetahui jumlah remisi yang menjadi haknya dengan transparan, tidak rumit, tidak berbelit-belit serta tidak dipungut biaya apapun termasuk pemberian remisi nyepi tahun 2019 (07/03/2019 ).

“Pemberian remisi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. “Remisi diberikan kepada narapidana yg beragama Hindu yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lapas atau rutan,” tegas Sri Puguh Budi Utami.

Pada kesempatan yang sama, junaedi mengatakan bahwa narapidana terbanyak mendapat Remisi Nyepi tahun 2019 berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Bali sebanyak 659 orang, Kanwil Kalimantan Tengah sebesar 70 orang, dan Kanwil Sulawesi Selatan berjumlah 44 orang.

“Semoga dengan pemberian remisi Nyepi Tahun 2019 ini memotivasi para narapidana umat Hindu lainnya semakin taat beribadah, taat aturan tata tertib Lapas/Rutan dan aktif dalam mengikuti semua program pembinaan yang diberikan selama menjalani pidananya serta menjadi manusia yang suci tidak mengulangi melanggar hukum ” harap Junaedi.

Jumlah narapidana seluruh Indonesia per tanggal 06 Maret 2019 mencapai 188.258 orang, sedangkan Jumlah Tahanan sebanyak 70.599, dan total keseluruhan narapidana dan tahanan berjumlah 258.857 orang.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

DPD Apresiasi Optimalisasi Danau Rawa Pening

Published

on

Semarang,Realitarakyat.com. – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam mengapresiasi dan menghargai program optimalisasi Danau Rawa Pening, Semaran, Jawa Tengah yang membentang di antara Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Bawen, dan Banyubiru, Provinsi Jawa Tengah.

Seperti diketahui, Danau Rawa Pening merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang akan dipulihkan pemerintah. Prioritas pemulihan danau tersebut terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Di sisi lain Muqowam menyayangkan kurangnya sosialisasi program tersebut pada masyarakat sekitar.  Apalagi sekitar 3000-an nelayan dari 13 desa sekitar mengandalkan penghidupan dari danau. Mereka terdiri dari nelayan ikan, pencari enceng gondok dan petani budidaya ikan karamba.

“Tentu sebagai Anggota DPD Dapil Jateng, saya sangat ikut mengapresiasi dan menghargai upaya pemerintah. Namun ada sedikit masalah di masyarakat, yaitu belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mengejutkan masyarakat, masyarakat kan perlu persiapan ini itu dan sebagainya,” ujar Muqowam saat berkunjung ke Danau Rawa Pening, Jumat (22/3/2019).

Danau Rawa Pening seluas 2.670 hektar ini sangat berpotensi dikembangkan menjadi destinasi pariwisata taraf internasional. Namun kondisi kawasan rawa hingga kini belum tertata dengan baik, terutama pendangkalan dan lebatnya tanaman eceng gondok yang menjadi salah satu kendala pengembangan Rawa Pening.

Muqowam mengakui bahwa memang perhatian pemerintah sudah ada namun belum optimal. “Dulu pernah tidak ada kejelasan siapa sesungguhnya yang mempunyai kewenangan atas Rawapening, bukan saja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahkan Kodam Diponegoro pun ikut terlibat dalam hal Rawa Pening, tetapi sekarang sejak Pemerintahan Jokowi dapat terurai dengan baik soal kewenangan tersebut,” ujarnya.

Menurut Muqowam, dibutuhkan komitmen bersama dalam program rencana penyelamatan Rawa Pening antara seluruh stakeholder juga masyarakat.

“Salah satunya, melalui pendekatan sosial ekonomi dengan merubah pola pikir masyarakat untuk penyelamatan Rawa Pening agar bisa bermanfaat optimal bagi masyarakat, sebagai bagian dari upaya pensejahteraan masyarakat dan bangsa,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Hari Air, DPR Diminta.Selesaikan RUU Sumber Daya Air

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com. -Ketua DPR Bambang Soesatyo minta panitia kerja (Panja) Komisi V DPR RI bersama Pemerintah untyk bisa menjadikan peringatan hari Air sedunia sebagai momentum untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Sumber Daya Air (SDA).

RUU itu akan menjadi dasar hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan air berdasarkan UUD NRI 1945;

Demikian disampaikan Bamsoet terkait Hari Air Sedunia (World Water Day) yang diperingati setiap tanggal 22 Maret dan pada tahun 2019 mengangkat tema “Water for All, Leaving No One Behind”.

Selain itu kata politisi Golar itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) untuk meningkatkan upaya dalam penyediaan sumber air bersih ke seluruh wilayah Indonesia.

Terutama ke daerah yang sulit mendapatkan air bersih, serta agar mengentaskan daerah-daerah sulit air bersih melalui pengeboran air tanah dalam, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Bamsoet iuga berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda agar senantiasa menjaga lingkungan, termasuk air serta untuk lebih peduli akan air dengan hemat dalam menggunakan air bersih.

“Lingkungan harus.kita.jaga dan rawat bersama dengan menjaga kebersihan, penghijauan dan kelestarian demi air untuk kelangsungan hidup gemerasi.di.masa depan,” pungkasnya.

 

Continue Reading

Nasional

Rommy Bantah Punya Pengaruh di Kemenag

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy membantah jika dirinya memiliki pengaruh dalam penunjukan sejumlah jabatan di lingkungan kementerian agama Republik Indonesia.

Bahkan, Menurut Romy, dalam pemilihan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) atas rekomendasi Gubernur Jawa Timur  Khofifah Indar parawansa.Khofifah.

“Memang dari awal saya menerima aspirasi itu dari Kiai Asep Saifuddin Halim yang dia adalah seorang pimpinan ponpes besar di Jawa Timur, dan kemudian ibu Khofifah Indar Parawansa,” kata Rommy di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Selain itu, Rommy juga menirukan omongan yang sempat disampaikan Khofifah saat memberikan rekomendasi Harris untuk mengisi jabatan di Kemenag wilayah Jatim. Karena nama Haris, menurut Khofifah, kinerjanya dianggap bagus.

“Jelas-jelas mengatakan “Mas Romi percayalah dengan Haris, karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus. Kalau mas Haris sudah saya kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan pemprov itu lebih baik” kata Rommy mengulang ucapan Khofifah.

Rommy menambahkan bahwa rekomendasi tersebut disampaikan kepada panitia seleksi di Jawa Timur. Dia juga mengklaim, tidak ada pihak yang mengintervensi dengan keputusan yang disampaikan panitia seleksi.

“Saya sampaikan itu kepada pihak-pihak yang berkompeten, tidak kemudian menghilangkan proses seleksinya. Proses seleksinya itu tidak sama sekali saya intervensi, proses seleksinya itu dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang sangat profesional.Semuanya adalah guru-guru besar, dari lingkungan Universitas Islam Negeri se-Indonesia. Sama sekali mereka tidak pernah diajak, komunikasi sama saya saja tidak pernah. Mereka mengikuti proses seleksi profesional. Tetapi bahwa kemudian saya meneruskan aspirasi, karena memang yang saya teruskan,” tutup Rommy.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Rommy dan Haris sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. Selain itu, Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahad turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Seperti diketahui, KPK menangkap Rommy dan dua tersangka lain dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Dalam OTT itu, KPK menyita uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Rommy dari Muafaq dan Haris untuk memuluskan jabatan mereka di kantor wilayah kementerian Agama, Jawa Timur.

Continue Reading
Advertisement

#Trending