Connect with us

Nasional

Rekomendasi Munas NU, Warga NU Harus Aktif di Pemilu

Published

on

Banjar,Realitarakyat.com. – Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), Jumat (1/3/2019), selesai dilaksanakan. Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan, yakni warga NU perlu terlibat serta berpartisipasi aktif di dalam proses pemilihan umum.

“Bukan hanya hadir ke TPS untuk memilih capres, DPR, DPD, DPRD tingkat I/II, tapi juga tidak mengotori pemilu dengan politik uang, penyebaran hoaks/fitnah serta berkonflik karena perbedaan politik,” demikian  salah satu poin rekomendasi Munas NU di Banjar, Jawa Barat itu.

Warga NU harus menjadi bagian dari gerakan yang mendorong pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pemilu juga mesti berjalan aman sekaligus menghasilkan pemimpin yang ‘legitimate’.

Adapun pada bagian lain rekomendasi, dijelaskan bahwa warga NU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bangsa Indonesia berjalan dalam rel yang benar dan konsensusnya tetap terjaga.

“Menjaga negara bukan hanya wujud kecintaan pada negeri, tapi juga tanggung jawab untuk memastikan warisan ulama-ulama kita berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap tegak,” tulis rekomendasi itu.

Ketua Umum Pengurus Besar NU Kiai Haji Said Aqil Siradj mengatakan, NU siap mempunyai modal sosial dan infrastruktur organisasi yang baik untuk memastikan pemilu di Indonesia berjalan lancar. “Misi dari Nahdlatul Ulama ingin menyebarkan, di samping ukhuwah wathaniyah, namun juga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basariyah. Persaudaran sesama umat manusia sedunia,” kata Said Aqil.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU ini dibuka Rabu (27/2/2019) lalu, oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup pada Jumat (1/3/2019) oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Non Muslim

Selain itu Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Rabu-Jumat (27/2-1/3/2019) salah satunya mengangkat masalah status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Baca Juga :   Wacana Pembentukan Tim Hukum Usut Para Penghasut, Ini Komentar Sandiaga Uno

Topik ini masuk ke Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudluiyah yang fokus pada penjelasan tematik. Pada sidang pleno Munas-Konbes NU 2019, Kamis (28/2/2019), para musyawirin atau peserta Munas menilai, sebagai dasar negara, Pancasila berhasil menyatukan rakyat Indonesia yang plural, baik dari sudut etnis dan suku maupun agama dan budaya.

Di bawah payung Pancasila, seluruh warga negara adalah setara, yang satu tak lebih unggul dari yang lain berdasarkan suku, etnis, bahkan agama. Hal ini selaras dengan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan membuat Piagam Madinah untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah.

Piagam Madinah itu menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu kesatuan bangsa/umat, yang berdaulat di hadapan bangsa/umat lainnya, tanpa diskriminasi.

Sebelumnya, pada sidang komisi Muqsith menyatakan, kafir seringkali disebutkan oleh sekelompok orang untuk melabeli kelompok atau individu yang bertentangan dengan ajaran yang mereka yakini, kepada non-Muslim, bahkan terhadap sesama Muslim sendiri.

Bahtsul Masail Maudluiyah memutuskan tidak menggunakan kata kafir bagi non-Muslim di Indonesia. “Kata kafir menyakiti sebagian kelompok non-Muslim yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis,” kata Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),

KH Abdul Moqsith Ghazali berdasarkan keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (1/3/2019). Dia mengatakan, para kiai menyepakati tidak menggunakan kata kafir, tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara.

Menurutnya, hal ini menunjukkan kesetaraan status Muslim dan Non-Muslim di dalam sebuah negara. “Dengan begitu, maka status mereka setara dengan warga negara yang lain,” tegasnya.

Meski demikian, lanjut Kiai Moqsith, kesepakatan ini bukan berarti menghapus kata kafir. Kata dia, penyebutan kafir terhadap non-Muslim di Indonesia rasanya tidak bijak. “Memberikan label kafir kepada warga Indonesia yang ikut merancang desain negara Indonesia rasanya kurang bijaksana,” kata Kiai Moqsith.

Baca Juga :   Mengenang Sosok Tuty Alawiyah Tokoh Wanita Multi Talenta

Lebih lanjut dia menyampaikan, pembahasan ini dilakukan mengingat masih adanya sebagian warga negara lain yang mempersoalkan status kewargaanegaraan.

“(Mereka) memberikan atribusi teologis yang diskriminatif dalam tanda petik kepada sekelompok warga negara lain,” katanya.

Pembahasan ini dihadiri Mustasyar PBNU Prof Muhammad Machasin, Rais Am Syuriyah PBNU KH Miftahul Akhyar, Rais Syuriyah KH Masdar Farid Masudi dan KH Subhan Ma’mun, Katib ‘Aam Syuriyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib KH Abdul Ghofur Maimun Zubair dan H Asrorun Niam Sholeh, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua PBNU H Marsudi Syuhud, hingga Sekretaris Jenderal PBNU H Helmi Faishal Zaini.

Selain itu, Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudluiyah juga membahas soal pandangan Islam dalam menyikapi bentuk negara bangsa, serta tentang produk perundangan atau kebijakan negara yang dihasilkan oleh proses politik modern.

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

#Trending