Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

DPR: KPUD Salah Input , WNA Tak Punya Hak Pilih

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 63 tentang Administrasi Kependudukan. Warga negara asing atau WNA yang tinggal di Indonensia, baik karena sudah menikah atau bekerja berhak memiliki KTP, yang sekarang berganti menjadi e-KTP. Hanya saja WNA itu tidak punya hak pilih.

“Khusus KTP WNA itu sudah diatur sejak dulu di UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 63 tentang Administrasi Kependudukan. KPUD Cianjur salah input, dan WNA itu tidak mempunyai hak pilih sebelum menjadi WNI,” tegas anggota Komisi II DPR RI Firman Subagyo.

Hal itu disampaikan dialektika demokrasi ‘Polemik e-KTP WNA, Perlukah Perppu? bersama anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil, Kemendagri, Ir. I Gede Suratma, dan Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Trisakti, Dr Trubus Rahardiansyah di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Karena itu politisi Golkar itu meminta masyarakat tak kaget dengan kasus e-KTP di Cianjur tersebut.  Apalagi keluar masuk suatu negara itu harus mempunyai identitas.

“Ada WNA yang hanya bertujuan wisata, kerja, dan tinggal dengan menikah dengan WNI. Salahnya warna e-KTP WNI dengan e-KTP WNA itu sama. Harusnya berbeda agar mudahkan perbedaan kedua macam e-KTP WNI dan WNA itu,” ujarnya.

Suratna menegaskan kasus e-KTP Cianjur itu seolah-olah terjadi tiba-tiba karena menjelang pemilu 2019. “Itu tak benar, karena NIK itu sifatnya tunggal. Ternyata NIK warga Cianjur Sdr Bahar yang harusnya NIK 3203011002720011, tapi yang beredar NIK 3203012503770011,” katanya.

Sementara itu e-KTP WNA yang dikeluarkan oleg Dukcapil hanya 1600 e-KTP, sehingga sangat  mudah dicermati masyarakat. “Jadi, untuk memverifikasi NIK itu cukup di 6 angka digit kedua dari e-KTP yang menunjukkan tanggal bulan dan tahun kelahiran seseorang.” Jelas Suratna.

Baca Juga :   Raihan di Asian Games Modal Untuk SEA Games 2019 dan Olimpiade Tokyo

Sebelumnya KPU Kabupaten Cianjur mengakui adanya kesalahan saat input data NIK milik Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Komisioner KPU Cianjur Anggy Sophia Wardani menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Disdukcapil Cianjur berkaitan permasalahan tersebut.

“Secara bukti langsung di lapangan, nama Bahar ini memang ada. Alamat juga betul sesuai tercantum dalam data pemilih. Namun kesalahannya yang diinput itu data milik WNA asal China berinisial GC,” kata Anggy di kantor KPU Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

KPU sudah mengoreksi masalah tersebut, dan memastikan WNA asal China itu tidak mempunyai hak pilih di Pemilu 2019. “WNA tak punya hak pilih dalam pemilu,” jelas Anggy.

Berdasarkan penelusuran, nama Bahar memang terdaftar di TPS 009 Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur. Namun NIK-nya berbeda dengan yang ada di KTP Bahar.

Bahar memegang KTP dengan NIK 3203011002720011. Sementara di TPS 009 itu nama Bahar terdaftar dengan NIK 3203012503770011.

Setelah didalami, NIK tersebut terdaftar atas nama Guohui Chen yang beralamat di Jalan Selamet Perumahan Rancabali No 40, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. “Jadi, yang harus dibetulkan itu adalah NIK Bahar dalam DPT agar sesuai dengan KTP elektronik miliknya,” kata Ketua KPU DProvinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok.

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Penyusunan Perbawaslu Diminta Mengacu PKPU

Published

on

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali (Foto: istimewa)
Continue Reading

Nasional

Optimalkan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Siapkan Perbawaslu

Published

on

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar
Continue Reading

Nasional

Formappi: Presiden dan DPR Terjebak dalam Kompromistis Transaksional

Published

on

Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. (foto: ist)
Continue Reading
Loading...




Loading…