Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Kemendagri Tegaskan TKA Tak Punya Hak Pilih

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com. – Tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi tertentu wajib memiliki e-KTP, namun mereka ini dipastikan tak punya hak pilih di pemilu 2019 mendatang.

“Di dalam KTP-nya ditulis dengan warga negara mana? Misalnya Singapura, Malaysia, sehingga KTP elektronik itu tidak bisa digunakan untuk mencoblos, karena syarat untuk mencoblos adalah WNI,” tegas Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Menurut Zudan, WNA tidak dilarang memiliki e-KTP karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Ada syarat-syarat yang ketat bagi TKA untuk mendapatkan e-KTP.

“Tidak haram WNA punya KTP elektronik. Syaratnya ketat, harus punya izin tinggal tetap yang diterbitkan dari Imigrasi,” ujarnya.

Sebelumnya, e-KTP yang dipegang tenaga kerja asing (TKA) China di Cianjur jadi sorotan. Bentuk e-KTP TKA China itu mirip dengan e-KTP yang umum dimiliki WNI.

Di bagian depan e-KTP itu, terdapat data-data selayaknya e-KTP milik WNI. Namun kewarganegaraan pria itu ditulis China. Dan juga ada masa berlaku e-KTP-nya. e-KTP GC berlaku hingga 12 Desember 2023..

Ada juga foto GC di sisi kiri e-KTP dengan background foto berwarna merah.
Kepemilikan e-KTP TKA ini ternyata diatur dalam undang-undang. Plt Bupati Cianjur Herman Suherman memastikan tak ada aturan yang dilanggar.

“Ada aturan dan ada undang-undangnya, tapi yang membedakan adalah adanya kolom kewarganegaraan. Saya juga belum mendapat informasi lengkapnya dari kadis, sifatnya juga sementara,” kata Plt Bupati Cianjur Herman Suherman saat dihubungi, Selasa (26/2/2019).
Berikut ini bunyi Pasal 63 UU 24/2013:

Pasal 63
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2) Dihapus.
(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmelaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Baca Juga :   Hari ini Prabowo Kampanye di Bali dan Mataram NTB
Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Harus Kuat, Dewas KPK Jangan Sampai ‘Masuk Angin’

Published

on

legislator NasDem, Irma Suryani / Net
Continue Reading

Politik

GeMa Golkar Sambut Baik Ide Airlangga Bikin Golkar Academy

Published

on

Koordinator Gerakan Milenial Airlangga Hartato Golkar (GeMa Golkar), Dico M Ganinduto / Ist
Continue Reading

Politik

Ketua DPD: Kemakmuran Daerah Cita-cita yang Harus Diperjuangkan

Published

on

Ketua DPD RI, Oesman Sapta / Net
Continue Reading
Loading...




Loading…