Connect with us

Politik

Demokrat: PKS Sebarkan Hoaks Tolak RUU PKS untuk Kepentingan Pemilu 2019

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Seluruh Fraksi DPR Setuju RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai inisiatif DPR. Tapi PKS tiba-tiba menolak itu jelas bermotif politik agar partainya lolos parliamentary threshold (PT) 4 persen di pemilu 2019.

Demikian disampaikan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat Khotibul Umam Wiranu, Kamis (21/2) malam.

Padahal draft RUU PKS itu telah disepakati melalui Baleg DPR RI dan disetujui seluruh fraksi di DPR dalam sidang paripurna DPR, yang agendanya menyepakati RUU PKS sebagai  inisiatif DPR.

“Tidak ada satu pun anggota maupun fraksi yang menolak. Baik di Baleg maupun di sidang paripurna DPR,” kata Umam.

Apalagi RUU PKS itu sampai detik ini memang belum dibahas di Komisi VIII DPR. Baru sebatas Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), yang isinya mendengarkan masukan dari kelompok-kelompok masyarakat.

Daftar inventaris masalah (DIM) dari pemerintah juga belum diajukan oleh pemerintah sebagai usulan pemanding. Namun, dari sisi waktu pembahasan, rasanya RUU PKS ini sulit dibahas di sisa masa DPR periode 2014-2019 ini.

“Jika pun RUU ini dibahas baru mulai pada Mei 2019 seusai pelaksanaan Pemilu 2019. Belum lagi terpotong masa reses tiga minggu serta masa aktif kerja DPR yang dipotong hari Jumat-Minggu. maka praktis waktu pembahasan hanya tersisa 3 bulan hingga DPR periode saat ini berakhir,” jelas Umam.

Karena itu, sikap politik yang menyatakan menolak RUU PKS karena mempromosikan aktivitas LGBT merupakan sikap politis  untuk mendulang di suara Pemilu 2019. “Bagaimana mau menolak, kalau RUU-nya saja belum dibahas.” tambah Umam..

Karenaya Umam merasa aneh kalau tiba-tiba PKS teriak-teriak di media massa maupun di tengah masyarakat. Selain bertujuan untuk kampanye politik.

Materi dalam draft RUU PKS itu juga tidak memuat ketentuan yang ditudingkan PKS. Seperti legalisasi LGBT, permisif terhadap praktik perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai tudingan lainnya.

Dalam pembahasan suatu RUU harus berlandaskan tiga hal, yakni aspek filosofis, yuridis dan sosilogis. Komisi VIII DPR memahami benar bahwa secara sosiologis masyarakat nusantara adalah masyarakat yang memiliki tata nilai yang sudah berjalan ribuan tahun yang bersumber dari nilai-nilai agama yang ada di nusantara serta adat istiadat, kultur budaya, dimana LGBT dan segala Jenis penyompangn perilaku seksual itu bertentangan dengan nilai-nilai semua itu.

Umam sendiri berpedoman pada ‘Maqashid Syariah’ dalam pembuatan RUU yang sesuai ajaran Allah dan Rosul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum itu.

Yaitu lima prinsip dasar atas tujuan hukum yakni menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal serta menjaga keimanan. “Ini prinsip yang harus dipegang, bahwa keturunan yang baik hanya lahir dari proses biologis yang dibenarkan agama. Jadi, cerita RUU PKS memuat ketentuan tentang LGBT dan perzinahan adalah hoax di atas hoax,” pungkasnya.

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

#Trending