Connect with us

Politik

Fahri Ingatkan Kampanye Tak Gunakan Anggaran Negara

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan kepada para pejabat Pemerintah, untuk tidak menggunakan pos-pos anggaran Negara, seperti Dana Desa sebagai bahan kampanye pemilu, baik pileg maupun pilpres.

“Dana Desa adalah perintah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang lahir pada masa Pemerintahan SBY. Dan nomornya kalau kita lihat nomor 6, itu artinya UU yang lahir di awal pemerintahannya atau di awal tahun 2014,” kata Fahri, Kamis (21/2/2019).

Fahri menjelaskan kalau Pemerintahan SBY berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014. Artinya kalau ada perintah UU, yang kira-kira disahkan di awal tahun, berarti pada saat presiden mengajukan rancangan ABPN 2015, dalam pidato tanggal 16 Agustus 2014 itu, presiden telah memulai mengimplementaskan perintah dari UU No.6/2014 tentang UU Desa.

“Nah, artinya yang memulai meletakan anggaran dalam APBN Dana Desa itu adalah pak SBY, bukan pak Jokowi. Dan itu bukan perintah pribadi presiden, tetapi perintah UU,” tegasnya.

Kalau ada pejabat yang menganggap bahwa itu perintah dari presiden, maka itu bohong. Kenapa? Karena siapa pun presidenanya kata Fahri, UU Dana Desa itu pasti tetap ada dan itu perintah UU.

“Saya kira tendensi untuk menggunakan pos-pos anggaran negara sebagai kampanye, itu sangat berbahaya dan oleh sebab itu harus diusut sebagai satu tindakan kebohongan publik,” jelas Fahri.

Menurut Fahri, UU desa disahkan 18 Desember 2013 diberi nomor 6 di awal tahun 2014. “Jadi, itu perintah UU, bukan perintah pak Jokowi. Tapi memang begitu masuk belanja APBN 2015, Presiden nya sudah pak Jokowi,” pungkas mantan politisi PKS itu.

 

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

#Trending