Connect with us

Politik

Tamsil: Pemerintah Jokowi Harus Bisa Buat Kebijakan Avtur Satu Harga

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera turun untuk menyikapi mahalnya harga avtur yang menjadi variabel terbesar dalam pembiayaan bisnis jasa penerbangan.

Tingginya harga bahan bakar pesawat terbang tersebut, jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Tamsil Linrung, Rabu (20/2), berimplikasi kepada mahalnya tarif penerbangan, sebab 40 persen dari harga tiket digunakan untuk pembiayaan avtur.

Akibatnya, ungkap politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kenaikan tiket penerbangan belakangan ini dikeluhkan masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat yang selama ini menggunakan transportasi udara terpaksa beralih ke jalan darat atau laut.

“Bagasi mahal, tarif naik, kemudian soal kargo, kita dihadapkan tiga masalah ini. Kenapa tiga masalah ada, karena pemerintah terlambat mengatasinya,” ungkap Tamsil.

Pemerintah sebenarnya bisa membuat kebijakan avtur satu harga. Wakil rakyat dari Dapil I Sulawesi Selatan ini mencontohkan ketika Pertamina bisa melakukan penugasan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Kenapa tidak melakukan penugasan yang terhadap avtur.”

Jika pemerintah ingin menurunkan harga avtur, harus di bicarakan secara terbuka. Namun, bila pemerintah mau head to head dengan Singapura, harus dilihat dari berbagai sisi diantaranya di Singapura tidak ada pajak sedangkan di Indonesia ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Jika Pertamina dibebaskan dari PPN, maka keuntungan akan lebih banyak. Apabila hal-hal yang memberatkan itu telah dicabut, maka Pertamina bisa memberikan harga sama dengan negara tetangga juga memungkinkan penerbangan asing itu untuk mengisi avtur di Indonesia,” kata Tamsil.

Lebih jauh dijelaskan, kalau berimplikasi terhadap masyarakat, tentunya harus dibahas di DPR RI. untuk itu ia berharap pemerintah terbuka agar bersama-sama mencarikan solusi yang terbaik.

“Saya kira setelah ini kita akan melakukan FGD untuk mendalami permasalahan ini untuk dibawa kedalam rapat kerja dengan pemerintah,” demikian Tamsil Linrung. (tanjung)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

#Trending