Connect with us

Daerah

SERBUNDO UNJUK RASA DPRD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Published

on

Labusel, relitarakyat.com-Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat buruh perkebunan Indonesia (SERBUNDO) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labusel, kedatangan para pengunjuk rasa dikawal ketat pihak keamanan jajaran personel Polsekta Kotapinang beserta Polres Labuhanbatu dan petugas satpol PP Labusel Kabupaten Labuhanbatu Selatan dijalan lintas Sumatera (Jalinsum) kampung Bedagai Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan 11 /2-2019.

Para Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat buruh perkebunan Indonesia, “dalam orasinya,” yang disampaikan Andi Syahputra Nst.

,”kaum buruh tidak akan berhenti un tuk menyampaikan aspirasi kepada wakili rakyat,bila aspirasi ini tak ditanggapi oleh Dinas tenaga kerja dan DPRD Labusel. lihat tidak satupun anggota DPRD labusel yang kelihatan untuk menerima aspirasi kita, mereka seakan tidak mengerti tentang nasib buruh, tegas Andi.

Pada aksi buruh serbundo membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan, buruh bukan budak, pasangon harga mati,dan berharap agar anggota DPRD Labuhanbatu Selatan menerima aspirasi kaum buruh.

Ketua, Serikat buruh Indonesia (SERBUNDO)Kabupaten Labuhanhatu Selatan, Jamaluddin Hsb, saat, dikonfirmasi disela-sela aksi unjuk rasa ,” menjelaskan, “aksi ini merupakan aksi buruh dan meminta kepala Dinas tenaga kerja Labusel serta DPRD Labusel dapat menyelesaikan masalah masalah buruh yang tertindas, sehingga kami memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa jauh sebelumnya,kepada DPRD Labusel, namun DPRD Labusel tidak ada ditempat,”jelas Jamal.

Lebih lanjut Jamal,”menjelaskan,” hak hak buruh yang seharusnya diterima, sebagaimana diatur UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan belum sepenuhnya diterima, masih banyak buruh yang mengalami sakit berkepanjangan diatas satu tahun belum di PHK dengan menerima upah hanya sebesar 25%di PT PLP seakan takdir yang harus diterima buruh tanpa adanya perlindungan serta pengawas dari pihak pemerintah melalui disnaker.

Sampai hari ini pelanggaran dan pengebirian hak hak buruh buruh ini masih terus terjadi, meskipun upaya upaya ini telah dilakukan kepada pihak pemerintah melalui melalui disnaker dan telah diketahui oleh aparat penegak hukum, namun tak satupun tindakan pelanggaran ini yang mampu untuk menyeret pihak pengusaha sampai kepengadilan dan instansi terkesan enggan melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan apalagi untuk memproses secara pidana terhadap pelanggaran hak hak normatif yang dilakukan oleh pihak pengusaha.

Hukum diduga telah menjadi komoditi, hukum hanya ditegakkan bagi kaum miskin, seperti buruh, namun tumpul kepada penguasa dan pengusaha.katanya.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, buruh menuntut, hapuskan diskriminasi terhadap buruh dalam segala bidang, hentikan intimidasi terhadap kaum buruh saat saat menggunakan haknya. Bayangkan upah buruh pegawai tepat waktu. PHK buruh yang mengalami sakit berkepanjangan diatas satu tahun. Bayarkan gajian kecil seperti biasanya.hentikan bentuk pembodohan terhadap hasil produksi buruh dengan menghitung hasil buruh secara transparan.meminta perda perlindungan buruh perkebunan yang adil kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Aksi unjuk rasa buruh tersebut berjalan damai dan aman. (Haryan)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

#Trending