Connect with us

Politik

DPR Segera Revisi UU Tentang Konservasi Terestrial dan Akuatik

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Aturan mengenai wilayah terestrial dan akuatik yang diatur dalam UU No: 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kewenangannya selama ini tumpang tindih.

Pimpinan Komisi IV DPR RI, Roem Kono mengatakan, wilayah terestrial dan akuatik masih merupakan ranah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal, sejak pemekaran, wilayah ini harusnya menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Untuk itu, Komisi IV DPR RI segera merevisi UU No: 5/1990,” jelas politisi senior Partai Golkar itu ketika memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini.

Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Gorontalo itu menegaskan, Komisi IV DPR RI segera merevisi UU itu agar tak bertabrakan pengaplikasiannya.
Memang, harus dipertegas pemisahan dalam rangka pengelolaan tata kelola kelautan, termasuk ketegasan masalah akuatik. “Saya kira, ini masukan berharga untuk dibahas di DPR.”
.
Sebelum terjadi pemekaran KKP, tupoksi pengawasan konservasi kelautan berada dalam wewenang KLHK. Tetapi setelah KKP berdiri sendiri, kewenangan itu seharusnya berpindah sesuaidengan tupoksi bidang masing-masing

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi meminta DPR melakukan komunikasi ke kepala daerah untuk membantu konsolidasi dan sosialisas mengenai program konservasi daerah pesisir.

Ditegaskan, pihaknya siap mengambil alih taman laut. Karena itu, dia minta bantuan DPR untuk menyampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar sama-sama mengelola laut dan melakukan konservasi.

“Selain itu, juga sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kebersihan laut, tidak membuang sampah plastik, dan menjaga ekosistem sehingga laut ini bisa dimanfaatkan sampai anak cucu kita,” kata dia.

Dalam Kunker itu, juga dilakukan penandatanganan komitmen pelestarian dan perlindungan terhadap jenis biota laut yang dilindungi dan terancam punah di wilayah Sulsel yakni KKP, stakeholder dan pengusaha perikanan,Komisi IV DPR RI sebagai saksi. (tanjung)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Banyak Tokoh Parpol Jadi Menteri, Tanda Kematian Demokrasi Indonesia Makin Nyata

Published

on

Pengamat Sosial Politik, Bagindo Togar Butar-Butar / Net
Continue Reading

Politik

Pengamat Ini Sebut Jokowi Tak Akan Umumkan Menteri Kabinetnya Besok

Published

on

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari / Net
Continue Reading

Politik

Bakal Hadiri Pelantikan Jokowi, Sandi: Sudah Tak Ada Lagi 02 dan 01

Published

on

Sandiaga Uno / Net
Continue Reading




Loading…