Connect with us

Nasional

Demi Pemerintahan Yang Bersih, Usai Dilantik Gubernur Dan Wakil Gubernur Jatim Temui KPK

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com. – Usai dilantik yang dijadwalkan pada pukul 15.00 WIB, hari Rabu (13/2/2019), Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansah – Emil Elistianto Dardak, akan melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Khofifah Indar Parawansah kepada RRI Surabaya mengatakan, pihaknya akan melakukan silaturahmi ke KPK sekitar pukul 19.00 WIB. Dan rencananya, akan ditemui langsung oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Usai Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Temui KPK

“Nanti malam Insya Allah saya sama mas Emil akan silaturahim dengan pimpinan KPK, informasi yang kami dapatkan Insya Allah ketua KPK berkenan menerima kami,” jelasnya, Rabu (13/2/2019).

Tujuan Khofifah – Emil mendatangi KPK adalah, untuk mendiskusikan hal hal yang mungkin bisa menyebabkan disbute atau perdebatan, terhadap berbagai kebijakan selama kepemimpinannya.

“Sementara kebutuhan kita untuk meningkatkan kualitas SDM ini tidak boleh ada keraguan. Jadi seluruh pengambil keputusan penyelenggara pemerintahan di daerah itu butuh referensi yang fix gitu,” paparnya.

Setelah silaturahmi dengan KPK, keesokan harinya, Kamis (14/2/2019), pada pagi harinya, Khofifah – Emil akan mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Besok pagi Insya Allah saya dan Pak Emil akan silaturahim dengan BPK. Kenapa KPK Kenapa BPK kita ingin di hulunya, sisi pencegahannya,” lanjutnya.

Kalau sisi pencegahan bisa dilakukan secara maksimal, lanjut Khofifah, maka proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu tidak ragu.

“Bahwa kita butuh peningkatan indeks pembangunan manusia, bahwa ada Mendagri nomor 13 tahun 2006 ada undang-undang 23 tahun 2014, bagaimana supaya ada pasal-pasal yang mungkin bisa menyebabkan yang multitafsir ini kan penting,” katanya.

Khofifah mengatakan, pihaknya lebih memaksimalkan pencegahan, membangun satu kesepahaman yang tidak menimbulkan multitafsir dan tidak menimbulkan dispute.

“Tentu harapan kami kita bisa melakukan persamaan persepsi yang menghindarkan kemungkinan terjadinya multitafsir atau dispute dari referensi yang kita jadikan pondasi dalam mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah,” tandasnya.(Wahyu)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

#Trending