Connect with us

Politik

Bermasalah, DPR Tunda Umumkan Calon Hakim MK

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Jika sebelumnya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap calon hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK) bisa diumumkan pada Rabu (13/2) saat pariprna DPR besok, namun hal itu tak bisa dilakukan karena ada calon hakim yang bermasalah.

“Jadi, alasan Komisi III DPR menunda pengumuman hasil seleksi calon hakim MK itu karena DPR merespons berbagai masukan dari masyarakat mengenai kasus yang melibatkan calon hakim MK,” tegas anggota Komisi III DPR Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Menurut Sekjen PPP itu, karena banyak masukan dari masyarakat yang meminta hakim itu tidak dipilih karena ada kasus ini dan itu. Khususnya terkait moralitas dan hukum.

Karena itu kata Arsul, pengaduan masyarakat itu harus dicermati satu per satu. “Kami tidak mungkin tergesa-gesa dalam menentukan hakim MK tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Sehingga harus diputuskan ditunda,” ujarnya.

Arsul mengaku memahami jika penundaan ini akan menimbulkan pro dan kontra. Namun, kritik masyarakat juga harus diakomodir agar Komisi III DPR tidak salah pilih hakim.

“Memang jika ditunda salah. Sebaliknya jika diteruskan diumumkan juga akan banyak protes. Jadi, serba salah,” tambah Arsul.

Selain itu fraksi-fraksi DPR sudah mempunyai calon masing-masing. Namun, butuh waktu bagi fraksi-fraksi untuk berargumentasi atas pilihan mereka agar nama calon hakim MK bisa mengerucut untuk dipilih.

Sebelumnya, Rapat Pleno Komisi III DPR memutuskan menunda pemilihan calon hakim MK seusai uji kepatutan dan kelayakan 11 calon hakim di DPR RI, pada Kamis (7/2/2019) malam.

Komisi III DPR sepakat bahwa rapat pleno pengambilan keputusan calon hakim MK akan digelar pada Selasa (12/3/2019) mendatang setelah masa reses.

Komisi III DPR bersama tim ahli telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 11 calon hakim MK.

Kesebelas nama tersebut adalah Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.

Sementara dua calon hakim yang akan dipilih tersebut untuk menggantikan Wahiduddin Adams dan Aswanto. Masa jabatan keduanya akan berakhir pada 21 Maret 2019 mendatang.

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Para Menteri Harus Mau Diatur Presiden

Published

on

Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Politik

Prabowo Calon Menhan, Kementerian dengan Anggaran Terbesar

Published

on

Calon Menteri di Pemerintahan Joko Widodo, Prabowo Subianto / Net
Continue Reading

Politik

PKS Ogah Komentari Soal Nasdem Jadi Oposisi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…