Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

Nur Eva Parindury: Perpes 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS

Published

on

LANGSA, Realitarakyat.com– Peraturan Presiden (Perpres) No: 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan membawa angin segar buat implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).

Solanya, Perpres tersebut tidak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Itu disampaikan Kepala BPJS-Kesehatan Langsa, Nur Eva Parindury melalui Kabid SDM Umum Komunikasi Publik, Charles Verry Junaidi kepada awak media di Kantor BPJS Kesejatan Kota Langsa, Rabu (19/12).

Pada kesempatan itu, Vharles didampingi Kabid Perluasan Peserta dan Kepatutan, Riska Mareba Melina, Kabid Keperawatan dan Pelayanan Peserta, Fitra Mahreza, Kabid Penjamin Masyarakat Primer, Rice Handayani dan Kabid Penjamin Manfaat Rujukan, Rina Afrida.

Dijelaskan, Perpres itu menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat seperti status peserta yang ke Luar Negeri. Perpres itu menyebutkan, peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri enam bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara.

Selama masa penghentian sementara, bersangkutan tidak mendapat manfaat jaminan BPJS-Kesehatan. Namun, bila sudah kembali ke Indonesia, peserta itu wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat satu bulan sejak kembali ke Indonesia.
Jika sudah lapor, bersangkutan berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang masih mendapatkan gaji di Indonesia.

Aturan suami-istri sama-sama bekerja, keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai ketentuan. Suami dan istri itu berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

“Jika pasangan suami istri sudah mempunyai anak, untuk hak kelas rawat anaknya dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi,” jelas dia.

Baca Juga :   Ketua DPRD Elly Thrisyanty : Banyak OPD Di Padang Tapi Tak Capai Target PAD

Kehadiran Perpres juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi kepala desa dan perangkat desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan itu ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen PPU yang ditanggung pemerintah.

Untuk perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya yaitu dua persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan tiga persen dibayarkan pemerintah.

Perpres itu juga menegaskan, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres diundangkan.

Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

Bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan.

“Karena itu dihimbau para orang tua segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis,” kata dia.

Lebih lanjut Nur mengatakan, Perpres itu juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika peserta tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari satu bulan.

Status kepesertaan JKN-KIS peserta diaktifkan kembali jika sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018. (MS)

Baca Juga :   Kembalikan Fungsi Hutan Lindung Kemuning, Pemko Langsa dan KPH III Sepakat Bentuk Sekber
Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Kota Kupang Dinyatakan Status Awas Bencana Kekeringan

Published

on

Elly Wairata
Continue Reading

Daerah

Waah… Anggota DPRD Rembang Malah Dorong Mahasiswa Terus Lakukan Demo

Published

on

Continue Reading

Daerah

Bersinergi Wujudkan Penegakan Hukum Yang Baik, PN Kupang Gelar Coffee Morning

Published

on

Continue Reading




Loading…