Connect with us

Opini

Kepala Desa dan Pemilu 2019

Published

on

Kepala Desa dan Pemilu 2019

Oleh Razali Ismail Ubit

SAAT ini terdapat 83.370 Desa dan Kelurahan di Indonesia, yang tersebar di 34 provinsi dan 514 Kabupaten dan Kota SE Indonesia. Dan, dengan dana desa yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019, maka Kepala Desa tidak boleh terlibat dan apalagi menyalahgunakan dana itu untuk kepentingan politiknya sendiri di pilpres 2019.

Pasal 1 angka 1 UU No.6 Tahun 2015 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Selain tiga hal utama di atas, masih banyak hal-hal lain yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Kepala Desa, karena konsekuensinya bukan hanya dianggap telah melakukan pelanggaran administrasi, tetapi mereka dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

Hukumannya pun bervariasi, paling rendah satu tahun dan paling lama enam tahun serta denda mulai Rp 12 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Di antara larangan lainnya bagi kepala desa pada masa tahapan pemilu adalah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.

Kemudian kepala desa dilarang diskriminatif dan tidak independen, yakni mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu di wilayahnya. Larangan serupa juga termasuk perangkat desa maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Selain itu, tidak memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.

Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu.

Selain itu pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

Larangan lain adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel

Membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi Bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD

Kabupaten dan kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sanksi pidananya 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 72 juta.

Demikian juga dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih. Dilarang pula menggunakan anggaran pemerintah termasuk dana desa atau dana bada usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

Ancaman pidana terakhir ini berupa 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Larangan-larangan tersebut di atas dikenakan juga bagi setiap warga negara Indonesia yang sudah memiliki haknya sebagai pemilih.

Dengan demikian kepala desa tidak boleh main-main dengan fungsi dan tugasnya untuk tidak menyeret-nyeret atau terlibat dalam pusaran kepentingan politik di pilpres 2019. Dengan kata lain kepala desa harus netral dan mengikuti aturan perundang-undangan dalam merealisasikan dana desa. Jika melanggar, maka terancam penjara dan denda Rp 1 miliar.

*Penulis Juga Sebagai Ketua Umum Pergerakan Generasi Muda Indonesia*

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Opini

Revolusi Industri 4.0 Dan Arah Baru Pergerakan Mahasiswa Untuk Merobah Sistem Berdemokrasi Kita

Published

on

Continue Reading

Opini

UUD NRI 5.0, PKS The Guardian Of Democracy

Published

on

Arya Sandhiyudha / Net
Continue Reading

Opini

Melahirkan Generasi Yang Beradab

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, M Azis Syamsuddin / Net
Continue Reading




Loading…