Connect with us

Ekonomi

Sri Mulyani: Penerimaan Negara 2018 Melampaui Target APBN

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yakin penerimaan negara di tahun ini akan melampaui target dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) 2018. Menurutnya ini untuk pertama kalinya penerimaan negara melebihi target APBN.

Hingga akhir 2018 Sri Mulyani meyakini penerimaan negara bisa mencapai Rp 1.936 triliun atau naik 18,2 persen dari tahun lalu. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.894 triliun.

“Untuk pertama kali penerimaan negara akan mencapai melebihi apa yang ada di dalam UU APBN,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (6/12/2018). Sehingga, penerimaan negara sudah sangat bagus.

Apalagi dilihat dari penerimaan pajak yang tumbuhnya mencapai 15,2 persen, penerimaan bea cukai tumbuh 14,7 persen dan penerimaan negara bukan pajak tumbuh 28,4 persen. “Ini outlook sampai akhir tahun, tapi nanti tanggal 31 Desember kami pasti update angka realisasi. Kami sudah itung sampai minggu pertama kemarin,” kata Sri Mulyani.

Dari sisi belanja negara juga terlihat bagus. Ia memperkirakan hingga akhir tahun pos ini akan tumbuh 11 persen dari tahun lalu menjadi Rp 2.210 triliun. “Itu lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya tumbuh 6,9 persen,” ujarnya.

Secara keseluruhan, APBN 2018 diperkirakan defisitnya hanya sebesar 1,86 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu jauh lebih rendah dari UU APBN 2018 sebesar 2,19 persen PDB.

Dengan demikian, saat ini fokus pemerintah adalah menyelesaikan menurunkan defisit keseimbangan primer sebesar Rp 15 triliun. Di UU APBN 2018, defisit keseimbangan primer dianggarkan Rp 87 triliun. Sehingga, tahun ini jumlahnya jauh lebih kecil, atau turun hampir Rp 72 triliun.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Golkar Minta Sri Mulyani Realisasikan Penurunan Pajak

Published

on

JAKARTA, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi demi menggerakkan ekonomi.

Meski penurunan pajak dalam jangka pendek akan mengurangi pemasukan bagi APBN, namun ada efek jangka panjang yang lebih positif  terutama demi meningkatkan daya saing.

“Bapak Presiden Jokowi sedang melakukan upaya peningkatan daya saing dunia usaha Indonesia supaya menarik bagi pengusaha luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah instruksinya adalah melakukan penyesuaian tarif PPh badan,” tegas Misbakhun, Sabtu (23/3/2019).

Menurut Misbakhun, Sri Mulyani sebagai Menkeu memang tampak keberatan dengan opsi penurunan tarif PPh badan yang saat ini 25 persen tersebut. Sebab, kebijakan itu akan mengurangi pemasukan bagi APBN.

Namun lanjut Misbakhun, hal yang harus dipertimbangkan adalah efek jangka menengah dan panjang dari kebijakan penurunan tarif pajak bagi dunia usaha. “Penurunan tarif adalah relaksasi bagi dunia usaha yang secara agregat justru akan memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi secara keseluruhan,” kata politisi Golkar itu.

Tapi, Sri Mulyani sebagai Menkeu justru dituntut mampu menyiapkan mitigasi atas risiko penurunan tarif PPh dari sisi kebijakan fiskal di APBN. “Artinya, Bu SMI sebagai menteri adalah pembantu presiden yang mengambil posisi mendukung kebijakan Pak Jokowi,” kata Misbakhun.

Jokowi tak hanya berkeinginan menurunkan tarif PPh badan, namun juga memperluas dan menata tax base. Karena dengan perluasan tax base, maka jumlah pembayar pajak akan bertambah.

“Jadi. Presiden Jokowi telah membuat kebijakan yang selaras dan berkesinambungan, termasuk soal tax amnesty,” kata salah satu inisiator Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak itu.

Karena itu dia mengingatkan, tidak boleh ada menteri yang mengabaikan atau bahkan berupaya mengganjal rencana kerja presiden. Sebab, mantan amtenar di DJP itu mengaku menangkap kesan bahwa Sri Mulyani menghambat visi Presiden Jokowi di bidang perpajakan

“Sebagai seorang menteri, Sri Mulyani tidak seharusnya meragukan keputusan yang sudah dibuat oleh Jokowi. Hal yang harus dipahami  bahwa Pak Jokowi seorang risk taker (berani mengambil risiko, red) dan bukan seorang pemimpin yang populis, jadi jangan sampai ada kesan bahwa Kementerian Keuangan tidak mendukung sepenuhnya apa yang telah menjadi keputusan presiden,” tambahnya.

Selain itu Misbakhun juga mengatakan, penurunan PPh badan bukan semata-mata demi meningkatkan daya saing. Menurutnya, kebijakan itu juga untuk meningkatkan kesadaran pajak.

“Dengan demikian kepatuhan wajib pajak meningkat dari sisi formal ke sisi material.  Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penuh kesadaran,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga berupaya memperkuat DJP secara kelembagaan. Menurutnya, tidak adil jika DJP yang memberikan kontribusi penting bagi penerimaan negara justru tidak diberi porsi besar.

“Jadi, sudah waktunya kita mendudukan pajak sebagai lembaga sebanding dengan kontribusi utamanya dalam penerimaan negara untuk menjaga kelangsungan sumber dana belanja APBN bagi  kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan dari kalangan pengusaha di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3) berjanji menurunkan tarif pajak bagi korporasi. Presiden Ketujuh RI itu mengaku sudah menerima masukan dari kalangan pengusaha  tentang penurunan tarif pajak demi menggerakkan perekonomian.

Bahkan, Jokowi sudah meneruskan aspirasi para pengusaha ke Kemenkeu. Namun, Sampai sekarang Jokowi mengaku belum menerima laporan Kemenkau ataupun DJP tentang hitung-hitungan penurunan tarif pajak.

Continue Reading

Ekonomi

Dua Raksasa Proyek PLTU dengan Kapasitas 2000 MW Tahun Ini Beroperasi

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – PT PLN (Persero) akan mulai mengoperasikan dua PLTU berdaya besar dengan menggunakan Boiler Super Critical. Kedua PLTU tersebut yakni PLTU Jawa 7 Banten berkapasitas 1.000 MW di Bojanegara, Banten, dan PLTU Cilacap Ekspansi 2 di Cilacap, Jawa Tengah.

PLTU tersebut nantinya akan dioperasikan oleh anak usaha PLN, yakni Pembangkitan Jawa Bali (PJB). Direktur Operasi I PJB Sugiyanto menuturkan, keduanya merupakan pembangkit terbesar pertama yang akan dioperasikan dan diharapkan masuk sistem Jawa Bali dan mulai beroperasi pada Oktober 2019, kemudian disusul PLTU Jawa 7 Unit 2 sebesar 1.000 MW.

demikian, pada akhir tahun ini, kami PJB akan mengoperasikan tambahan pembangkit sebesar 2.000 MW dari PLTU Cilacap Ekspansi 2 dan PLTU Jawa 7 Unit 1, serta awal 2020, bertambah lagi 1.000 MW dari PLTU Jawa 7 Unit 2,” katanya melalui keterangan resminya, Kamis (21/3/2019).

Lebih lanjut, menurut Sugiyanto, tambahan dua PLTU skala besar dengan total daya 3.000 MW tersebut akan meningkatkan kapasitas pembangkit PJB dari saat ini sekitar 11.000 MW menjadi 14.000 MW pada awal 2020.

Di luar pembangkit yang dioperasikan PJB pada sistem interkoneksi Jawa-Bali, nantinya juga akan mendapat tambahan daya dari sejumlah pembangkit lainnya pada 2019.

Pembangkit-pembangkit yang direncanakan beroperasi di Jawa-Bali tersebut antara lain PLTU Lontar Unit 4, Banten 315 MW, Blok 2 PLTG Grati, Jawa Timur 160 MW, dan Steam Turbin PLTGU Tanjung Priok Blok M, Jakarta 200 MW.

Adapun, lanjutnya, saat ini, beban puncak sistem Jawa-Bali mencapai 27.070 MW dan akan bertambah 1.400 MW menjadi 28.470 MW pada akhir 2019. Sementara, tambahan daya pembangkit yang direncanakan hingga akhir 2019 sedikitnya mencapai 3.000 MW.

“Dengan demikian, sistem kelistrikan interkoneksi Jawa-Bali tentunya akan semakin andal. Margin reserve (cadangan daya) juga makin meningkat menjadi di atas 30 persen,” katanya.

Sugiyanto juga mengatakan di Jatim merupakan lumbung energi listrik di sistem Jawa-Bali. Menurut dia, saat ini, pembangkit-pembangkit di Jatim menyuplai daya sekitar 2.000 MW ke wilayah barat atau Jateng, Jabar, DKI, dan Banten. Sementara, ke arah timur, memasok daya ke wilayah Bali melalui kabel laut sebesar 500 MW.(Taupik)

Continue Reading

Ekonomi

Karena Belum Lunasi Utang Saham, Prabowo Digugat Rp 52 Miliar

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com. – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto digugat perdata terkait wanprestasi atau ingkar janji dalam jual beli saham. Prabowo digugat lantaran disebut belum melunasi pembayaran jual beli saham Nusantara International Enterprise Berhad Malaysia sebesar Rp 52 miliar.

Gugatan itu dilayangkan oleh Djohan Teguh Sugianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan terdaftar dalam perkara nomor 233/PDT.G/2019/PN.JKT.Sel.

Kuasa hukum Djohan, Fajar Marpaung membenarkan gugatan tersebut.

Menurut Fajar, Kronologis kejadiannya, bermula terkait perjanjian jual beli saham antara Djohan dan Prabowo pada 2011 lalu. Di mana, Djohan sebagai pemilik saham Nusantara International Enterprise Berhad Malaysia bersepakat menjual sahamnya kepada Prabowo senilai Rp 140 miliar.

Dalam perjanjian jual beli saham itu, Prabowo memberikan uang muka kepada Djohan sebesar Rp 24 miliar. Uang muka tersebut dicicil Rp 2 miliar selama 58 kali tiap bulan dengan masa jatuh tempo 31 Juli 2016.

“Mereka bersepakat 20 persen (saham) punya kami Rp 140 miliar, itu dituangkan dalam perjanjian pembelian penjualan saham bersyarat antara pak Prabowo dan Pak Djohan,” ujarnya kepada Wartawan, Selasa (19/3/2019).

Kemudian keduanya bersepakat membuka rekening penampungan di BNI untuk menampung pembayaran setiap bulan yang dilakukan oleh Prabowo. Namun, kesepakatan tersebut tidak diindahkan oleh Prabowo, sebab pada 2015 BNI melaporkan bahwa Prabowo terakhir melakukan pembayaran pada Januari 2015 dan baru masuk sekitar RP 88 miliar.

“Ternyata belum lunas. Pak Prabowo baru bayar Rp 88 miliar. Jadi itu pun informasi dari BNI januari 2015, setelah itu tidak mengangsur lagi. Total kewajiban belum diangsur Rp 52 milar atau yang belum diluansi oleh Pak Prabowo ketika jatuh tempo,” terang Fajar.

Melihat ketidakberesan tersebut, akhirnya pihaknya melayangkan surat teguran kepada Prabowo untuk segera melunasi pembayaran. Namun, lagi-lagi disampaikan Fajar, Prabowo tidak merespon itikad baik tersebut.

“Desember 2016 menegur Pak Plrabowo mengingatkan karena belum melunasi kewajiban, 2017 juga kita ingatkan tidak direspon juga. Hampir sebanyak 5 kali mensomasi Pak Prabowo menegur melaksanakan kewajibannya sampai awal 2018 sudah 5 kali belum ada respons dengan baik,” tegasnya.

Fajar melanjutkan, pihak BNI pada November 2018 sempat mensomasi kliennya karena perjanjian pembayaran jual beli saham tersebut masih belum selesai. Dengan kata lain, apabila ini tidak diselesaikan juga, maka secara dampak aset kliennya akan dieksekusi oleh pihak bank.

“BNI Januri 2019 mengajuskan somasi kedua, sekitar ahkir Januari setelah ada somasi kedua kami selaku kuasa hukum mengirim somasi kepada Pak Prabowo. Tidak ditanggapi sampai 3 kali. Febuari kami kirim lagi, surat somasi dari kami. Pertama 24 janurari 2019, tidak direspon. Kemudian 7 Febuari 2019 juga tidak juga ditangapi, somsai ke tiga 20 febuari 2019 tidak dirspon juga. Atas dasar itulah pada tanggal 8 Maret kita gugat. Terus sudah kami daftarkan. Kami gugat bahwa intinya tadi, Tujuannya agar klien kami mendapat kepastian hukum, BNI bisa saja mengeksekusi klien kami,” bebernya.

Fajar berharap melalui surat gugatan yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada titik terang mengenai perosalan ini. Paling tidak ada proses mediasi yang kemudian diharapkan Pak Prabowo akan melunasi tunggakan tersebut.

“Artinya sudah proses hukum ini ke pengadilan, kita tiggal tunggu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diharapkan dimediasi ada solusi penyelesaian, kalau dimediasi tidak ada itikad baik kita serahkan kepada masjelis hukum,” pungkasnya.(Willi)

Continue Reading
Advertisement

#Trending