Connect with us

Politik

OSO: Hanura Dukung Sistem Integrasi Partai Politik KPK

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menanggapi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang disiapkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oso (sapaan Oesman Sapta) tidak mau susah-susah menjelaskan itu.

Cara mencegah korupsi di dalam partai pada akhirnya kembali ke pada pribadi kader. “Korupsi ini hanya bisa dilawan dengan hati nurani,” tegas OSO di ‘Hari Korupsi Se-Dunia’ di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Menurut Ketua DPD RI itu, yang bisa mencegah korupsi adalah hati nurani masing-masing. “Jadi, Hanura mengikuti apa saja kebijakan KPK. Pokoknya apa yang sudah diatur KPK, saya setuju saja,” kata Oso.

Namun lanjut Oso, hal itu bukan karena partai politik takut dengan KPK, melainkan KPK memang harus dilihat sebagai cerminan semangat pengurangan korupsi. Termasuk di internal partai politik.

“Apakah KPK harus ditakuti? Tentu, tidak. KPK itu harus menjadi cermin bagaimana mengurangi korupsi,” pungkasnya.

KPK telah mengajak semua partai politik peserta pemilu 2019 untuk menandatangani integritas dan menjalankan SIPP. SIPP ini mencakup masalah kode etik, demokrasi internal partai, pendanaan yang transparan, dan kaderisasi.

Sementara itu Ketum PAN Zulkifli Hasan berpendapat, pencegahan korupsi di internal partai politik tidak bisa dilakukan tanpa ada sistem yang baik. “Sistem parpol harus disempurnakan agar tingkat korupsi yang dilakukan oknum parpol berkurang. Kalau KPK mau agak ringan kerjaannya,” ujarnya.

Sistem parpol itu khususnya dalam hal pembiayaan partai bisa mencegah korupsi. Seperti di Amerika Serikat, sebagian besar biaya partai politik ditanggung oleh negara. Sehingga, ketika terjadi korupsi, parpol bisa melakukan tindakan tegas dan keras.

Sementara itu, di Eropa, parpol tidak dibiayai negara, tapi anggota parlemen di sana tidak menerima gaji. Hanya saja, mereka diperbolehkan melakukan pekerjaan lain untuk mendapatkan sumber pendapatan, misalnya dengan menjadi pengusaha.

“Seharusnya sistem partai politik di Indonesia bisa mengambil salah satu di antara itu. Kita mau pilih yang mana? Apa dibebaskan parpol boleh berbisnis? Atau biaya ditanggung negara. Ini baru jelas. Kalau sekarang semua tidak boleh tapi biaya perlu dan mahal,” jelas Zulkifli.

Contoh lain kata Zulkifli, pembiayaan saksi dalam Pilpres dan Pileg 2019, itu butuh uang miliaran untuk memenuhi biaya saksi. “Negara tidak menanggung ini dan parpol mesti cari ini,” kata Zulkifli.

Karena itu, kata Zulkifli, penyempurnaan sistem parpol di Indonesia menjadi poin penting bagi pencegahan korupsi di partai. Bukan hanya sekadar pelaksanaan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak faktor lain yang perlu diperhatikan.

Meski demikian, Zulkifli memastikan PAN berkomitmen menjalankan SIPP itu. “Soal SIPP, saya rasa semua parpol mendukung. KPK telah mengajak semua partai politik peserta pemilu 2019 untuk menandatangani integritas dan menjalankan SIPP,” pungkasnya.

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Imlek 2020, PDIP Ajak Semua Pihak Perkuat Persaudaraan

Published

on

Continue Reading

Nasional

KY Usulkan 10 Nama, Komisi III Setujui 8 Calon Hakim Agung

Published

on

Continue Reading

Nasional

Tanpa Gus Dur Barongsai Tidak Bisa Turun ke Jalan di Indonesia

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending