Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Persiapan Pemilu 2019, DPD RI Apresiasi KPU – Bawaslu

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – DPD RI mengapresiasi kesiapan KPU dan Bawaslu RI dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019. Khususnya dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT), dan dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengrus partai yang nyaleg DPD RI.

Selain itu KPU dan Bawaslu untuk memastikan pelaksanaan kampanye hitam, hoax, dan praktek money politic, pemilih pemula, dan polemik caleg korupsi.

“Pimpinan Komite I DPD RI mengapresiasi kesiapan KPU RI dan Bawaslu RI dalam mengawal tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019,” tegas Benny di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Terkait lahirnya Keputusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditindaklanjuti dengan lahirnya PKPU No. 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI.

Menurut Benny putusan MK tersebut telah melampaui kewenangan MK (bersifat ulta petita), karena masuk pada masalah teknis di luar kewenangan MK.

Selain itu, putusan MK tersebut secara azas dan prinsip seharusnya diberlakukan pada pemilu 2024, dan tidak bersifat retroaktif dengan menimbang tahapan pemilu 2019 yang sudah berjalan.

Karena itu, DPD RI menyayangkan putusan MK yang melanggar hak konstitusional dan hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu. “Ini adalah kejahatan konstitusi oleh MK,” ujarnya.

Dikatakan, bukan saat ini saja MK mengeluarkan putusan kontroversial. Di era pemerintahan SBY pernah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) terkait MK.

Perppu tersebut mengatur tentang rekruitmen hakim dan pengawasan oleh Komisi Yudisial (KY). Perppu tersebut kemudian dibatalkan oleh MK dan MK menjadi lembaga negara yang superbody tanpa ada pengawasan dari pihak manapun.

Baca Juga :   Ketua MPR Puji Pembukaan Asian Games yang Spektakuler

Demikian pula terkait merevisi UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun yang terjadi setelah itu UU tersebut justru dibatalkan oleh MK sendiri.

Benny menilai meski MK saat ini memiliki Dewan Etik sebagai pengawasan internal, justru telah menyimpan banyak masalah yang menyebabkan tidak bisa bekerja efektif. Bagi Benny, problem terbesar Dewan Etik adalah karena lembaga ini dibentuk sendiri oleh MK.

“Para hakim konstitusi seharusnya membuka diri dan tidak perlu resisten terhadap pengawasan. Selama ini ada salah paham trerhadap pengawasan. Harusnya hakim paham soal perbedaan pengawasan dan intervensi,” kata Benny.

Karena itu, terkait lahirnya Keputusan MK No. 30/PUU-XVI/2018, Komite I DPD RI meminta KPU RI untuk tidak menerapkan PKPU No. 26 tahun 2018 tentang perubahan peraturan KPU No. 14 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD RI pada Pemilu 2019 dan demi kepastian hukum KPU berkewajiban mencabut PKPU No. 26 Tahun 2018 dalam menentukan daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPD RI.

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Hendrawan Yakin KPK Labih Kuat dengan Sistem Dua Tingkat

Published

on

Continue Reading

Politik

Jansen Sitindaon Kritik Jokowi yang Nikmati Udara Segar Bersama Cucunya

Published

on

Continue Reading

Politik

Ketua DPR Dorong KLHK Bentuk Gugus Tugas Khusus Setiap Daerah

Published

on

Continue Reading




Loading…