Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Wah Lagi – Lagi BPK RI Temukan Laporan Keuangan Bermasalah

Published

on

Medan,Realitarakyat.com. – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia masih menemukan adanya beberapa permasalahan dalam laporan keuangan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017.

Anggota V BPK RI Isma Yatun mengungkapkan, laporan keuangan yang bermasalah tersebut digolongkan dalam dua kategori yakni kategori pengendalian internal dan kategori mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Pada kategori pengendalian internal menurutnya masih terdapat pengelolaan dana BOS Dinas Pendidikan yang belum tertib pada tingkat SMA dan SMK Negeri yang belum disajikan pada laporan keuangan minimal sebesar Rp 1,9 miliar.

Inventarisasi dan verifikasi faktual aset dalam rangka pengalihan Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) belum memadai serta pencatatan dan penatausahaan aset yang belum tertib.

Untuk kategori mengenai ketidak patuhan terhadap perundang-undangan yakni ditemukannya belanja perjalanan dinas pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 5,47 miliar yang belum sesuai dengan ketentuan.

Pelaksanaan 21 pekerjaan pada satuan kerja OPD sebesar Rp 5,47 miliar yang belum sesuai ketentuan.

Masih ada beberapa catatan dan temuan, namun Isma Yatun mengatakan temuan ini tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemprov Sumut.

“Permaslaah ini sudah kami muat dalam buku dua mengenai pengendalian intern dan buku tiga mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan,” kata Isma Yatun dalam Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BKP RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provsu Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (24/5/2018).

Isma Yatun mengingatkan bahwa pejabat Pemprov Sumut wajib menindaklanjuti laporan dari hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan hari ini.

Pejabat juga wajib memberikan jawaban kepada BPK atas hasil pemeriksaan yang dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sejak disampaikan. (M Sianturi)

Baca Juga :   Polsek Oebobo Rekonstruksi  Kasus Pembunuhan Bayi
Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Anggota DPRD Periode 2014 – 2019 Kembalikan Kerugian Negara 

Published

on

Gedung DPRD Kota Tanjungbalai. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Daerah

Siswi SMK Diperkosa Di Atas Mobil

Published

on

Ilustrasi pemerkosaan (Ist/Net)
Continue Reading

Hukum

Perppu Tentang KPK Tak Ada Urgensinya

Published

on

Sejumlah mahasiswa menolak penerbitan Perppu tentang UU KPK. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading




Loading…