Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Anggaran Membengkak dengan Penambahan Pimpinan MPR/DPR RI

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com. – Pasca berlakunya UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang masih menuai kontroversi, dengan dilantiknya satu pimpinan DPR RI dan tiga pimpinan MPR RI, otomotis membuat anggaran negara membengkak untuk menggaji keempat politisi tersebut.

“Konsekuensi penambahan jumlah pimpinan DPR dan MPR RI, otomatis berimbas pada kenaikan anggaran MPR/DPR RI,” tegas Direktur Centre for Budget Analysis (CfBA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Menurut Uchok anggaran gaji untuk anggota DPR dan PNS DPR pada tahun 2016 sebesar Rp 1 triliun. Sementara pada tahun 2017, naik menjadi Rp 1,3 triliun.

“Itu Rp 1 triliun hanya untuk menggaji orang-orang di DPR sana yang tidak mau dikritik, yang tidak mau diapa-apain, disentuh enggak mau,” kata Uchok.

Pada tahun 2016 ke 2017, kenaikan anggaran saja mencapai Rp 285,6 miliar. Kemudian pada tahun 2017 ke 2018, ada kenaikan anggaran sebesar Rp 41 miliar yang digunakan hanya untuk menggaji saja.

Pada tahun 2017 itu Rp 1,32 triliun. Tahun 2018 naik menjadi Rp 1,36 triliun. Jadi naik Rp 41 miliar. Itu belum termasuk mobil, sewa rumah, ajudan-ajudan, tenaga ahli, belum termasuk itu. Sehingga akan terus bertambah.

“Tapi dokumen-dokumen mereka sembunyikan. Padahal kita itu memberi masukan. seharusnya dikasih ke publik aja biar kita bisa ngasih masukan. Makanya mereka anggap itu sebagai rahasia negara,” tambahnya.

Anggaran fasilitas sekretariat pimpinan untuk DPR saat ini berkisar Rp 9,2 miliar. Sehingga apabila dibagi oleh lima pimpinan, maka satu orang akan mendapatkan Rp 1,8 miliar rupiah.  “Jadi, untuk pimpinan MPR/DPR bisa menambah minimal Rp 40 miliar lebih,” ungkapnya.

Baca Juga :   Bamsoet: Kebijakan Fiskal dan Moneter Berperan Gerakkan Perekonomian Nasional

Kenaikan gaji DPR juga diimbangi dengan kenaikan gaji MPR. Sebab, pimpinan MPR juga bertambah. Uchok menyebut pada tahun 2016, anggaran untuk mengaji anggota MPR yakni Rp 21,7 miliar. Pada tahun 2017, naik menjadi Rp 85,2 miliar.

Sementara untuk tahun 2018, naik menjadi Rp 86,5 miliar. Padahal kenaikan tersebut belum termasuk adanya penambahan pimpinan MPR. Sehingga apabila ada penambahan anggota semakin membebani beban negara.

“Di MPR ada tugas pelaksanaan sekretariat pimpinan, anggarannya sekarang itu Rp 5,9 miliar. Kalau dibagi lima, satu orang itu Rp 1,1 miliar. Berarti kalau nambah tiga (pimpinan) akan nambah Rp 3,5 miliar. Itu untuk APBNP 2018,” jelas Uchok.

Dikatakan, pada pelaksanaan tugas pimpinan MPR, anggarannya saat ini adalah Rp 59,3 miliar. Apabila dibagi lima pimpinan MPR, maka masing-masing akan mendapatkan Rp 11,8 miliar. Jika ditambah tiga orang, maka akan naik naik menjadi Rp 35,6 miliar.

Padahal sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dijalankan oleh MPR dianggap gagal, karena masih banyak radikalisme di berbagai tempat.

“Ini benar-benar pesta buat mereka. Uang rakyat dihabisin melalui APBN. Rakyatnya sengsara, mau makan kek mau apa, mau naik masa bodoh. Itu yang terjadi. dan ini sangat malu kita sebetulnya,” ungkapnya.

Uchok juga menyebut bahwa slip gaji anggota DPR pada tahun 2010 berkisar Rp 44,9 juta per bulan. Tahun 2013, menjadi Rp 58, 3 juta per bulan. Kemudian pada tahun 2016 berdasarkan hasil audit BPK yakni berkisar Rp 74,4 juta. Namun gaji anggota DPR masih kalah dengan gaji anggota DPD yakni sekitar Rp 88,4 juta per bulan.

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Pemerintah Pastikan Tak Lemahkan KPK

Published

on

Continue Reading

Nasional

Menkopolhukam Minta Demonstran Tertib Sampaikan Aspirasi

Published

on

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Wiranto (kanan-depan)
Continue Reading

Nasional

DPR Setuju Tunda Pengesahan RUU PAS

Published

on

Continue Reading




Loading…