Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

BP3 TKI Tanjungpinang Pulangkan 27 TKI Ilegal Ke Kampung Halaman

Published

on

Tanjungpinang, Realitarakyat.com – 27 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diamankan oleh Kodim 0315 Bintan di pelabuhan tidak resmi di Jalan Pantai Trikora, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, pukul 19.30 WIB, Jumat (2/3/20818) kemarin, sudah dipulangkan ke kampung halamannya melalui Bandara Raja Ali Haji Fisabililah (RHF) Tanjungpinang, Selasa(6/3/2018).

Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Tanjungpinang Kombes Pol Ahmad Ramadhan kepada RRI mengatakan setelah pihaknya menerima 27 orang TKI Ilegal dari Kodim 0315 Bintan. Pihaknya pada hari ini memulangkan seluruhnya ke daerahnya masing-masing sesuai dengan identitasnya dan asalnya.

“Tadi sudah kita berangkatkan menggunakan salah satu maskapai Lion Air di bandara Raja Haji Fisabilillah,” kata Kombes Pol Ahmad Ramadhan, Kepala BP3TKI Tanjungpinang.

Dikatakan Ahmad, ke 27 orang TKI ilegal ini berasal dari berbagai tempat di Indonesia yaitu 21 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat, satu orang dari Nusa Tenggara Timur, dua orang dari Aceh, dua orang dari Jawa Barat dan satu orang berasal dari Tanjungpinang.

Ahmad juga mengatakan bahwa BP3TKI Tanjungpinang selama ini terus melakukan pengawasan dan pencegahan TKI non prosedural diwilayah kerjanya.

“Kita selalu melakukan pengawasan, kepada PT yang menempatkan maupun kepada perorangan,” katanya.

Menurutnya, saat ini ada lima daerah sumber TKI terbesar, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pihaknya dalam hal ini BP3TKI juga selalu melakukan rapat koordionasi terkait pencegahan penyaluran TKI tersebut.

“Khusus Kepri, sumber TKI banyak dari Jawa Timur,” ungkap Ahmad.

Ahmad menjelaskan, saat ini lebih banyak penempatan TKI formal bila dibandingkan TKI informal. TKI formal adalah mereka yang bekerja diluar negeri pada berbagai perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum, memiliki kontrak kerja yang kuat, dilindungi secara hukum dinegara penempatan sehingga relatif tidak mendapatkan permasalahan selama bekerja diluar negeri.

Baca Juga :   PDIP : Sumpah Pemuda Kita Wujudkan Komitmen Bersama

“TKI informal atau biasa disebut “domestic worker” atau penata laksana rumah tangga adalah mereka yang bekerja diluar negeri pada pengguna perseorangan yang tidak berbadan hukum, sehingga kerjanya subjektif dan retan akan permasalahan,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, Ahmad menghimbau kepada siapa saja yang ingin bekerja keluar negeri agar menggunakan jalur resmi sesuai prosedural dengan kelengkapan dokumen imigrasi dan persyaratan ketenagakerjaan. Sehingga TKI atau pekerja imigran Indonesia terdata dengan baik dan terlindungi. (Lukman M)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Pemerintah Pastikan Tak Lemahkan KPK

Published

on

Continue Reading

Nasional

Menkopolhukam Minta Demonstran Tertib Sampaikan Aspirasi

Published

on

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Wiranto (kanan-depan)
Continue Reading

Nasional

DPR Setuju Tunda Pengesahan RUU PAS

Published

on

Continue Reading




Loading…