Connect with us

Daerah

Bamus Setujui Pergantian Wakil Ketua DPRD Sumbawa

Published

on

Sumbawa, Realitarakyat.com. – Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Sumbawa menyepakati bahwa rencana pergantian posisi H. Ilham Mustami S.Ag sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbawa, ditunda. Rapat yang digelar Senin (5/2) ini menyikapi usulan pergantian atau perombakan posisi anggota DPRD dari Fraksi Hanura diajukan DPP, DPD dan DPC Partai Hanura, belum lama.

Rencananya posisi Haji Ilham—akrab politisi santun ini disapa digantikan Muhammad Yamin SE M.Si yang selama ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi II.

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, L Budi Suryata SP didampingi dua pimpinan lainnya Dr. Drs. A. Rachman Alamudy SH M.Si dan Kamaluddin ST M.Si serta dihadiri Kabag Hukum, Sekretaris Bappeda, dan 14 anggota Banmus. Berdasarkan ketentuan Tatib DPRD pasal 49 menyatakan rapat Banmus itu dinyatakan kuorum.

Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP mengatakan, penundaan sementara proses pergantian posisi unsur pimpinan ini berdasarkan usulan, masukan dan saran dalam rangka menentukan langkah yang paling tepat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

Surat pergantian posisi anggota DPRD dari Fraksi Hanura tersebut ditunda hingga mendapatkan kepastian legalitas formal atas surat yang diajukan DPP, DPD dan DPC Partai Hanura.

Hal ini mengingat surat usulan yang masuk ke DPRD Sumbawa ada dua dengan redaksi yang berbeda. Surat pertama tertanggal 8 Januari yang ditandatangani Oesman Sapta Odang (Oso) dan Ketua DPD. Di dalam surat tersebut memerintahkan untuk melakukan pergantian antar waktu di unsur pimpinan terhadap kader Partai Hanura.

Sementara surat kedua tertanggal 25 Januari 2018 yang juga ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Provinsi NTB Partai Hanura yang meminta penundaan dan kemudian tidak mengesahkannya. “Satu surat satu mendorong percepatan PAW, satu surat lainnya menunda PAW,” kata Budi—akrab politisi PDIP ini disapa.

Dengan adanya dualisme surat ini, lanjut Budi, pihaknya akan mencari kejelasan terkait dengan legalitas formal surat tersebut. Sesuai dengan aturan, legal standingnya itu adalah kepengurusan yang sah yang kemudian berhak untuk mengajukan usulan pergantian posisi tersebut.

“Kami akan melakukan konfirmasi ulang terhadap perintah Partai Hanura dengan berkonsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), DPP dan DPD Partai Hanura. Jika semua itu sudah dilakukan dan kemudian memiliki dasar hukum dalam rangka memproses pergantian posisi itu, kami akan segera melaksanakannya,” tegas Budi seraya membantah adanya anggapan DPRD Sumbawa sengaja memperlambat proses tersebut.

DPRD Sumbawa ungkap Budi, bekerja sesuai dengan ketentuan aturan (on the track) dan akan selalu berada di atas kebenaran. “Kami yakin apa yang kami lakukan ini benar. Untuk itu kami meminta kepada struktur Partai Hanura untuk bersabar dengan adanya keputusan Banmus hari ini (kemarin, Red),” imbuhnya.

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Sumbawa Kamaluddin ST M.Si, dalam proses ini tetap mengedepankan unsur kehati-hatian termasuk menyikapi dua surat yang dilayangkan Partai Hanura ke DPRD Sumbawa yang isinya berbeda.

“Jadi langkah yang akan ditempuh DPRD Sumbawa untuk mengkroscek kebenaran surat itu sudah sangat tepat,” pungkasnya.(Isnaini / SR)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Jualan Ciu, Warga Laweyan Solo Dicokok Polisi

Published

on

Kanit Reskrim Polsek Laweyen, Iptu Salman Farizi / Net
Continue Reading

Daerah

Sidang Putusan Kasus Pembunuhan di PN Soe Ricuh

Published

on

Continue Reading

Daerah

Dua Pimpinan DPRD TTS Tolak Tempati Rumah Jabatan Sementara, Ini Alasannya

Published

on

Continue Reading




Loading…