Connect with us

Politik

DPR Minta Penanganan Gizi Buruk Dilakukan Menyeluruh

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com. – Ketua Tim Otonomi Khusus (Otsus) DPR RI Fadli Zon mengingatkan berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia mempunyai angka statistik 5 terburuk dalam persoalan mal nurtrisi-gizi buruk di bawah usia 5 tahun. Dan, itu mal nutrisi ini tidak hanya terjadi di Asmat tapi di daerah lain.

“Laporan Bank Dunia menyebutkan, 37% anak-anak Indonesia di bawah 5 tahun mengalami gizi buruk dan pertumbuhan rendah. Ini sangat berbahaya. Kalau sekarang di Asmat mungkin besok akan terjadi dimana-mana,” tegas Wakil Ketua DPR RI itu dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan AKD dengan pemerintah, Kamis (1/2/2018).

Waketum Gerindra itu mengaku heran, campak adalah penyakit ringan yang ditemukan pada abad ke-7 dan sekarang abad 21. “Bagaimana mungkin penyakit ringan ini masih ada di tengah-tengah kita. Lebih-lebih penyakit ringan ini bisa menimbulkan korban 71 anak-anak di Kabupaten Asmat saja,” ujarnya.

Karena itu dia meminta penanganannya  harus holistic dan perlu dilakukan vaksinasi-imunisaasi. Seluruh anak di Papua segera diimunisasi-vaksisnasi, sebab sangat keterlaluan di Indonesia, meski langkah tanggap darurat juga diapresiasi. “Ini harus ada solusi besar mengatasi anak-anak Indonesia yang mengalami penurunan gizi, apalagi berkompetisi era globalisasi ini,” katanya.

Selain itu, ada yang salah dari pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur diapresiasi luar biasa, infrastruktur tidak diimbangi pembangunan SDM yang akhirnya membuat masalah.

Terkait dana otsus, Tim Otsus DPR sudah berkali-kali menyarankan perlunya diterbitkan Perdasus dan Perdasi yang tidak selesai sejak diiundangkan tahun 2001 lalu. Khusus dana Otsus Papua telah mencapai Rp 56 T, dan Papua Barat Rp 2,4 T. Mestinya kata Fadli, bisa dilaksanakan dan kebijakan yang tepat sasaran sehingga bisa dirasakan seluruh masyarakat.

Fadli setuju dana Otsus harus tetap dipertahankan, hanya saja alokasinya tepat dan meminimalisasi  in-efeisiensi dan in-efektivitas dan penggunaan dana tersebut serta perlunya pendampingan bagi penyaluran dana-dana tersebut.

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Sah, Airlangga Hartarto Dibaiat Jadi Ketua Umum Golkar Lagi

Published

on

Continue Reading

Pilkada 2020

Kata Airlangga, Golkar Ingin Canangkan Pilkada 2020 Tanpa Mahar

Published

on

Continue Reading

Politik

Akbar Minta Loyalis Bamsoet Diberi Jatah Pada Kepengurusan Golkar Baru

Published

on

Akbar Tanjung / Net
Continue Reading




Loading…