Connect with us

Politik

Ketua MPR Sedih Sistem Demokrasi Hasilkan Korupsi

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com. – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memgungkapkan keprihatinannya terhadap sistem demokrasi yang berjalan saat ini. Karena sistem langsung oleh rakyat itu justru menghasilkan kegaduhan, kesenjangan, dan kerupsi,

“Selama  pemilu dan pilkada selama ini di daerah-daerah ternyata menghasilkan kegaduhan, kesenjangan, dan korupsi. Inilah sistem demokrasi dan politik yang harus menjadi renungan bersama untuk diperbaiki,” demikian Zulkifli Hasan saat membuka pembahasan pengkajian MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Sebagai contoh, pilkada di daerah dan khususnya di DKI Jakarta, yang terjadi adalah kegaduhan politik dengan menonjolkan isu SARA. Masyarakat terpecah-belah dan berkelompok-kelompok. Bahkan sampai menelan korban jiwa. “Dalam pilkada di Lampung, kampung saya, bentrok dan sampai ada 15 korban jiwa. Bagaimana?” ujarnya.

Kesenjangan antara daerah dan pusat, Jawa dan luar Jawa juga demikian. Sehingga banyak masyarakat daerah yang bertanya, mereka ini NKRI tapi masih dalam kemiskinan. Padahal, daerah seperti Maluku, Kalimantan, Papua dan lain-lain kaya akan sumber alam.

Selanjutnya kata Zulkifli, dari pusat sampai daerah makin meningkatkan pejabat daerah dan anggota dewan yang kena OTT (Operasi tangkap tangan) korupsi KPK. “Akhir-akhir ini hampir setiap minggu ada kepala daerah dan anggota dewan yang kena OTT. Apakah kita tidak sedih?” jelas Ketum PAN itu.

Sementara partai politik tak mampu menghadapi sistem politik yang sarat dengan uang tersebut. Akibatnya, parpol selalu identik dengan politik uang, mahar politik, dan lebih memprihatinkan lagi parpol disebut-sebut sebagai bandar.

“Hal itu wajar, karena parpol butuh uang yang besar. Sebab, biaya kampanye saja di satu titik acara membutuhkan miliaran rupiah. Dimana satu orang menuju tempat kampanye butuh transport Rp 100 ribu. Belum lagi akomodasi dan sebagainya. Jadi, sangat mahal,” keluhnya.

Tidak seperti di luar negeri, dimana parpol dibiayai oleh negara; dari saksi, pengawas, iklan, caleg dan semuanya tidak mengeluarkan sepeserpun karena ditanggung oleh negara. “Jadi, itulah yang perlu kita evaluasi bersama agar demokrasi ini menghasilkan kesejahteraan, keadilan dan kedamaian serta tetap dalam bingkai NKRI,” pungkasnya.

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Amien Rais Dinilai Bernafsu Bangun Dinasti Politik di PAN

Published

on

Continue Reading

Politik

Polisi Bekuk Pelaku Pengeroyok yang Seret Nama Kasat Reskrim Polres Jaksel

Published

on

Continue Reading

Politik

Pemerintah-DPR Setujui 50 RUU Masuk Prolegnas 2020

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending