Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Polda NTB Tingkatkan Target Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2018

Published

on

Mataram,Realitarakyat.com.- Polda Nusa Tenggara Barat memasang target penanganan kasus korupsi ditahun 2018, meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan target penanganan kasus tindak pidana korupsi itu, seiring dengan meningkatnya dukungan anggaran yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Kapolda NTB, Brigjen (Pol) Drs. Firli, M.Si, Jumat (19/1/2018) menegaskan Polda NTB menargetkan penanganan 36 berkas perkara tindak pidana korupsi ditahun 2018 dengan anggaran masing-masing perkara sebesar Rp200 juta.

Meski tidak ada peningkatan anggaran penanganan kasus korupsi, namun target meningkat.

“Tiap Polres tiga perkara, satu Polres dua perkara. Di Polda itu diberikan sebanyak tujuh perkara tindak pidana korupsi,” ujarnya, Kapolda.

Satu polres dengan target dua kasus yakni Polres Lombok Utara yang baru definitif 2016 lalu. Polres lainnya diberi target penanganan tiga kasus korupsi.

Dia menjelaskan, dalam penyusunan anggaran ada pertimbangan capaian tahun-tahun sebelumnya. Sehingga menurutnya, kemampuan Polda NTB menuntaskan kasus diganjar dengan target yang lebih tinggi.

Loading...

Penanganan kasus korupsi, sambung Firli, memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Sebab menurutnya pembuktian pidana korupsi memerlukan keterangan ahli yang mana membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Sepertiuntuk menghadirkan saksi ahli pidana, ahli ekonomi, BPKP, ahli IT, ahli bahasa, ahli kepegawaian atau BAKN, dll,” katanya.

Menurutnya biaya perkara itu cukup berpengaruh dalam penanganan kasus Tipikor. Untuk menghadirkan para saksi ahli membutuhkan biaya dan semua tidak ada yang gratis.

Kapolda mengevaluasi, penyelesaian kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2017 Polda NTB termasuk Polres jajarannya yang ada dibawahnya menuntaskan 50 berkas kasus korupsi dari target sebanyak 25 kasus. Pada tahun 2016 dituntaskan 26 kasus.

“Artinya kalau dilihat kualitas dan kuantitas itu meningkat. Walaupun kita akui ada beberapa berkas yang belum selesai,” paparnya.

Baca Juga :   Jokowi : Perubahan Pendidikan Sangat Penting Guna Hadapi Perubahan Dunia

Penuntasan kasus itu, bukan berarti tidak selesai. Itu tetap akan dikerjakan terus.

“Mau unjuk rasa, silakan. Mau bakar ban, silakan. Itu tidak akan mempengaruhi penyidikan kita. Kami tetap komit akan melakukan penyidikan sampai tuntas,” tegas Kapolda NTB.(Rudi A)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Hindari Konflik Horizontal, KPU Perpendek Masa Kampanye Pilkada

Published

on

Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Wahyu Setiawan. (foto: ist/net)
Continue Reading

Nasional

Pilkada 2020, ICW: Perhatikan Tiga Prinsip Utama Pelaporan Dana Kampanye

Published

on

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo. (foto: ist/net)
Continue Reading

Nasional

Inilah Pasal yang Bikin Paripurna DPD Ricuh

Published

on

Rapat Paripurna Luar Biasa DPD RI berlangsung ricuh, Rabu (18/9/2019). (foto: ist/net)
Continue Reading




Loading…