Connect with us

Nasional

Polda NTB Tingkatkan Target Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2018

Published

on

Mataram,Realitarakyat.com.- Polda Nusa Tenggara Barat memasang target penanganan kasus korupsi ditahun 2018, meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan target penanganan kasus tindak pidana korupsi itu, seiring dengan meningkatnya dukungan anggaran yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Kapolda NTB, Brigjen (Pol) Drs. Firli, M.Si, Jumat (19/1/2018) menegaskan Polda NTB menargetkan penanganan 36 berkas perkara tindak pidana korupsi ditahun 2018 dengan anggaran masing-masing perkara sebesar Rp200 juta.

Meski tidak ada peningkatan anggaran penanganan kasus korupsi, namun target meningkat.

“Tiap Polres tiga perkara, satu Polres dua perkara. Di Polda itu diberikan sebanyak tujuh perkara tindak pidana korupsi,” ujarnya, Kapolda.

Satu polres dengan target dua kasus yakni Polres Lombok Utara yang baru definitif 2016 lalu. Polres lainnya diberi target penanganan tiga kasus korupsi.

Dia menjelaskan, dalam penyusunan anggaran ada pertimbangan capaian tahun-tahun sebelumnya. Sehingga menurutnya, kemampuan Polda NTB menuntaskan kasus diganjar dengan target yang lebih tinggi.

Penanganan kasus korupsi, sambung Firli, memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Sebab menurutnya pembuktian pidana korupsi memerlukan keterangan ahli yang mana membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Sepertiuntuk menghadirkan saksi ahli pidana, ahli ekonomi, BPKP, ahli IT, ahli bahasa, ahli kepegawaian atau BAKN, dll,” katanya.

Menurutnya biaya perkara itu cukup berpengaruh dalam penanganan kasus Tipikor. Untuk menghadirkan para saksi ahli membutuhkan biaya dan semua tidak ada yang gratis.

Kapolda mengevaluasi, penyelesaian kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2017 Polda NTB termasuk Polres jajarannya yang ada dibawahnya menuntaskan 50 berkas kasus korupsi dari target sebanyak 25 kasus. Pada tahun 2016 dituntaskan 26 kasus.

“Artinya kalau dilihat kualitas dan kuantitas itu meningkat. Walaupun kita akui ada beberapa berkas yang belum selesai,” paparnya.

Penuntasan kasus itu, bukan berarti tidak selesai. Itu tetap akan dikerjakan terus.

“Mau unjuk rasa, silakan. Mau bakar ban, silakan. Itu tidak akan mempengaruhi penyidikan kita. Kami tetap komit akan melakukan penyidikan sampai tuntas,” tegas Kapolda NTB.(Rudi A)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Indonesia Hormati Kebijakan Arab Saudi yang Tutup Akses Untuk WNA ke Negaranya

Published

on

Continue Reading

Nasional

Sampai Sekarang 1.688 WNI Masih Bertahan di China

Published

on

Continue Reading

DPR

DPR Yakini Pemerintah India Mampu Atasi Konflik di New Delhi

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending