Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Peneliti LIPI: Hubungan Harmonis Pusat Dengan Daerah Harus Diwujudkan

Published

on

JAKARTA– Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Siti Zuhro menyayangkan sebagian besar masyarakat di negeri ini yakni soal aplikasi UU No: 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Hal tersebut diungkapkan Siti Zuhro pada Simposium Nasional MPR 2017 bertema ‘Hubungan Pusat dan Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat’, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pekan ini.

Saat ini, kata peneliti senior yang akrab disapa Wiwiek itu, belakangan ini perhatian sebagian besar masyarakat di tanah air fokus kepada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di 171 Kabupaten/Kota. Padahal, ada yang tidak kalah pentingnya dari Pilkada serentak itu.

Dikatakan Wiwiek, pentingnya UU itu karena bukan hanya menjadi acuan bagi praktek desentralisasi dan otonomi daerah melainkan juga menjadi rujukan UU Pilkada dan UU Desa.

Dijelaskan, ada satu isu strategis dari 13 isi yang ada dalam UU Pemda itu yakni masalah hubungan pusat dan daerah. Masalah sangat krusial dan perlu ditegaskan sejak awal dalam UU Pemda guna membangun dan memperoleh kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebab, kata dia, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya bertujuan untuk memajukan daerah, tapi juga harus mampu meningkatkan pola hubungan yang lebih harmonis antara pusat dan daerah.

“Sejauh ini, soal peningkatan pola hubungan yang lebih harmonis antara pusat dan daerah belum berhasil diwujudkan di era otonomi sekarang ini. Masih ada penyelenggara negara yang berpikiran bahwa pemerintahan sekarang masih terpusat seperti era sebelumnya.”

Intinya, harmonisasi hubungan antara pusat dan daerah di era otonomi sekarang ini dampaknya bukan hanya akan mempercepat kuantitas dan kualitas program pusat dan daerah tapi juga mempercepat terealisasinya kesejahteraan rakyat. (tanjung)

Baca Juga :   Muqowam : Perlu Perbaikan dalam Penerapan UU Desa
Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

PKS Tak Takut Sendirian

Published

on

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Daerah

DPRD Jabar Boleh Bentuk AKD tanpa Menunggu Tatib Disahkan

Published

on

Ketua Panitia Khusus Tata Tertib (Tatib) DPRD Jabar Daddy Rohanady. (Foto: Realitarakyat.com/Achmad Ariesmen)
Continue Reading

Politik

Sandiaga Emoh Jadi Bagian Pemerintah

Published

on

Politisi Muda Sandiaga Uno / Net
Continue Reading




Loading…