Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Fadli Zon Minta Tarik Peredaran Buku Yang Sebut Yerussalem Ibukota Israel

Published

on

JAKARTA– Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhajir Effendy menarik dari peredaran buku pelajaran kelas enam Sekolah Dasar (SD) yang menyebut Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Soalnya, kata Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut, kalau dibiarkan buku ini tetap beredar dipastikan bakal menimbulkan kontroversi.

“Saya kira buku tersebut harus ditarik dan dikoreksi. Bila dibiarkan, ini bakal menimbulkan kontroversi. Apalagi, Indonesia salah satu negara yang menolak Yerussalem sebagai Ibokota Israel karena kota itu adalah milik Palestina,” kata Fadli di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/12).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, peran Kementerian Pendidikan Nasional dipertanyakan atas beredarnya buku tersebut.

Bahkan Fadli menuding Mendiknas tidak selektif terhadap hal yang sangat sensitif tersebut. Ini adalah hal yang sangat sensitif. Salah menyebut ibukota negara lain saja bisa ramai, apalagi ini di negara yang dianggap kontroversial dan masih ada proses perundingan perdamaian soal Israel ini.

Harusnya ada yang bertanggung jawab, jangan hanya menerbitkan buku saja tapi harus ada yang bertanggung jawab soal ini kenapa ini bisa lolos,” tegas wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Barat tersebut.

Berdasarkan penelusuran, penyebutan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terdapat di halaman 69. Buku tersebut disusun oleh Sutoyo dan Leo Agung. Judul bukunya ‘IPS 6 untuk SD/MI Kelas 6’.

Kemendiknas membeli hak cipta buku tersebut dari CV Sahabat. Kemudian, diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud pada 2009 silam. Di bagian sampul belakang buku tertulis kalimat Buku ini telah dinilai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Baca Juga :   Banyak Perda Bermasalah, DPD RI Harus Mengevaluasi

Buku ini juga telah dinyatakan BSNP layak sebagai buku teks pelajaran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 12 Februari 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran. {tanjung)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Struktur AKD Belum Dibentuk, Ketua DPR Bantah Sengaja Ulur Waktu

Published

on

Continue Reading

Politik

Blokir Akses Internet Masyarakat Bentuk Kemunduran Demokrasi Digital

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Politik

Pelantikan Presiden, Ketua DPR Minta Gotong Royong Jaga Keamanan

Published

on

Continue Reading




Loading…