Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Presiden Joko Widodo : Tiadk Boleh Satu Rupiah pun Uang Negara Di Korupsi

Published

on

Bogor, Realitarakyat.com. – Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada satu rupiahpun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi.

“Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digaris bawahi, maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari E- Planing, E-Budgeting dan Perpres yang sedang disiapkan, sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas.”

“Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini semuanya menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, serta tidak ada ruang untuk bermain – main dengan APBN,” kata Jokowi usai mendengarkan laporan persiapan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (05/12/2017).

Kepala Negara pun meminta agar semua kementerian dan lembaga pemerintah yang menggunakan APBN dapat lebih terbuka dengan BPK. menurutnya, BPK adalah mitra dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

“Saya juga percaya BPK menjaga independensi, profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan kepercayaan rakyat akan diperoleh dengan menunjukkan setiap rupiah uang bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan.

Meski BPK tahun lalu telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas kinerja pemerintah pusat, kerja keras yang selama ini dilakukan tidak boleh berhenti begitu saja, melainkan harus terus menerus dilakukan sebab WTP bukanlah sebuah prestasi. Opini dari BPK terasebut adalah kewajiban yang harus didapat pemerintah terkait penggunaan APBN. (Nanang)

Baca Juga :   Bamsoet Klaim Aparat Keamanan Hanya Dibekali Tiga Jenis Amunisi
Advertisement
Loading...
Loading…