Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Kasus Setnov Tidak Akan Selesai, KPK dijadikan Alat Perebutan Kursi Pilpres 2019 Untuk Rebut Golkar

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com.- Kasus setya novanto tidak akan selesai karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga ikut rebutan kursi Golkar untuk pilpres 2019 mendatang, langsung atau tidak langsung. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Kamis (9/11/2017).

 

“Kasus Setya Novanto tidak akan selesai, Soalnya ini kasus ini sudah masuk ranah politik, untuk perebutan Kursi Pilpres di 2019 mendatang,” Ucapnya.

Lanjut Fahri Hamzah, pasalnya Parta Golkar sudah punya 91 kursi atau 14.75 persen, jadi untuk pilpres, Golkar cukup mencari 1 Partai Pendamping.

“Jadi ini sangat seru, bayangin, Kursi kendraan Golkar cukup cari 1 partai lagi, jadi Akibat inilah KPK dimanfaatin untuk menggoyang Golkar lewat kasus Setnov ini” ujar Fahri Hamzah.

Sebagaimana di ketahui, Sebelumnya DPR telah memutuskan presidential threshold (PT) 20-25 persen dalam UU Pemilu. Dengan demikian, tak ada parpol yang bisa mengusung capres sendiri tanpa berkoalisi.

PT 20-25 persen di UU Pemilu berarti parpol atau gabungan parpol yang bisa mengusung capres adalah yang mendapatkan 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional Pemilu 2014. Untuk mengingatkan Anda, begini peta perolehan suara 10 parpol DPR dalam Pemilu 2014:

1. Partai NasDem 8.402.812 (6,72 persen)
2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
5. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
6. Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
7. Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)

 

Dan ini data jumlah kursi DPR 10 parpol tersebut:

Baca Juga :   Ahmad Junaidy Auly Minta Otoritas Jasa Keuangan Bantu IKNB Syariah

1. Partai NasDem (36 kursi atau 6,4% kursi DPR)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi atau 8,4% kursi DPR)
3. Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi 7,1% kursi DPR)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 kursi atau 19,4% kursi DPR)
5. Partai Golkar (91 kursi atau 16,2% kursi DPR)
6. Partai Gerindra (73 kursi atau 13% kursi DPR)
7. Partai Demokrat (61 kursi atau 10,9% kursi DPR)
8. Partai Amanat Nasional (48 kursi atau 8,6% kursi DPR)
9. Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi atau 7% kursi DPR)
10. Partai Hanura 6.579.498 (16 kursi atau 2,9% kursi DPR)
Dari data tersebut, terlihat tak ada satu pun parpol yang bisa mengusung capres sendiri. PDIP sekalipun sebagai pemenang pemilu harus berkoalisi dengan parpol lain untuk mencapai PT 20-25 persen.

Jika dua koalisi besar, pendukung pemerintah dan lawannya, solid, diprediksi hanya muncul 2 capres, seperti pada 2014. Bahkan ada kemungkinan terjadi deja vu Pilpres 2014. Namun, jika koalisi ini pecah, bisa muncul lebih banyak capres.(Es)

 

 

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Pemerintah Pastikan Tak Lemahkan KPK

Published

on

Continue Reading

Nasional

Menkopolhukam Minta Demonstran Tertib Sampaikan Aspirasi

Published

on

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Wiranto (kanan-depan)
Continue Reading

Nasional

DPR Setuju Tunda Pengesahan RUU PAS

Published

on

Continue Reading




Loading…