Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

Pengawas Dana Desa, Pahami Pemerintahan Desa

Published

on

BANTUL,Realitarakyat.com.- Sebagian lurah desa di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan aparat yang bertugas mengawasi penggunaan dana desa paham mengenai pemerintahan desa.

 

Lurah Desa Sumberagung Bantul Yudi Fahrudin di Bantul, Rabu, mengatakan, aparat yang ditugasi mengawasi dana desa harus paham mengenai pemerintahan desa agar tidak terjadi salah persepsi tentang penggunaan dana desa.

 

“Tolong nanti yang mendampingi untuk pengawasan dana desa, polisi yang paham pemerintahan desa, karena kita ini pamong yang melayani masyarakat, sementara polisi sebagai pengawas hanya melaksanakan perintah komandan,” katanya.

Menurut dia, harapan agar aparat memahami pemerintahan desa itu karena kekhawatiran di kalangan pamong desa, terkait pelibatan polisi dalam pengawasan dana desa dan masukan itu disampaikan dalam serap aspirasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Rabu (8/11).

Belum lama ini, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang dana desa yang melibatkan tiga institusi, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Mabes Polri.

Sementara itu, Lurah Desa Argorejo Sedayu Bantul Ngadimin mengatakan, ketiga institusi yang menandatangani nota kesepahaman atau MoU dalam pengawasan dana desa harus punya pemahaman yang sama mengenai penggunaan dana desa.

“MoU itu dilakukan lintas kementerian, sementara jika lintas organisasi perangkat daerah (OPD) setingkat daerah saja di dalam penafsiran aturan kadang berbeda, dan nanti yang kena lurah,” katanya.

Sedangkan Anggota DPD RI wakil DIY Hafidz Asrom mengatakan, tugas kepolisian terkait dana desa sifatnya hanya mendampingi dan bukan mengawasi.

“Saya sudah klarifikasi Kapolda DIY yang sampai saat ini baru menyiapkan langkah soal danais (dana keistimewaan) bukan pengawasan tapi pendampingan. Saya juga tegaskan, jangan sampai lurah dipanggil polisi dan kejaksaan karena dana desa,” katanya.

Baca Juga :   Tak Peduli Dengan Urusan Hukum, Golkar NTT Siap Lindungi Jonas Salean

Menurut dia, pada tahun 2018 pemerintah pusat menaikkan alokasi dana desa untuk seluruh desa se-Indonesia hingga Rp120 triliun, atau naik dua kali lipat dari alokasi tahun 2017 yang sebesar Rp60 triliun.(Wahyudi)

 

Advertisement
Loading...
Loading…