Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

Gubernur Umumkan UMP Sulut ,Rp 2,8Juta Tertinggi ke Tiga Se Indonesia

Published

on

Manado,Realitarakyat.com.- Buruh di Sulut berpesta. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut 2018 sebanyak Rp 2,8 juta sangat signifikan. Dalam setahun, gaji buruh dibayar Rp 33,6 juta. Angka fantastis mengingat kondisi perekonomian yang melambat. Persaingan tenaga kerja (naker) antar daerah makin tajam. Sebab, UMP Sulut tercatat tertinggi ketiga sesudah Jakarta dan Papua. Daerah Nyiur Melambai jadi primadona naker.

Pengusaha pun dilematis dan mengharapkan etos kerja buruh harus ditingkatkan di Sulut. Ya, biaya operasional yang terus meningkat ditambah UMP meroket, makin mencekik leher. Jika pekerja malas, upah dinilai kemahalan. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sulut Andy Sumual melalui Sekretaris Robert Najoan mengatakan, besaran UMP tentu sudah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak seorang karyawan.

“Tapi ada tuntutan yang tidak kalah pentingnya bagi pekerja yakni produktivitas. Jika karyawan produktif, outputnya adalah konsistensi atau malah pertumbuhan positif produksi atau omset bagi pengusaha,” ungkap Najoan.

Diungkapkannya, pengusaha tidak akan terlalu bergumul soal biaya operasional. Diakuinya, biaya jarang turun, tapi malah cenderung naik. “Jika sekiranya karyawan mau memahami posisinya, memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan tempat dia bekerja. Rajin, jujur, penuh semangat, beretos kerja tinggi, tidak terlalu banyak alasan, bekerja tanpa menunggu ada komando dan komit mencapai target kerja, maka kenaikan UMP akan menjadi sukacita bersama,” beber Najoan, Store Manager Freshmart Supermarket ini.

Didampingi Bendahara Aprindo Ferdy Rantung, Najoan mengatakan, Aprindo Sulut melalui Dewan Pengupahan berharap dapat berkontribusi dalam memberi rekomendasi kepada gubernur untuk penentuan UMP. “Tentunya tidak keluar dari koridor aturan yang sudah ditetapkan,” tandasnya.

Senada, Direktur Operasional PT Gerbang Nusa Perkasa (Mantos) Rudini Wijaya menyatakan, keputusan Gubernur terkait UMP akan ditindaklanjuti. Namun, menurut Wijaya, gaji pekerja yang cukup tinggi ini tentu harus dibarengi etos kerja yang tinggi. “Kita tidak mungkin menolak instruksi pemerintah terkait UMP. Kita menyadari, memang biaya operasional kerap tinggi. Ditambah upah pekerja yang juga tinggi. Namun, hal ini menjadi pelecut kita sebagai pengusaha harus pintar-pintar memutar otak dan berstrategi,” urai Wijaya.

Baca Juga :   Gas Subsidi Langka di Langsa, Wali Kota Perintahkan Cek Pangkalan

Presiden IMA Chapter Manado ini menjelaskan, tingginya UMP harus diikuti kinerja. “Dengan upah tinggi, pekerja harus berlari dua kali lipat. Pekerja harus punya rasa memiliki perusahaan agar bekerja bisa maksimal,” sebutnya. Dengan begitu, lanjut pria murah senyum ini, pengusaha tidak akan merasa rugi membayar upah mahal. “Asalkan memberikan kontribusi berarti bagi tempatnya bekerja,” pintanya.

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Sulut Joy Tulung PhD mengatakan, dengan UMP besar, sejatinya tenaga kerja di Sulut harus lebih profesional dalam bekerja. “Sehingga perusahaan tidak merasa bahwa UMP tersebut terlalu besar, dengan bekerja lebih profesional tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan tempat dia bekerja,” kata Tulung.

Akademisi Unsrat ini menilai, UMP yang tinggi secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian Sulut. “ Namun kita juga harus berhati-hati dengan kenaikan UMP ini, karena industri akan memangkas jumlah tenaga kerjanya untuk efisiensi penggunaan anggaran,” ungkapnya.

Terkait dengan UMP Sulut yang cukup besar, tidak serta merta akan membuat tenaga kerja luar daerah eksodus ke Sulut. “Belum tentu juga. Namun hal ini patut diwaspadai,” sambung dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat ini.

 

Sementara itu, UMP Sulut secara resmi diumumkan naik, Selasa (31/10), kemarin. Berlaku 1 Januari 2018. Angka 2,8 Juta diperoleh dari 8,71 persen UMP 2017, Rp 2.550.000. Pengumuman tersebut disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam pertemuan bersama Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnakertrans) Erny Tumundo di kantor Gubernur Sulut, kemarin.

Olly mengungkapkan, dengan ditetapkannya UMP dengan Peraturan Gubernur (Pergub) 48, tertanggal 31 Oktober 2017, dapat mengimbau kepada semua pelaku usaha di Sulut, agar menaati apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Ditambahkannya, ini bukan hanya menjadi keputusan pemerintah saja. Tapi, keputusan ini diambil dari semua pihak. Seperti kalangan pekerja, asosiasi, akademisi dan semua elemen yang tergabung, guna membahas kenaikan UMP ini.

Baca Juga :   Kupang Tuan Rumah Seminar Nasional Smart City

Ditegaskannya, selain harus menaati aturan, dimintakan pengusaha jangan mengurangi pendapatan masyarakat. Pengusaha juga harus meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Karena nantinya, dengan UMP tertinggi ketiga se Indonesia, Sulut akan menjadi incaran para pencari kerja.

Para pekerja juga harus meningkatkan kualitas, agar bekerja sebaik-baiknya. “Untuk upah yang berkeadilan selalu didiskusikan secara bersama. Agar, siapa yang bekerja banyak akan mendapatkan penghasilan besar dari pada yang kurang bekerja. Atau, siapa yang bekerja sesuai keahlian akan mendapatkan banyak dari pada yang bekerja dengan ototnya,” papar Olly.

Ditambahkannya, bisnis yang sudah beromset besar tidak bisa membayar pekerja dengan upah di bawah UMP. Sedangkan yang memiliki usaha tergolong kecil, harus menyesuaikan agar tingkat kelayakan hidup bisa terjamin. “Dengan besarnya angka yang ditetapkan, ini akan menjadi tantangan bagi para pelaku usaha di Sulut,” tukasnya.

Di waktu yang sama kepada wartawan Manado Post, Kadisnakertrans Erny Tumundo juga mengungkapkan, Disnakertrans bersama beberapa elemen terkait seperti asosiasi pekerja, dan akademisi membawa laporan dalam bentuk rekomendasi hasil rapat dewan pengupahan. Semua elemen bertanggung jawab akan kenaikan UMP ini. “Pergub tentang kenaikan UMP tersebut juga sudah di meja Gubernur dan sudah ditandatangani,” ungkap Tumundo.

Ditegaskannya, secara sah UMP dinyatakan naik untuk 2018. Sebab itu, pemerintah mengimbau semua pelaku usaha, agar dapat menerapkan upah minimum yang ada dan sudah ditetapkan tahun depan. “Disnakertrans juga membuka pos pengaduan setiap saat kepada pekerja, untuk melakukan pelaporan terkait dengan tidak dibayarkan upah minimum sesuai aturan,” tuturnya sembari mengingatkan agar pekerja bisa datang dan melapor bila ada pengusaha yang tidak mengikuti aturan dan membayar sesuai UMP.

Baca Juga :   Asmui Rasyid Marpaung Pimpin AMPI Kota Tanjung Balai

Sementara itu, Korwil Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulut Jack Andalangi meminta, rekomendasi UMP tidak memakai formula UMP yang ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang pengupahan. Sebab, hanya melihat inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nasional. “Kami menganggap UMP 2018, belum sepenuhnya kami terima,” tegas Andalangi.

Ditambahkannya, jangan hanya PDRB saja, tetapi harus memperhitungkan angka UMP serta melihat kondisi daerah. “Sulut hebat harus berani keluar dari lingkaran itu demi kesejahteraan buruh di Sulut,” harapnya. “Justru memprihatinkan, tidak akan ada buruh yang bisa menabung, apalagi yang sudah berkeluarga,” kuncinya.(R Maanema)

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Kapolres TTS Pimpin Pelantikan Kabag Ren dan Sertijab Kapolsek

Published

on

Continue Reading

Daerah

Lagi, Ratusan Warga TTS Keracunan Makanan

Published

on

Continue Reading

Daerah

Karhutla di Sumsel Seharusnya Bisa Diantisipasi

Published

on

Ilustrasi Kebakaran Hutan / Net
Continue Reading




Loading…