Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Bambang: Pemerintah Jokowi Tidak Konsisten Wujudkan Swasembada Pangan

Published

on

JAKARTA– Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai, pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada 11 komoditas pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita kepala negara.

Itu diungkapkannya Bambang saat beraudiensi dengan 450 perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gresik – Lamongan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pekan ini.

Siaran pers yang diterima Parlementaria.com, turut hadir Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga, Anggota Komisi IV Endro Hermono Anggota Komisi VII Harry Poernomo dan Anggota Komisi VI Khilmi.

“Swasembada pangan adalah program pemerintah yang digadang sejak awal. Namun, sampai saat ini, 3 tahun pemerintahan Jokowi, swasembada pangan belum juga terwujud. Parahnya, beberapa waktu lalu kita harus impor garam,” ungkap Bambang.

Dikatakan Bambang, salah satu bukti pemerintah tidak konsisten membangun swasembada pangan ialah banyaknya lahan produktif yang dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman dan industri. Lahan pertanian dinilai tidak lagi menjadi prioritas.

“Seperti sekarang ini kita tahu bahwa program Meikarta itu menghabisi lahan pertanian produktif kita. Sesuai UU harusnya tanah produktif tidak alihfungsikan. Regulasi tata ruangnya sudah ada, tetapi banyak sekali dilanggar pemerintah,” sambung dia.

Menurut Bambang, seharusnya pemerintah mencontoh Belanda yang memiliki luas lahan pertanian terbatas, namun mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya.

“Jadi, ini harus betul-betul dijalankan tata ruangnya. Tidak dilakukan perubahan-perubahan, seperti di Belanda, ada daerah yang hanya berjarak 15 km dari ibukota namun tetap dipertahankan untuk lahan pertanian dan peternakan demi kepentingan pangan.”

Pada sisi lain, lanjut Bambang, pemerintah masih saja selalu beriorientasi pada impor pangan. Disaat petani mau panen, selalu saja muncul kebijakan impor.

“Nah, ini yang harus dihindari agar petani tetap melakukan usahanya di bidang pertanian dan mengusahakan pertaniannya menjadi komoditi yang swasembada,” tambah politisi dapil Jawa Timur I tersebut.

Baca Juga :   DN-PIM Prihatin Pilpres Saling Hujat dan Caci-Maki

Belum lagi, kata Bambang, soal Sumber Daya Manusia (SDM) kurang mendapatkan pembinaan dan seolah-olah dibiarkan beralih ke profesi lain. Jadi, harus ada ketegasan pemerintah memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan swasembada pangan,” demikian Bambang Haryo. (tanjung)

Advertisement
Loading...
Loading…