Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Gubernur Papua Dukung Langkah Presiden Soal PT Freeport

Published

on

JAKARTA,Realitarakyat.com.- Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan jika pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi – JK yang berhasil melakukan divestasi 51 % saham PT. Freeport. Juga pembangunan infrastruktur dan harga-harga BBM, Semen dan lain-lain yang sama sudah dengan harga-harga di Jawa.

“Sebagai pribadi maupun pemerintah Papua, kami sepakat dan mendukung langkah Presiden Jokowi yang telah menyelesaikan masalah PT. Freeport untuk melanjutkan pembahasan divestasi 51 % saham PT. Freeport di tanah Papua,” tegas Lukas Enembe di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (9/10/2017).

Lukas Enembe didampingi anggota Komisi VII DPR RI Tony Wardoyo dari FPDIP.

Karena itu pemerintah Papua, mendorong PT. Freeport untuk lebih kooperatif dan memahami aspirasi rakyat Papua khususnya dan Indoensia umumnya.

Selain itu, pemerintah dan rakyat Papua mengapresiasi dan menyambut baik alokasi 10 % saham PT. Freeport yang diperuntukkan bagi rakyat Papua. Sebagaimana tercantum dalam kontrak karya I dan II yang mencerminkan kepedulian Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terhadap rakyat Papua.

Demikian pula pajak sebesar Rp 6 triliun menurut Lukas Enembe sesuai dengan putusan pengadilan yang bersifat mengikat, maka PT. Freeport harus membayar. “Freeport wajib hukumnya membayar pajak itu,” kata tutur Lukas.

Bersamaan dengan itu dia mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang telah berhasil menyamakan harga BBM dan semen, yang semula Rp 1 jutaan menjadi Rp 100 ribu. “Juga pembangunan infrastruktur, yang sebelumnya tidak tersentuh, kini sudah dibangun,” jelas Lukas.

Menyinggung kabar penolakan Freeport terhadap divestasi 51 % saham tersebut, itu tidak benar sama sekali. Bahwa surat keberatan yang dikirim ke Kemenkeu RI hanya terkait skema divestasi, dan bukannya divestasi 51 % saham. “Mungkin sebelum tanggal 6 Oktober, tapi setelah pertemuan pada 6 Oktober 2017 itu semuanya sudah clear. Bahkan Freepory siap membangun smelter di mulut tambang PT. Freeport,” ungkapnya.

Baca Juga :   Menkopolhukam Himbau Masyarakat tidak Cepat Termakan Hoax

Dengan demikian 41 % saham Freeport itu untuk pemerintah, 10 % untuk pemerintah Papua, dan 49 % untuk PT Freeport McMoran Copper. Dengan kebijakan baru ini tak ada lagi oknum atau mafia yang coba bermain-main dengan saham freeport karena semua untu pemerintah pusat dan Papua.

“Untuk smelter harus sudah dibangun antara 2021 hingga 2026 dan akan menghasilkan 4 jutaan ton konsentrat per tahunnya. Itu sesuai dengan UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba,” pungkasnya.(Es/01)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Febri: OTT yang Dilakukan KPK Tak Disukai Pejabat Korup

Published

on

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (foto: ist/net)
Continue Reading

Hukum

Walikota Medan Terjaring OTT, KPK Amankan 7 Orang dan Uang Ratusan Juta

Published

on

Continue Reading

Nasional

Struktur AKD Belum Dibentuk, Ketua DPR Bantah Sengaja Ulur Waktu

Published

on

Continue Reading




Loading…