Connect with us

Nasional

Ketua “JIN” Anggap Ketua KPK Halangi Pelaksanaan UU

Published

on

Razikin Juraid

Jakarta, sumbarsatu.com – Ketua Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara (JIN), Razikin Juraid menilai pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terhadap Pansus Angket KPK melakukan obstruction of justice adalah pernyataan yang sangat keliru.

Pernyataan tersebut menurut Razikin, kelihatannya muncul dari perpaduan antara kepanikan dari seorang Agus Rahardjo. Sebab hingga saat Pansus sudah on the track, karena penyelidikan Pansus tidak masuk ke projusticia, melainkan pada aspek kelembagaan dan pengelolaan keuangan.

“Disinilah letak kekeliruan Agus Rahardjo, justru KPK yang sedang melakukan obstruction of constitution,” kata Razikin, di Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Dia tegaskan, tudingan itu adalah kesalahan fatal dan memberikan pedagogi yang sangat buruk bagi penegakkan hukum, karena itu JIN minta DPR melayangkan surat protes. Bila perlu ujarnya, tuntut secara pidana.

“Menurut saya, sangat jelas Agus Rahardjo kehabisan argumentasi rasional untuk membela diri baik Agus secara pribadi maupun Agus sebagai Ketua KPK, karena kejahatan Agus sebagai pribadi maupun kejahatan KPK secara kelembagaan sudah terbongkar habis lewat penyelidikan Pansus,” ujarnya.

Oleh karena itu, Razikin minta Pansus hadirkan paksa Agus ke forum Pansus, untuk menkonfirmasi dua hal, pertama soal keterlibatan Agus dalam proyek e-KTP dan kedua soal statemennya yang ngawur itu bahwa Pansus melakukan obstruction of justice. “Kalau Agus menolak saya juga minta pihak kepolisian untuk menjemput paksa,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

DPD Apresiasi Optimalisasi Danau Rawa Pening

Published

on

Semarang,Realitarakyat.com. – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam mengapresiasi dan menghargai program optimalisasi Danau Rawa Pening, Semaran, Jawa Tengah yang membentang di antara Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Bawen, dan Banyubiru, Provinsi Jawa Tengah.

Seperti diketahui, Danau Rawa Pening merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang akan dipulihkan pemerintah. Prioritas pemulihan danau tersebut terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Di sisi lain Muqowam menyayangkan kurangnya sosialisasi program tersebut pada masyarakat sekitar.  Apalagi sekitar 3000-an nelayan dari 13 desa sekitar mengandalkan penghidupan dari danau. Mereka terdiri dari nelayan ikan, pencari enceng gondok dan petani budidaya ikan karamba.

“Tentu sebagai Anggota DPD Dapil Jateng, saya sangat ikut mengapresiasi dan menghargai upaya pemerintah. Namun ada sedikit masalah di masyarakat, yaitu belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mengejutkan masyarakat, masyarakat kan perlu persiapan ini itu dan sebagainya,” ujar Muqowam saat berkunjung ke Danau Rawa Pening, Jumat (22/3/2019).

Danau Rawa Pening seluas 2.670 hektar ini sangat berpotensi dikembangkan menjadi destinasi pariwisata taraf internasional. Namun kondisi kawasan rawa hingga kini belum tertata dengan baik, terutama pendangkalan dan lebatnya tanaman eceng gondok yang menjadi salah satu kendala pengembangan Rawa Pening.

Muqowam mengakui bahwa memang perhatian pemerintah sudah ada namun belum optimal. “Dulu pernah tidak ada kejelasan siapa sesungguhnya yang mempunyai kewenangan atas Rawapening, bukan saja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahkan Kodam Diponegoro pun ikut terlibat dalam hal Rawa Pening, tetapi sekarang sejak Pemerintahan Jokowi dapat terurai dengan baik soal kewenangan tersebut,” ujarnya.

Menurut Muqowam, dibutuhkan komitmen bersama dalam program rencana penyelamatan Rawa Pening antara seluruh stakeholder juga masyarakat.

“Salah satunya, melalui pendekatan sosial ekonomi dengan merubah pola pikir masyarakat untuk penyelamatan Rawa Pening agar bisa bermanfaat optimal bagi masyarakat, sebagai bagian dari upaya pensejahteraan masyarakat dan bangsa,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Hari Air, DPR Diminta.Selesaikan RUU Sumber Daya Air

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com. -Ketua DPR Bambang Soesatyo minta panitia kerja (Panja) Komisi V DPR RI bersama Pemerintah untyk bisa menjadikan peringatan hari Air sedunia sebagai momentum untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Sumber Daya Air (SDA).

RUU itu akan menjadi dasar hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan air berdasarkan UUD NRI 1945;

Demikian disampaikan Bamsoet terkait Hari Air Sedunia (World Water Day) yang diperingati setiap tanggal 22 Maret dan pada tahun 2019 mengangkat tema “Water for All, Leaving No One Behind”.

Selain itu kata politisi Golar itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) untuk meningkatkan upaya dalam penyediaan sumber air bersih ke seluruh wilayah Indonesia.

Terutama ke daerah yang sulit mendapatkan air bersih, serta agar mengentaskan daerah-daerah sulit air bersih melalui pengeboran air tanah dalam, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Bamsoet iuga berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda agar senantiasa menjaga lingkungan, termasuk air serta untuk lebih peduli akan air dengan hemat dalam menggunakan air bersih.

“Lingkungan harus.kita.jaga dan rawat bersama dengan menjaga kebersihan, penghijauan dan kelestarian demi air untuk kelangsungan hidup gemerasi.di.masa depan,” pungkasnya.

 

Continue Reading

Nasional

Rommy Bantah Punya Pengaruh di Kemenag

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy membantah jika dirinya memiliki pengaruh dalam penunjukan sejumlah jabatan di lingkungan kementerian agama Republik Indonesia.

Bahkan, Menurut Romy, dalam pemilihan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) atas rekomendasi Gubernur Jawa Timur  Khofifah Indar parawansa.Khofifah.

“Memang dari awal saya menerima aspirasi itu dari Kiai Asep Saifuddin Halim yang dia adalah seorang pimpinan ponpes besar di Jawa Timur, dan kemudian ibu Khofifah Indar Parawansa,” kata Rommy di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Selain itu, Rommy juga menirukan omongan yang sempat disampaikan Khofifah saat memberikan rekomendasi Harris untuk mengisi jabatan di Kemenag wilayah Jatim. Karena nama Haris, menurut Khofifah, kinerjanya dianggap bagus.

“Jelas-jelas mengatakan “Mas Romi percayalah dengan Haris, karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus. Kalau mas Haris sudah saya kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan pemprov itu lebih baik” kata Rommy mengulang ucapan Khofifah.

Rommy menambahkan bahwa rekomendasi tersebut disampaikan kepada panitia seleksi di Jawa Timur. Dia juga mengklaim, tidak ada pihak yang mengintervensi dengan keputusan yang disampaikan panitia seleksi.

“Saya sampaikan itu kepada pihak-pihak yang berkompeten, tidak kemudian menghilangkan proses seleksinya. Proses seleksinya itu tidak sama sekali saya intervensi, proses seleksinya itu dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang sangat profesional.Semuanya adalah guru-guru besar, dari lingkungan Universitas Islam Negeri se-Indonesia. Sama sekali mereka tidak pernah diajak, komunikasi sama saya saja tidak pernah. Mereka mengikuti proses seleksi profesional. Tetapi bahwa kemudian saya meneruskan aspirasi, karena memang yang saya teruskan,” tutup Rommy.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Rommy dan Haris sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. Selain itu, Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahad turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Seperti diketahui, KPK menangkap Rommy dan dua tersangka lain dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Dalam OTT itu, KPK menyita uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Rommy dari Muafaq dan Haris untuk memuluskan jabatan mereka di kantor wilayah kementerian Agama, Jawa Timur.

Continue Reading
Advertisement

#Trending