Ketua DPR Sebut PKS Prematur Tolak RUU PKS

Aktivis peduli perempuan melakukan aksi Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/12/2018). Aksi tersebut untuk mendorong Pemerintah serta DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) karena akan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan mengurangi angka kekerasan seksual. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.

Jakarta,Realitarakyat.com. – Penolakan Fraksi PKS DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terlalu prematur, karena RUU masih bisa dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI.

Demikian disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (11/2/2019).

Karena itu politisi Golkar itu berharap pandangan-pandangan negatif mengenai RUU PKS ini bisa diluruskan. Apalagi, beberapa pandangan tersebut beredar dari hoaks draf RUU PKS tersebut.

“Mudah-mudahan ada titik temu berbarengan dengan banyaknya draft-draft hoaks yang intinya keliru daripada apa yang sedang dibahas di Panja DPR,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, RUU PKS tersebut akan tetap dilanjutkan penyelesaiannya hingga berakhir masa periode DPR RI, Oktober 2019 mendatang. “Jadi, DPR akan terus selesaikan RUU PKS ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, F-PKS DPR menolak draf RUU PKS ini. Ketua F- PKS Jazuli Juwaini mengatakan, penolakan tersebut didasarkan pada alasan mendasar mengenai potensi pertentangan materi RUU dengan nilai-nilai Pancasila dan agama.

“F-PKS bukan tanpa upaya, sudah memberi masukan, sehingga sampai pada kesimpulan menolak draf RUU PKS ini,” kata Jazuli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *