Hari ini KPK Kembali Periksa Pejabat Di Kemenpora Terkait Dugaan Suap Dan Hibah Kepada Koni

Jakarta, Realitarakyat.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Divisi Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) Pangestu Adi W, pada Senin (11/2). Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kempora untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EFH (Ending Fuad Hamidy),” kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (11/2).

Dalam mengusut kasus ini, lanjut Febri Diansyah, tim penyidik juga akan memeriksa Kabid Asdep Pembibitan sekaligus tim verifikasi Kempora, Bambang Siswanto sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Ending Fuad Hamidy.

KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah pemerintah kepada KONI melalui Kempora, yaitu Deputi IV Kempora Mulyana; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kempora Adhi Purnomo, staf Kempora Eko Triyanto, Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, dan Bendahara KONI Jhonny E. Awuy.

Dana hibah yang dialokasikan Kempora untuk KONI sebesar Rp 17,9 miliar. Di tahap awal, KONI mengajukan proposal untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Diduga, pengajuan dan penyaluran dana hibah itu ‘hanya akal-akalan’ dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. Sebab sebelum proposal diajukan, sudah ada kesepakatan antara pihak Kempora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar Rp 3,4 miliar atau 19,13% dari total dana hibah yang disalurkan.

Dari penyidikan sejauh ini, KPK telah mengidentifikasi peruntukan dana hibah yang dikucurkan kepada KONI yaitu untuk pembiayaan Pengawasan dan Pendampingan atau Wasping. Anggaran tersebut dialokasikan KONI untuk penyusunan instrumen dan pengelolaan database berbasis android bagi atlet berprestasi dan pelatih berprestasi multicabang internasional dan penyusunan instrumen evaluasi hasil monitoring dan evaluasi atlet berprestasi menuju SEA Games 2019. Juga untuk penyusunan buku-buku pendukung Wasping Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

KPK juga sedang mendalami dana bantuan sebesar Rp 50 miliar kepada KONI pada 2018. Dana ini dialokasikan untuk wasping tahap I sebesar Rp 30 miliar dan bantuan operasional KONI sebesar Rp 4 miliar. Selain itu, dana tersebut dialokasikan sebagai bantuan kelembagaan KONI sebesar Rp 16 miliar. Dengan demikian, dari penelusuran yang dilakukan KPK, pada 2018, KONI telah menerima bantuan dari Kempora sebesar Rp 67,9 miliar.(Wahyu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *