Pelaku Pengobatan Tradisional Protes PP.No.103/2014

Jakarta,Realitarakyat.com. – Forum Induk Pengobat Tradisional Indonesia (FIPTI) mendapatkan dukungan dari artis kondang Eppi Kusnandar untuk mengadukan nasibnya ke DPR. Pemeran ‘Muslihat’ dalam sinetron ‘Preman Insyaf’ ini mengakui kalau keberadaan pengobatan tradisional sangat dirasakan manfaatnya.

“Saya adalah contoh dan bukti nyata manfaat dari pengobatan alternatif khususnya herbal. Jadi, keberadaan mereka ini jangan sampai dibatasi oleh aturan-aturan. Toh, nanti masyarakat yang akan menilai,” kata Kang Eppi yang sembuh dari Kanker Otak berkat berobat secara tradisional.

Seperti diketahui, pada Kamis (10/1) kemarin para pelaku pengobatan alternatif yang terhimpun dalam FIPTI itu mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mereka memprotes PP. 103 tentang aturan herbal ke DPR. Mereka menilai  PP No. 103 ini membelenggu para pelaku pengobatan tradisional di Indonesia.

“Mengingat pengobatan tradisional berakar pada aspek tradisi, turun-temurun,  ada aspek sosial budaya, etnik dan agama, maka seharusnya dilindungi,” kata Ketua Umum  FIPTI  B. Mahendra seusai bertemu anggota FPKS Muhammad Nasir Djamil.

Untuk itu kata Mahendra, pengobatan tradisional harus berdiri sendiri berdasarkan keilmuan tradisionalnya, dan tanpa harus dibenturkan dan atau harus dicampur-adukkan dengan keilmuan pengobatan konvensional.

“Karena dasar keilmuan pengobat tradisional adalah bermuara pada nilai nilai empiris yang turun menurun.  Sehingga perlu diberi kebebasan untuk menentukan jenis pendidikannya sendiri yakni melalui lembaga pendidikan nonformal atau kursus kursus yang disesuaikan dengan program kementrian pendidikan (leveling ) tanpa harus  dipaksakan untuk kuliah D3,” katanya.

Sekjen  FIPTI  Tengku Maulana Sanusi mengatakan, pengobat tradisional diberi ruang untuk memperkenalkan dirinya dan pengobatannya di publik dengan batasan-batasan yang wajar.

“Kalau di Aceh, biasanya di pasar ada ahli pengobatan pake mik speaker untuk menawarkan pengobatannya. Tapi, dengan adanya PP No. 103 itu para pelaku usaha pengobatan tradisional tersebut bisa dianggap melanaggar hukum,” jelas Tengku.

Karena itu dia berharap agar FIPTI  diizinkan ber-iklan atau  menyempaikan selebaran, informasi mengenai pengobatan herbal tersebut kepada masyarakat. “Hal itu agar masyarakat mengetahui  keahlian anggota FIPTI yang jumlahnya mencapai ribuan orang,” tambahnya.

Secara terpisah, Jeng Ana yang dikenal sebagai Ratu Herbal Indonesia menyatakan sependapat dengan Tengku Maulana Sanusi. Menurutnya, adanya pembatasan iklan sangat merugikan pengobatan tradisional.

“Menurut saya biarkan masyarakat yang memberikan hukuman, tanpa memebatasi kami. Jadi, masyarakat yang akan melakukan seleksi sendiri. Yang tidak bermutu pasti akan mati dengan sendirinya,” kata Jeng Ana.

Adanya ketentuan agar pengobatan tradisional mengikuti pendidikan setara D3 juga dinilai sangat membingungkan. Masalahnya, Indonesia belum memiliki lembaga pendidikan kesehatan (pengobatan) tradisional yang memadai.

“Kami  menyesalkan belum ada perhatian pemerintah terhadap permasalahan  tersebut,” tambah Jeng Ana.

Kewajiban mengikuti pendidikan itu sebagaimana amanat PP No 103 Tahun 2014, bahwa para pelaku pengobatan tradisional (terapis) empiris harus mendapat pendidikan selama dua tahun, dan terapis kesehatan komplementer dan terintegrasi selama tujuh tahun, terhitung sejak PP No 103 disahkan pada 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *