DPR akan Uji 4 Calon Hakim Agung

Jakarta,Realitarakyat.com. – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap para calon hakim agung yang lolos fit and proper test Komisi III DPR RI dapat menjaga marwah, harkat, dan martabat Mahkamah Agung (MA).

Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, tidak hanya bisa memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Namun juga bisa menegakan kehormatan dari hakim yang memutuskan perkara tersebut.

“Tantangan yang dihadapi MA tidak kecil. Masih banyak orang-orang yang memanfaatkan badan peradilan bukan untuk mencari kepastian hukum. Tapi, justru untuk merusak keadilan itu sendiri. Karena itu, setelah menyeleksi para Hakim Agung, tugas Komisi Yudisial (KY) belum selesai,” tegas Bamsoet seusai memimpin rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi Yudisial (KY) terkait seleksi calon Hakim Agung, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (10/1/2019) petang.

Hadir Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua Maradaman Harahap, Anggota Sukma Violeta, Joko Santoso dan Aidul Fitriaciada. Bamsoet ditemani Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani, Anggota Komisi III DPR Asrul Sani dan Anggota Komisi III DPR TB Soemandjaya.

Seleksi calon hakim agung yang dilakukan KY sudah selesai. Proses seleksi didasarkan pada UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dari seleksi yang diikuti 12 calon hakim agung, hanya lolos sebanyak 4 orang.

Mereka yang lulus seleksi KY adalah Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H (kamar perdata), Matheus Samiaji, S.H., M.H (kamar perdata), Cholidul Azhar S.H., M. Hum (kamar agama) dan Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si (kamar tata usaha negara).

Yang dibutuhkan sebanyak 8 calon hakim agung untuk mengisi Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha, Kamar Militer dan Kamar Pidana. Sedangkan untuk kamar militer dan pidana tidak ada yang lulus seleksi.

Selanjutnya kata Bamsoet, Komisi III DPR RI akan melakukan fit and proper test bagi keempat calon hakim agung tersebut. Hasil fit and proper test itulah yang akan menentukan siapa saja yang disetujui oleh DPR RI untuk menjadi hakim agung yang diharapkan mampu menjadi benteng terakhir keadilan.

Hakim Agung bukan hanya sebagai benteng keadilan sebagaimana lazimnya diketahui masyarakat. Lebih dari itu, merekalah cerminan keadilan itu sendiri.

Karenanya proses pemilihan hakim agung yang dilakukan oleh KY dengan melibatkan sejumlah pakar teknis, media massa, dan juga LSM, sepatutnya menghasilkan hakim agung yang tidak hanya profesional dan kredibel, juga berwibawa dalam penegakan hukum dan keadilan.

Dengan demikian DPR mendorong KY untuk terus melakukan berbagai tindakan pendisiplinan terhadap para hakim di lingkungan MA maupun di berbagai badan peradilan d ibawahnya. Selain tindakan pendisiplinan yang bersifat penindakan (represif), KY juga harus mengedepankan tindakan pencegahan (preventif) dalam struktur kekuasaan kehakiman.

“Masyarakat juga tidak boleh tinggal diam. Jika ada tindakan hakim atau badan peradilan yang menyimpang, segera laporkan ke KY. Jika tidak ada progres, bisa melaporkan ke DPR RI. Kita akan dorong KY dan Mahkamah Agung untuk tidak main-main dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat,” pungkasnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *