Connect with us

Kriminal

KPK Tuntut Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola 8 Tahun Penjara Denda Rp 1 Miliar

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com. – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola 8 tahun penjara. Sekaligus membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsaider 6 bulan kurungan.

Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018),

“Terdakwa Zumi Zola terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ‎bersama-sama melakukan gabungan tindak pidana korupsi,” kata Jaksa KPK, Iskandar Marwanto dalam pembacaan tuntutan di Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Jaksa pun mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Adapun yang memberatkan terdakwa Zumi Zola atas perbuatan korupsi tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Terdakwa telah mencidera‎I kepercayaan dan amanah masyarakat‎,” ujar Iskandar

Untuk hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatanya melakukan korupsi, cukup kooperatif dan berterus terang selama menjalani persidangan. Dan juga terdakwa belum pernah juga terjerat hukum.

Zumi didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 44 miliar dan mobil Alphard. Gratifikasi itu diterima sejak Zumi Zola menjabat Gubernur Jambi. Zumi Zola juga didakwa menyetor Rp 16,490 miliar ke DPRD Jambi. Uang itu untuk pelicin persetujuan Rancangan Perda APBD Jambi tahun 2017-2018.

Terkait perkara gratifikasi, Zumi Zola dinyatakan bersalah melanggar Pasal ‎12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Nanang)

Continue Reading
Click to comment

Kriminal

DPR Janji Kebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Berbagai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan akhir-akhir ini marak terjadi. Terbaru, Ibu Baiq Nuril, eks tenaga honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, menjadi korbannya.

“Melaporkan tindakan kekerasan seksual yang diterimanya, beliau justru malah dikriminalisasi dengan vonis penjara enam bulan dan denda Rp 500 juta. Padahal, saksi UU ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam persidangan sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Ibu Baiq Nuril tidak melanggar UU ITE,” demikian Ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (19/11/2018).

Dalam menjatuhkan vonis, hakim MA seperti kekurangan dasar hukum dan terkesan tak cermat lantaran tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap kaum perempuan.

“Apa yang terjadi terhadap Ibu Baiq Nuril harus dituntaskan secepatnya. Karena ini bukan hanya menyangkut pribadi beliau, melainkan juga menjadi pembelaan terhadap harkat, derajat, dan martabat kaum perempuan pada umumnya,” ujarnya.

Seusai masa reses berakhir dan dewan kembali bersidang pada 21 November 2017, DPR RI bersama pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panita Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI akan memformulasikannya ke dalam berbagai pasal-pasal,” jelas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan hanya akan mengatur hukum terhadap pelakunya, tapi juga akan memberikan perlindungan kepada korban. Khususnya memfokuskan kepada tindakan pencegahan (preventif).

Berbagai pihak sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Antra lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, dan para pakar hukum pidana.

Pelibatan organisasi keagamaan dimaksudkan agar RUU tersebut bisa kuat secara aspek moral dan agama. Dengan demikian akan memperkuat ruh dalam implementasinya di lapangan.

Jika ada anggapan DPR RI tidak serius menyelesaikan RUU ini kata Bamsoet, karena sebagian besar anggota DPR mayoritas kaum lelaki. Padahal, kekerasan seksual tak hanya terjadi pada perempuan, melainkan kaum pria dengan maskulinitasnya juga rentan terhadap kekerasan seksual.

“Jadi, dengan disahkannya RUU itu akan menjadi salah satu solusi agar tindak kekerasan seksual bisa diproses tuntas secara hukum. Sekaligus menjadi pegangan bagi para penegak hukum agar bisa memberikan keadilan masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Kriminal

KPK panggil anggota DPRD Kabupaten Bekasi Terkait Meikarta

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sulaeman dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Sulaeman dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sulaeman sebagai saksi untuk tersangka SMN terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami soal proses pemberian rekomendasi perizinan dari masing-masing dinas di Pemkab Bekasi dan proses di Pemprov Jawa Barat.

KPK juga terus menelusuri sumber uang suap terkait proyek Meikarta tersebut.

Selain itu, dalam penyidikan kasus itu, KPK menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari pejabat dan pegawai di Lippo Group.

Hal tersebut terkait pemeriksaan dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Sampai saat ini, sekitar 69 orang saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan yang terdiri dari 12 orang pejabat Pemprov Jawa Barat, 17 dari pihak Pemkab Bekasi, dan 40 orang dari pihak Lippo Group.

Sebelumnya, KPK juga menelusuri soal pembangunan proyek Meikarta sudah dilakukan sebelum perizinan selesai.

KPK mendalami informasi adanya indikasi “backdate” atau penanggalan mundur dalam sejumlah dokumen perizinan Meikarta, yaitu sejumlah rekomendasi sebelum penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perizinan lingkungan, pemadam kebakaran, dan lain-lain.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemaewdam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (Willi).

Continue Reading

Kriminal

26 Pasangan Saat Mesum Digrebek Sat Pol PP Di Hetel Melati Di Tangerang

Published

on

Ilustrasi penangkapan pasangan mesum

Banten, Realitarakyat.com. – Sebanyak 26 pasangan yang berstatus belum menikah digerebek Satuan Polisi Pamong Praja di beberapa hotel melati di Kota Tangerang, Banten. Puluhan pasangan muda-mudi itu digerebek petugas saat sedang berbuat mesum.

“Adanya 26 pasangan yang kedapatan oleh petugas berada di kamar hotel. Saat ditanya untuk menunjukkan buku nikah, mereka tidak bisa menunjukan,” kata Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Satpol PP Kota Tangerang, Gufron Falfeli kemarin (14/11/2018).

Sejumlah hotel yang menjadi target razia itu di antarnya yakni hotel Flamboyan, hotel Mandala, Wisma Anggrek, hotel Tangerang, dan hotel Merdeka. Setelah ditangkap, puluhan pasangan mesum itu langsung diminta membuat surat perjanjian untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

“Surat tersebut harus ditandatangani RT/RW setempat. Setelah ditandatangani mereka bisa mengambil kartu identitas yang ditahan di kantor Satpol PP,” jelasnya.

Gufron menyampaikan, operasi tersebut digelar untuk meminimalisir aksi prostitusi terselebung di daerah Tangerang.

“Adanya razia ini untuk meminimalisir kegiatan atau tindakan prostitusi terselubung, khususnya di hotel kelas melati,” kata dia.(Ujang S)

Continue Reading

BERITA POPULER