Connect with us

Nasional

Izin Tinggal Habis, Kemenlu Tidak Bisa Bawa Rizieq Shihab Pulang Ke Indonesia

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com. – Kementerian Luar Negeri RI menyatakan tidak berwenang secara sepihak memulangkan atau membawa Rizieq Shihab keluar dari Arab Saudi. Padahal izin tinggal Imam Front Pembela Islam (FPI) di Arab Saudi sudah habis.

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan pemberian sanksi terkait pelanggaran izin tinggal sepenuhnya kewenangan pemerintah Saudi.

“Masalah izin tinggal kan itu hak otoritas Saudi. Sama seperti di Indonesia yang mengatur dan memberikan izin tinggal kepada warga negara asing kan kantor imigrasi kita, bukan negara asal warga tersebut,” ucap Arrmanatha dalam jumpa pers di Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (8/11).

Rizieq memang sudah tak memiliki izin tinggal di Saudi, karena visa yang ia gunakan sudah melewati batas waktu.

Menurut Duta Besar RI untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel beberapa waktu lalu, visa bernomor 603723XXXX yang dipegang Rizieq bersifat multiple, atau bisa beberapa kali keluar masuk, dan berlaku satu tahun dengan izin tinggal 90 hari per kedatangan.

“Visa (Rizieq) sebenarnya sudah habis masa berlakunya pada tanggal 9 Mei 2018 dan diperpanjang kembali dengan visa No 603724XXXX hingga intiha’ al-iqamah (akhir masa tinggal) pada tanggal 20 Juli 2018,” kata Agus.

“Karena keberadaan MRS [Mohammad Rizieq Shihab] sampai hari ini masih berada di KAS [Kerajaan Arab Saudi], maka sejak tanggal 8 Dzul Qa’dah 1439 H/21 Juli 2018, MRS sudah tidak memiliki izin tinggal di KAS.”

Menurut Agus, untuk perpanjangan visa, seorang warga negara asing harus keluar terlebih dulu dari Saudi untuk mengurus administrasi.

Sementara itu, Berdasarkan aturan imigrasi Saudi, setiap warga asing atau ekspatriat yang melanggar izin tinggal di negara itu bisa dikenai denda 10 ribu riyal dan deportasi untuk pelanggaran pertama.

Dikutip Reuters, sanksi itu bisa meningkat menjadi denda 50 ribu dan kurungan 6 bulan bui jika diikuti tiga atau lebih pelanggaran keimigrasian lainnya.

Sementara itu, dilansir Saudi Gazette, ada tiga tahapan sanksi bagi pelanggar izin tinggal atau visa di Saudi. Individu tersebut akan dikenai denda 15 ribu riyal untuk pelanggaran izin tinggal pertama kali.

Denda tersebut akan naik menjadi 25 ribu riyal dan tambahan kurungan penjara selama 3 bulan jika individu melanggar untuk kedua kalinya.

Pelanggaran yang ketiga kalinya akan dikenakan denda 50 ribu riyal dan kurungan enam bulan penjara hingga deportasi.

Aturan yang tidak jauh berbeda juga dikenakan bagi para ekspatriat asing yang melanggar izin tinggal dengan visa kunjungan ke Saudi. (Wahyu)

Continue Reading
Click to comment

Nasional

Jokowi Resmikan Tower Universitas Muhammadiyah Lamongan

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Presiden Jokowi meresmikan pembangunan Tower Universitas Muhammadiyah, di Lamongan, Senin (19/11). Sebelumnya Jokowi meresmikan perubahan status STIKES Muhammadiyah Lamongan menjadi universitas.

Perubahan status STIKES Muhammadiyah menjadi Universitas Lamongan ditandai dengan pembangunan tower baru setinggi 15 lantai di kompleks Universitas Muhammadiyah. Jokowi yang mengenakan pakaian koko warna putih lengan panjang dan celana panjang hitam kemudian mengambil sekop untuk menyemen batu.

“Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, semoga pembangunan ini cepat selesai,” kata Jokowi di Universitas Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11/2018).

Dalam agenda itu, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Menristekdikti M Nasir.

Usai meresmikan pembangunan tower, Jokowi lalu melanjutkan perjalanan menuju Pasar Sidoharjo untuk mengecek harga sembako.

Acara peletakan batu pertama ini bersamaan dengan ulang tahun Muhammadiyah yang ke 106 pada Minggu (18/11). Jokowi juga sempat mengucapkan selamat.

“Hari ini berbahagia sekali, saya ingin mengucapkan selamat milad yang ke-106 ke Muhammadiyah,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Sebelumnya, Haedar Nashir, mengatakan milad ke-106 tahun ini Muhammadiyah mengusung tema ‘Ta’awun untuk Negeri’. Istilah ta’awun merujuk semangat tolong menolong atau saling membantu. Haedar menyebut milad merupakan momentum historis untuk menggali inspirasi dan jejak sejarah Muhammadiyah bagi perjalanan ke depan.

“Dalam milad ini mengusung tema ta’awun untuk negeri, bagaimana Muhammadiyah menggelorakan tolong menolong, kerja sama dan membangun kebersamaan di tubuh umat dan bangsa,” kata Haedar dalam video yang diunggah Muhammadiyah di Youtube, dikutip Minggu (18/11).

Continue Reading

Nasional

Bundo Kanduong Menimba Ilmu Adat ke GKR Hemas

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Senator dari daerah pemilihan DI Yogyakarta, menerima rombongan ‘Bundo Kanduang’ Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat, didampingi jajaran Dinas dan DPRD Kab. Solok. Pertemuan bertujuan menimba ilmu adat dari Kesultanan Yogyakarta.

“Silaturahmi dan kunjungan Bundo Kanduong ini untuk belajar tradisi dan adat yang dipelihara oleh Kesultanan Yogyakarta. Hal itu penting untuk mempertahankan tradisi di tengah derasnya budaya global saat,” tegas GKR Hemas, dalam keterangannya, Kamis (15/11/2018).

Para tamu Bundo Kanduong diterima di Pendopo Kraton Kilen Yogyakarta, Menurut GKRH betapa pentingnya budaya sebagai modal kekuatan sebuah bangsa yang harus tetap dipertahankan sebagai identitas diri.

Apalagi kata GKR, banyaknya wisatawan yang datang ke Yogyakarta tak lepas dari masih dipertahankannya budaya dan tradisi Jawa Yogyakarta. Seperti Keraton, Putri-putri Sultan yang tetap memelihara budaya, diantaranya berkesenian tari, yang mendapat perhatian Amerika Serikat.

Karena itu GKR berpesan, agar tetap teguh memegang tradisi dan bekerja sama dalam kesetaraan. “Kita harus memelihara tradisi yang luhur dan kesetaraan,” pungkasnya.

Dengan demikian GKR Hemas juga diundang balik untuk berkunjung  ke Solok. Acara diakhiri dengan penukaran cinderamata berupa makanan khas Solok.

 

Continue Reading

Nasional

Fahira Idris Minta PK Ibu Baiq Nuril Dapat Keadilan Hukum

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Kasus hukum yang menimpa Baiq Nuril Maknun, seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai staf honorer di SMA7 Mataram NTB, disayangkan masyarakat. Pasalnya, sebagai korban pelecehan seksual secara verbal oleh kepala sekolah, Nuril malah diputus bersalah dan dihukum oleh Mahkamah Agung (MA).

“Jangan sampai hukum kehilangan hakikatnya. Intisari dari hukum itu adalah keadilan, dan itu belum diperoleh Ibu Nuril. Meski harus menghormati vonis hakim, tapi tetap memprihatinkan. Makanya kita dukung ajukan PK (Peninjauan Kembali),” tegas Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/11).

Menurut Fahira, salah satu agenda penting bangsa ini adalah melawan segala bentuk kejahatan seksual kepada perempuan. Baik secara fisik maupun verbal yang jumlahnya masih tinggi.

“Saya khawatir putusan MA ini akan berdampak banyak perempuan akan mengalami pelecehan seksual. Terutama secara verbal dan mereka akan memlih bungkam. Sehingga kontradiktif dengan upaya memerangi kejahtan seksual,” pungkas senator dari dapil Jakarta ini.

Sebelumnya bermula ketika ibu Baiq Nuril merekam pembicaraan Kepala Sekolah (M) dengan dirinya pada 2012 yang terkait pelecehan seksual. Belakangan, percakapan itu terbongkar dan beredar di masyarakat.

M tidak terima dan melaporkan Nuril ke polisi pada 2015 dan disangkakan melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Pada Juli 2017, PN Mataram membebaskan Baiq Nuril karena hakim menilai perbuatan Nuril tidak melanggar UU ITE di pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) sebagaimana dakawaan jaksa. Namun di tingkat kasasi Nuril divonis penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta.

Continue Reading

BERITA POPULER