Connect with us

Politik

DPRD Banyuwangi ke Senayan, Konsultasi Dengan Badan Keahlian DPR RI

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menemui Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI untuk membahas persoalan kelautan, khususnya terkait tata kelola alat-alat sistem penangkapan ikan.

Rombongan diterima Inosentius Syamsul, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK), Rabu (7/11). Saat konsultasi, DPRD Banyuwangi mengeluhkan minimnya bantuan alat tangkap ikan buat nelayan lokal.

Nelayan yang menangkap ikan di pesisir Banyuwangi dikuasai atau dimodali pengusaha besar sehingga nelayan kecil khususnya di Kecamatan Muncar, Banyuwangi tidak mendapatkan hasil apa-apa.

“Hal itu perlu diawasi, dikontrol dan dikritisi oleh DPRD Banyuwangi, karena hal ini bukan lagi persoalan regulasi, tapi bagaimana konsistensi pemerintah dan masyarakat setempat dalam melaksanakan aturan yang sudah ada,” kata Inosentius.

Laki-laki yang akrab disapa Sensi ini mengatakan, penyelenggaraan pemerintah sudah mengacu pada UU No: 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU itu jelas mengatur kewenangan pemerintah provinsi. Untuk itu, DPRD Banyuwangi harus bersama-sama menjadi satu kesatuan dengan pemda menghadapi persoalan kelautan ini.

Persoalan lain yang dikeluhkan DPRD Banyuwangi adalah ketersediaan populasi ikan yang semakin berkurang. Ini disebabkan sistem penangkapan yang tidak terkontrol dan adanya pembukaan tambang emas. Tambang ini berdampak kepada daya tahan ikan di sekitar lokasi tambang.

“Dalam tatanan pelaksanaanpengelolaan sumber daya laut ini juga harus melibatkan pemerintah kabupaten kota. Jika kabupaten kota tidak berperan baik, bantuan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat juga tak terlaksana dengan baik,” kata dia.

Menanggapi persoalan minimnya bantuan pemerintah pusat, dikatakan, melanjutkan keluhan itu kepada Komisi IV DPR RI agar bisa ditindaklanjuti saat Rapat Kerja dengan pemerintah.

Handoko, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan kondisi perikanan di daerahnya. Sebelumnya Kecamatan Muncar menjadi salah satu pusat penghasil ikan terbesar di Indonesia. Namun, akibat ada persoalan tambang, ini menjadi persoalan yang harus segera diatasi.

“Kami berharap kehadiran pemerintah pusat dan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan kelautan di Kabupaten Banyuwangi. Kami berharap persoalan ini cepat ditindkalanjuti,” demikian harap Handoko. (tanjung)

Continue Reading
Click to comment

Politik

Bamsoet: Baleg Bersama Pemerintah Kebut Bahas RUU Kekerasan Seksual

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Berbagai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan belakangan semakin marak terjadi. Terbaru tenaga honorer SMA Negeri VII Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baig Nulir menjadi korban pelecehan seksual.

Melaporkan tindakan kekerasan yang dialami dirinya, Baiq Nulir malah dikriminalisasi dengan vonis penjara enam bulan dan denda Rp 500 juta. Padahal, saksi UU ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam persidangan sudah menyatakan, yang dilakukan Baiq Nuril tidak melanggar UU ITE.

Dalam menjatuhkan vonis, hakim seperti kekurangan dasar hukum dan terkesan tidak cermat lantaran tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap kaum perempuan.

“Apa yang terjadi terhadap Baiq Nuril harus dituntaskan secepatnya, karena ini bukan hanya menyangkut pribadi beliau melainkan juga menjadi pembelaan terhadap harkat, derajat dan martabat perempuan umumnya,” kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya, Senin (19/11).

Dikatakan, DPR RI bersama pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. “Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panita Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI akan memformulasikannya ke dalam berbagai pasal-pasal,” kata politisi senior Partai Golkar ini.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan hanya akan mengatur hukum terhadap pelakunya, tetapi juga akan memberikan perlindungan kepada korban. Terutama juga memfokuskan kepada tindakan pencegahan atau langkah preventif.

Berbagai pihak sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU itu, antra lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia dan para pakar hukum pidana.

Pelibatan organisasi keagamaan dimaksudkan agar RUU tersebut bisa kuat secara aspek moral dan agama. Dengan demikian akan memperkuat ruh dalam implementasinya di lapangan.

Jika ada anggapan DPR RI tidak serius menyelesaikan RUU ini karena sebagian besar anggota dewan adalah pria, ini salah besar. Kekerasan seksual tak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum pria dengan maskulinitasnya juga rentan terhadap kekerasan seksual.

“Disahkannya RUU itu akan menjadi salah satu jalan keluar agar tindak kekerasan seksual bisa diproses tuntas secara hukum. Sekaligus menjadi pegangan bagi para penegak hukum agar bisa memberikan keadilan,” demikian Bambang Soesatyo. (tanjung)

Continue Reading

Politik

Leidena Sekar Nagari Raih Penghargaan ‘Icon PR Indonesia 2018’

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Eksistensi dan keberlangsungan sebuah organisasi, korporasi atau bangsa tidak hanya membutuhkan peran Public Relations (PR), tetapi juga pemimpin ulung dalam berkomunikasi kepada audiens.

Untuk mendorong hal tersebut, PR Indonesia kembali memberikan sejumlah penghargaan kepada praktisi PR dan pemimpin yang memiliki keunggulan dalam berkomunikasi.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI patut berbangga diri karena tidak hanya Ketua DPR RI yang mendapatkan penghargaan sebagai Best Communicators 2018.

Namun, Leidena Sekar Negari yang juga salah satu pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI juga menyabet penghargaan dalam Acara Jambore PR Indonesia yang di gelar di Klenteng Sam Poo Kong, Semarang baru-baru ini.

Leidena mendapatkan penghargaan “Icon PR Indonesia 2018”. Dena, sapaan akrabnya berhasil memenangkan kompetisi pemilihan duta Public Relations melalui esai yang berjudul ‘Meramu Narasi Membentuk Reputasi’.

Dalam tulisannya, Dena menggambarkan kesehariannya menjadi seorang Praktisi Public Relations DPR RI sebagai lembaga politik sekaligus legislatif di Indonesia. Bagaimana setiap instansi memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga negara lainnya.

“Awalnya saya mengikuti Icon PR Indonesia karena ingin memperkenalkan DPR kepada masyarakat dibidang public relations dan kemudian membuat tulisan mengenai dinamika yang ada di DPR dari cara komunikasi anggota DPR sampai dengan Anggota DPR RI sebagai orator politik,” papar Dena.

Di DPR RI, kata Dena, ada 560 Komunikator Politik yang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, sehingga Humas dituntut mengikuti perkembangan situasi politik dan mendapatkan informasi seluas-luasnya dari media maupun stakeholder.

Bagi lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro ini, menjadi seorang PR adalah passion, bagaimana kekuatan narasi dan komunikasi non verbal bisa merubah situasi yang tadinya terlihat buruk sehingga bisa diterima baik dimata publik.

Sementara itu, founder dan CEO PR INDONESIA Asmono Wikan berpendapat, sudah sepantasnya fungsi-fungsi komunikasi tidak hanya ada di dalam diri setiap praktisi PR, tapi sudah menjadi DNA yang tertanam di semua pelaku organisasi/korporasi, termasuk para pemimpinnya.

Menurut dia, salah satu tugas yang melekat pada seorang pemimpin adalah menjadi komunikator. Sejarah mencatat, para pemimpin hebat adalah para komunikator ulung. Mereka bisa menyampaikan pesan secara jelas dan jernih kepada publik pada situasi yang terus berubah.

Dia juga menyampaikan kriteria yang membuat Leidena menjadi Icon PR Indonesia 2018, yakni sejumlah prestasi dan pengalamannya dalam berorganisasi.

“Setelah kami putuskan yang membuat Leidena menjadi pemenang antara lain karena dia masih muda, punya karya dan punya prestasi, serta memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan komunikasi kepada publik,” tutur Asmono Wikan. (tanjung)

Continue Reading

Politik

Perempuan Golkar Optimis Partai Pohon Beringin Menang Pemilu Legislatif 2019

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Hetifah Sjaifudian optimis partai berlambang ‘Pohon Beringin’ yang dipimpin Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto itu mampu meraih kemenangan dalam pemilihan legislatif (pileg) pada pemilu serentak 17 April mendatang.

Optimis politisi perempuan Partai Golkar tersebut disampaikan Hetifah saat menghadiri pelantikan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Kabupaten Kutai Kartanegara di Samboja, akhir pekan kemarin.

“Pagi ini kita lihat semangat seluruh kader Partai Golkar begitu luar biasa menyambut Pemilu mendatang. Kita yakin Golkar menang di Kaltim,” jelas Hetifah dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Realitarakyat.com, Minggu (18/11).

Sebelum pelantikan Bappilu Kabupaten Kutai Kartanegara, para pengurus dan kader Golkar Kaltim menggelar acara jalan santai di Pantai Tanah Merah, Tanjung Harapan, Samboja Kutai Kartanegara. Acara itu tidak hanya diikuti ribuan kader dan simpatisan Partai Golkar di Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi juga dari wilayah lain di Kaltim.

Pada kesempatan serupa, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Golkar Kaltim, Mukhtaruddin mengajak semua kader Golkar yang ada di Kalimantan Timur untuk memenangkan Partai Beringin tersebut di Bumi Mulawarman ini.

Mukhtaruddin tidak ingin fokus pemenangan hanya di daerah tertentu saja, tetapi disemua kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Bumi Mulawarman ini memiliki 10 kabupaten/kota dengan pemilih 2.378.517 jiwa.
“Pesan saya untuk Golkar Kaltim, fokus di semua kabupaten kota. Jangan fokus di Kukar saja tetapi kalah di daerah lain,” kata dia.

Ketua DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara, Abdul Rasyid optimis partai Golkar kembali menjadi pemenang pemilu legislatif kabupaten yang dia pimpin. Karena itu, dia menekankan bahwa semua kader Golkar memiliki tanggung jawab terhadap pemenangan partai. “Menjadi tanggung jawab kita semua untuk kembali memenangkan Golkar di Kutai Kartanegara,” demikian Abdul Rasyid. (tanjung)

Continue Reading

BERITA POPULER