Connect with us

Politik

OSO Minta IAPP Contoh Indonesia Atasi Konflik

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Perdamaian abadi di dunia yang digagas Universal Peace Federation (UPF) dan sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945, konstitusi negara Republik Indonesia. Sehingga sejak merdeka, Indoensia sudah menegaskan untuk berperan aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP) di Indonesia di Gedung DPD/DPR/MPR RI Jakarta, Senin (15/10/2018).

Karena itu OSO yang juga Wakil Ketua MPR RI itu merasa senang menjadi bagian dengan terselenggaranya perdamaian abadi di dunia saat ini.

Apalagi, para founding fathers, pendiri bangsa ini meyakini Indonesia tidak perlu condong terhadap salah satu dari dua ideologi yang sedang berseteru pada saat itu. Yaitu, Rusia dan China dengan Amerika Serikat. “Tidak memilih ideologi bukan berarti kami tidak mempunyai ide dan gagasan untuk diperjuangkan, karena Indonesia memiliki ideologi alternatif sendiri,” tegas Senator asal Kalimantan Barat itu.

Justru kata Oesman, para founding fathers telah sempurna dalam menyusun unsur kemajemukan. Salah satu ciri khasnya yaitu membangun negara Indonesia dengan keragaman suku, bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan dalam lanskap ‘Bhinneka Tunggal Ika’.

Gotong Royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia adalah lafadz yang melahirkan Pancasila. “Karakter inilah yang menjadi perekat dari Bhinneka Tunggal Ika. Gotong Royong pula yang menampilkan kemajemukan sebagai keindahan,” tutur Oesman lagi.

Karena itu OSO berharap semoga di negara Indonesia, para aktivis dan pegiatnya menemukan inspirasi model-model alternatif solusi bagi negara-negara di dunia.

“Jadi, saya menyarankan IAPP untuk menggali sebanyak-banyaknya praktek-praktek kebangsaan yang sudah dilakukan Indonesia dalam menangani konflik sosial. Pemerintahan yang baik dan benar, serta solusi-solusi alternatif atas dampak-dampak negatif yang diciptakan modernisasi dan globalisasi itu sendiri,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Politik

Hamburkan Anggaran, Ketua Fraksi PKS Minta Kemenag Batalkan Rencana Kartu Nikah

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, PKS DPR Jazuli Juwaini menilai rencana Kementerian Agama mencetak Kartu Nikah baru seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan langkah pemborosan anggaran karena tidak menambah fungsi dan manfaat.

“Kartu nikah jelas pemborosan karena ternyata sifatnya tambahan buku nikah bukan menggantikan. Buat apa? Kalau sekadar menunjukkan seorang sudah kawin, di KTP juga sudah ada. Database administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah tercatat orang yang bersangkutan kawin dengan siapa,” kata Jazuli.

Menurut wakil rakyat Dapil III Provinsi Banten itu, kartu nikah Kemenag ini tidak menambah manfaat, tidak ada penambahan fungsi, karena fungsinya sudah ada di buku nikah dan KTP atau dokumen adminduk.

“Saya anggota Panja Undang-Undang Adminduk 2006, semangatnya saat itu adalah terwujudnya single identification number dengan hanya satu kartu saja yang memuat banyak informasi, bukan banyak kartu untuk jenis informasi yang sama,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Bila alasannya untuk membangun sistem informasi manajemen pernikahan, Pemerintah semestinya menguatkan sistem koordinasi dan pelayanan publik lintas kementerian dalam membangun sistem online, bukan masing-masing kementerian membuat kartu. Ini bukan kerja sistem namanya.

Laki-laki kelahiran Bekasi tersebut meminta Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil kebijakan yang efektif dan efisien terkait kartu-kartu yang bersifat administratif sejalan dengan amanat UU Adminduk. Jangan malah menimbulkan pemborosan dan kemubaziran.

Diingatkan Jazuli, APBN kita terbatas, sementara program-program prioritas kesejahteraan rakyat sangat banyak yang tidak tercover anggaran. Ke sana seharusnya anggaran dialokasikan.

“Dari mencetak kartu baru, lebih baik Kemenag mengalokasikan anggara ini ke lebih arah yang lebih baik seperti kesejahtraan guru di madrasah serta pesantren, untuk kesejahteraan penghulu dan penyuluh agama,” demikian Jazuli Juwaini.

Seperti diberitakan, Kementerian Agama meluncurkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah yang sudah ada 8 November 2018. Ditargetkan satu juta kartu nikah disebarkan untuk pasangan yang baru nikah 2018. Untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap.

Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis web dan kartu nikah. Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri dan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) Kementerian Keuangan. (tanjung)

Continue Reading

Politik

Bamsoet: Baleg Bersama Pemerintah Kebut Bahas RUU Kekerasan Seksual

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Berbagai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan belakangan semakin marak terjadi. Terbaru tenaga honorer SMA Negeri VII Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baig Nulir menjadi korban pelecehan seksual.

Melaporkan tindakan kekerasan yang dialami dirinya, Baiq Nulir malah dikriminalisasi dengan vonis penjara enam bulan dan denda Rp 500 juta. Padahal, saksi UU ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam persidangan sudah menyatakan, yang dilakukan Baiq Nuril tidak melanggar UU ITE.

Dalam menjatuhkan vonis, hakim seperti kekurangan dasar hukum dan terkesan tidak cermat lantaran tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap kaum perempuan.

“Apa yang terjadi terhadap Baiq Nuril harus dituntaskan secepatnya, karena ini bukan hanya menyangkut pribadi beliau melainkan juga menjadi pembelaan terhadap harkat, derajat dan martabat perempuan umumnya,” kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya, Senin (19/11).

Dikatakan, DPR RI bersama pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. “Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panita Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI akan memformulasikannya ke dalam berbagai pasal-pasal,” kata politisi senior Partai Golkar ini.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan hanya akan mengatur hukum terhadap pelakunya, tetapi juga akan memberikan perlindungan kepada korban. Terutama juga memfokuskan kepada tindakan pencegahan atau langkah preventif.

Berbagai pihak sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU itu, antra lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia dan para pakar hukum pidana.

Pelibatan organisasi keagamaan dimaksudkan agar RUU tersebut bisa kuat secara aspek moral dan agama. Dengan demikian akan memperkuat ruh dalam implementasinya di lapangan.

Jika ada anggapan DPR RI tidak serius menyelesaikan RUU ini karena sebagian besar anggota dewan adalah pria, ini salah besar. Kekerasan seksual tak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum pria dengan maskulinitasnya juga rentan terhadap kekerasan seksual.

“Disahkannya RUU itu akan menjadi salah satu jalan keluar agar tindak kekerasan seksual bisa diproses tuntas secara hukum. Sekaligus menjadi pegangan bagi para penegak hukum agar bisa memberikan keadilan,” demikian Bambang Soesatyo. (tanjung)

Continue Reading

Politik

Leidena Sekar Nagari Raih Penghargaan ‘Icon PR Indonesia 2018’

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Eksistensi dan keberlangsungan sebuah organisasi, korporasi atau bangsa tidak hanya membutuhkan peran Public Relations (PR), tetapi juga pemimpin ulung dalam berkomunikasi kepada audiens.

Untuk mendorong hal tersebut, PR Indonesia kembali memberikan sejumlah penghargaan kepada praktisi PR dan pemimpin yang memiliki keunggulan dalam berkomunikasi.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI patut berbangga diri karena tidak hanya Ketua DPR RI yang mendapatkan penghargaan sebagai Best Communicators 2018.

Namun, Leidena Sekar Negari yang juga salah satu pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI juga menyabet penghargaan dalam Acara Jambore PR Indonesia yang di gelar di Klenteng Sam Poo Kong, Semarang baru-baru ini.

Leidena mendapatkan penghargaan “Icon PR Indonesia 2018”. Dena, sapaan akrabnya berhasil memenangkan kompetisi pemilihan duta Public Relations melalui esai yang berjudul ‘Meramu Narasi Membentuk Reputasi’.

Dalam tulisannya, Dena menggambarkan kesehariannya menjadi seorang Praktisi Public Relations DPR RI sebagai lembaga politik sekaligus legislatif di Indonesia. Bagaimana setiap instansi memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga negara lainnya.

“Awalnya saya mengikuti Icon PR Indonesia karena ingin memperkenalkan DPR kepada masyarakat dibidang public relations dan kemudian membuat tulisan mengenai dinamika yang ada di DPR dari cara komunikasi anggota DPR sampai dengan Anggota DPR RI sebagai orator politik,” papar Dena.

Di DPR RI, kata Dena, ada 560 Komunikator Politik yang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, sehingga Humas dituntut mengikuti perkembangan situasi politik dan mendapatkan informasi seluas-luasnya dari media maupun stakeholder.

Bagi lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro ini, menjadi seorang PR adalah passion, bagaimana kekuatan narasi dan komunikasi non verbal bisa merubah situasi yang tadinya terlihat buruk sehingga bisa diterima baik dimata publik.

Sementara itu, founder dan CEO PR INDONESIA Asmono Wikan berpendapat, sudah sepantasnya fungsi-fungsi komunikasi tidak hanya ada di dalam diri setiap praktisi PR, tapi sudah menjadi DNA yang tertanam di semua pelaku organisasi/korporasi, termasuk para pemimpinnya.

Menurut dia, salah satu tugas yang melekat pada seorang pemimpin adalah menjadi komunikator. Sejarah mencatat, para pemimpin hebat adalah para komunikator ulung. Mereka bisa menyampaikan pesan secara jelas dan jernih kepada publik pada situasi yang terus berubah.

Dia juga menyampaikan kriteria yang membuat Leidena menjadi Icon PR Indonesia 2018, yakni sejumlah prestasi dan pengalamannya dalam berorganisasi.

“Setelah kami putuskan yang membuat Leidena menjadi pemenang antara lain karena dia masih muda, punya karya dan punya prestasi, serta memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan komunikasi kepada publik,” tutur Asmono Wikan. (tanjung)

Continue Reading

BERITA POPULER