Connect with us

Politik

Ribuan Kader PKS Yang Hengkang Gabung Ke Garbi

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Akibat konflik berkepanjangan di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak kunjung usai, Ribuan kader PKS diberbagai daerah mengundurkan diri.

Terbukti beberapa hari yang lalu, ribuan kader partai PKS di pulau Dewata Bali berbondong – bondong menyatakan diri keluar dari Partai tersebut.

Menurut Salah satu Kader Partai PKS Bali Iswanto kepada Realitarakyat.com. Sabtu, (13/10/2018) mengatakan, Presiden PKS sudah merusak partai. ” Presiden PKS M Sohibul Iman terlalu diktator, dan kami anggap beliau sudah merusak partai, makanya kami semua keluar” Ucapnya lewat telp seluler.

Iswanto juga mengatakan, saat ini bukan hanya kader yang ada di Bali, tetapi masih banyak kader lain seperti Indonesia yang telah keluar dari PKS.

“Sebagai catatan, Kader PKS yang keluar bukan hanya di Bali, tapi dari berbagai daerah se-Indonesia.” Ucapnya.

Namun saat ditanya ke partai mana akan pindah, Iswanto mengatakan saat ini belum pindah ke partai lain.

“Kami sepakat belum ada yang masuk ke partai manapun, dan saat ini kami bergabung dengan organisasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI)”.tuturnya.

Adapun alasan Iswanto semua kader PKS yang keluar dan bergabung ke Organisasi Garbi akibat, organisasi Garbi (Gerakan arah baru Indonesia) karena Misi dan visi Garbi sangat cocok bagi Indonesia saat ini.

Iswanto mengatakan, GARBI adalah sesuatu kekuatan terbesar kelima dunia. Karena itu, sejak sekarang Indonesia menyiapkan diri. Indonesia harus kuat secara ekonomi, militer dan ilmu pengetahuan agat bisa masuk dalam lima besar kekuatan dunia.
Menurut dia, jika kekuatan itu dimiliki Indonesia, maka bisa memimpin peradapan dunia. “Arah baru Indonesia adalah bagaimana Indonesia bisa memimpin peradaban dunia, bisa masuk lima besar dunia. Karena itu harus memiliki kekuatan di bidang ilmu pengetahuan, militer dan ekonomi,” tegas Istanto.

Ditempat terpisah, Fahri Hamzah mengatakan, konflik dalam tubuh PKS semakin sulit difasilitasi. Konflik ini semakin ketemu akarnya pada pemahaman, pada pengertian dan cara pandang antar generasi. Ini konflik yang tak terhindari. Ada nuansa kebangkitan pada yang baru dan nuansa kematian pada yang lama.

Ini tentang ide. Karena ide adalah nyawa suatu organisasi. Dan sebetulnya konflik ide itu harus dijaga sebab dengan itu dialektika akan menghidupkan dan menumbuhkan. Tapi, kalau konflik ide dipersepsi sebagai konflik eksistensi maka itu bencana.

“Nampaknya, konflik ide inilah yang tidak terfasilitasi dan lalu menjadi konflik saling meniadakan. Ibarat sebuah rumah yang bising oleh percakapan, tadinya kebisingan itu jadi dinamika yang menyenangkan. Sekarang tak ada lagi suara, orang saling membungkam. ” Ucapnya.

Dalam rumah politik, pemimpin memang beda dengan bapak. Dalam rumah tangga tradisional. Wajar bapak dominan. Dia yang memilih isteri, dia yang menafkahi keluarga dan dia yang menentukan masa depan. Dalam rumah politik pemimpin bukan segalanya.

Itulah sedikit perbedaan, transformasi PKS dari rumah tangga tradisional kepada rumah politik yang modern, terbuka dan demokratis. Paham lama masih ingin menyerahkan diri kepada pemimpin yang mereka sebut Qiyadah. Faktanya, pola itu mustahil diteruskan.

Partai politik bukanlah lembaga private murni. Disebut demikian karena mereka menyuplai produk berupa pejabat ke ruang publik. Maka produk parpol harus mengalami kalibrasi dengan standar negara. Maka parpol harus dikelola seperti negara; demokratis, terbuka, dll.

Kepemimpinan baru di PKS sejak akhir 2015 memutar balik arah jarum jam reformasi yang sedang dijalankan. Oleh motif yang tak jelas, pola kepemimpinan semakin feodal. Qiyadah dianggap memiliki segalanya, hak dan kewenangan seperti bapak dalam tradisi kita.

Akhirnya, semua diperlakukan sebagai anak. Keinginan pimpinan mutlak. Murka pimpinan jadi hukuman. Kebahagiaan pimpinan jadi prestasi dan semakin hari pimpinan manunggal dengan partai. Mengkritik pimpinan adalah kritik partai dan membela adalah kinerja.

Bagi yang belajar ilmu organisasi tidak ada yang luar biasa dari konflik PKS ini. Trend kelembagaan PKS sekarang yang semakin sentralistik dan feodal dapat dilacak dari kebijakan sehari-hari mulai surat pengunduran diri caleg sampai sumpah setia bermaterai Rp 6000.

Sementara itu, kader tidak boleh kritis mengajukan pertanyaan dan orang-orang tertentu dilarang bersentuhan dengan kader kebanyakan. Suasana kecurigaan tinggi dan kader dibagi menjadi orang sana dan orang sini. Lalu mereka didatangi dan diinterogasi untuk memilih.

Bagi yang memahami kultur negara modern dan demokrasi, tentu semua ini adalah kultur yang sudah kita tinggalkan. Parpol dalam UU pun telah kita demokratisasi. Tapi, masih saja ada parpol yang dikuasai dengan sistem kepemilikan. Sehingga prinsip “equality” hilang.

Bagi generasi baru di PKS, gejala ini mudah dipahami karena mereka tumbuh dengan iklim demokrasi dalam negara. Memang ada sedikit lapis generasi yang sulit memahami demokrasi kerena mereka terbebani masa lalu. Inilah kelompok resistensi yang berkuasa kini.

Seandainya perbedaan padangan ini dijembatani secara dewasa, tentu ini akan melahirkan kematangan berorganisasi yang secara akumulatif akan memperkuat kapasitas PKS sebagai partai Islam yang modern. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Nampaknya konflik PKS tak bisa dihindari.

Sekian banyak struktur, kader, anggota dan bahkan pimpinan telah mengundurkan diri, jadi caleg dan juga pengurus di pusat dan di daerah. PKS terancam sulit mempertahankan diri akibat pemimpin yang tidak memahami dinamika ini. Entah apa ujungnya.

“Tapi, apapun semoga ini menjadi pelajaran. Dan yang terpenting adalah konflik PKS akan dimenangkan oleh kelompok pembaharu yang membawa Arah Baru yang lebih sesuai dengan zaman baru. Ketika organisasi lebih manusiawi. Kompleksitas lebih terfasilitasi.”Tutup Fahri Hamzah.(Es)

Politik

Hamburkan Anggaran, Ketua Fraksi PKS Minta Kemenag Batalkan Rencana Kartu Nikah

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, PKS DPR Jazuli Juwaini menilai rencana Kementerian Agama mencetak Kartu Nikah baru seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan langkah pemborosan anggaran karena tidak menambah fungsi dan manfaat.

“Kartu nikah jelas pemborosan karena ternyata sifatnya tambahan buku nikah bukan menggantikan. Buat apa? Kalau sekadar menunjukkan seorang sudah kawin, di KTP juga sudah ada. Database administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah tercatat orang yang bersangkutan kawin dengan siapa,” kata Jazuli.

Menurut wakil rakyat Dapil III Provinsi Banten itu, kartu nikah Kemenag ini tidak menambah manfaat, tidak ada penambahan fungsi, karena fungsinya sudah ada di buku nikah dan KTP atau dokumen adminduk.

“Saya anggota Panja Undang-Undang Adminduk 2006, semangatnya saat itu adalah terwujudnya single identification number dengan hanya satu kartu saja yang memuat banyak informasi, bukan banyak kartu untuk jenis informasi yang sama,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Bila alasannya untuk membangun sistem informasi manajemen pernikahan, Pemerintah semestinya menguatkan sistem koordinasi dan pelayanan publik lintas kementerian dalam membangun sistem online, bukan masing-masing kementerian membuat kartu. Ini bukan kerja sistem namanya.

Laki-laki kelahiran Bekasi tersebut meminta Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil kebijakan yang efektif dan efisien terkait kartu-kartu yang bersifat administratif sejalan dengan amanat UU Adminduk. Jangan malah menimbulkan pemborosan dan kemubaziran.

Diingatkan Jazuli, APBN kita terbatas, sementara program-program prioritas kesejahteraan rakyat sangat banyak yang tidak tercover anggaran. Ke sana seharusnya anggaran dialokasikan.

“Dari mencetak kartu baru, lebih baik Kemenag mengalokasikan anggara ini ke lebih arah yang lebih baik seperti kesejahtraan guru di madrasah serta pesantren, untuk kesejahteraan penghulu dan penyuluh agama,” demikian Jazuli Juwaini.

Seperti diberitakan, Kementerian Agama meluncurkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah yang sudah ada 8 November 2018. Ditargetkan satu juta kartu nikah disebarkan untuk pasangan yang baru nikah 2018. Untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap.

Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis web dan kartu nikah. Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri dan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) Kementerian Keuangan. (tanjung)

Continue Reading

Politik

Bamsoet: Baleg Bersama Pemerintah Kebut Bahas RUU Kekerasan Seksual

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Berbagai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan belakangan semakin marak terjadi. Terbaru tenaga honorer SMA Negeri VII Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baig Nulir menjadi korban pelecehan seksual.

Melaporkan tindakan kekerasan yang dialami dirinya, Baiq Nulir malah dikriminalisasi dengan vonis penjara enam bulan dan denda Rp 500 juta. Padahal, saksi UU ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam persidangan sudah menyatakan, yang dilakukan Baiq Nuril tidak melanggar UU ITE.

Dalam menjatuhkan vonis, hakim seperti kekurangan dasar hukum dan terkesan tidak cermat lantaran tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap kaum perempuan.

“Apa yang terjadi terhadap Baiq Nuril harus dituntaskan secepatnya, karena ini bukan hanya menyangkut pribadi beliau melainkan juga menjadi pembelaan terhadap harkat, derajat dan martabat perempuan umumnya,” kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya, Senin (19/11).

Dikatakan, DPR RI bersama pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. “Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panita Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI akan memformulasikannya ke dalam berbagai pasal-pasal,” kata politisi senior Partai Golkar ini.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan hanya akan mengatur hukum terhadap pelakunya, tetapi juga akan memberikan perlindungan kepada korban. Terutama juga memfokuskan kepada tindakan pencegahan atau langkah preventif.

Berbagai pihak sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU itu, antra lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia dan para pakar hukum pidana.

Pelibatan organisasi keagamaan dimaksudkan agar RUU tersebut bisa kuat secara aspek moral dan agama. Dengan demikian akan memperkuat ruh dalam implementasinya di lapangan.

Jika ada anggapan DPR RI tidak serius menyelesaikan RUU ini karena sebagian besar anggota dewan adalah pria, ini salah besar. Kekerasan seksual tak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum pria dengan maskulinitasnya juga rentan terhadap kekerasan seksual.

“Disahkannya RUU itu akan menjadi salah satu jalan keluar agar tindak kekerasan seksual bisa diproses tuntas secara hukum. Sekaligus menjadi pegangan bagi para penegak hukum agar bisa memberikan keadilan,” demikian Bambang Soesatyo. (tanjung)

Continue Reading

Politik

Leidena Sekar Nagari Raih Penghargaan ‘Icon PR Indonesia 2018’

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Eksistensi dan keberlangsungan sebuah organisasi, korporasi atau bangsa tidak hanya membutuhkan peran Public Relations (PR), tetapi juga pemimpin ulung dalam berkomunikasi kepada audiens.

Untuk mendorong hal tersebut, PR Indonesia kembali memberikan sejumlah penghargaan kepada praktisi PR dan pemimpin yang memiliki keunggulan dalam berkomunikasi.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI patut berbangga diri karena tidak hanya Ketua DPR RI yang mendapatkan penghargaan sebagai Best Communicators 2018.

Namun, Leidena Sekar Negari yang juga salah satu pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI juga menyabet penghargaan dalam Acara Jambore PR Indonesia yang di gelar di Klenteng Sam Poo Kong, Semarang baru-baru ini.

Leidena mendapatkan penghargaan “Icon PR Indonesia 2018”. Dena, sapaan akrabnya berhasil memenangkan kompetisi pemilihan duta Public Relations melalui esai yang berjudul ‘Meramu Narasi Membentuk Reputasi’.

Dalam tulisannya, Dena menggambarkan kesehariannya menjadi seorang Praktisi Public Relations DPR RI sebagai lembaga politik sekaligus legislatif di Indonesia. Bagaimana setiap instansi memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga negara lainnya.

“Awalnya saya mengikuti Icon PR Indonesia karena ingin memperkenalkan DPR kepada masyarakat dibidang public relations dan kemudian membuat tulisan mengenai dinamika yang ada di DPR dari cara komunikasi anggota DPR sampai dengan Anggota DPR RI sebagai orator politik,” papar Dena.

Di DPR RI, kata Dena, ada 560 Komunikator Politik yang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, sehingga Humas dituntut mengikuti perkembangan situasi politik dan mendapatkan informasi seluas-luasnya dari media maupun stakeholder.

Bagi lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro ini, menjadi seorang PR adalah passion, bagaimana kekuatan narasi dan komunikasi non verbal bisa merubah situasi yang tadinya terlihat buruk sehingga bisa diterima baik dimata publik.

Sementara itu, founder dan CEO PR INDONESIA Asmono Wikan berpendapat, sudah sepantasnya fungsi-fungsi komunikasi tidak hanya ada di dalam diri setiap praktisi PR, tapi sudah menjadi DNA yang tertanam di semua pelaku organisasi/korporasi, termasuk para pemimpinnya.

Menurut dia, salah satu tugas yang melekat pada seorang pemimpin adalah menjadi komunikator. Sejarah mencatat, para pemimpin hebat adalah para komunikator ulung. Mereka bisa menyampaikan pesan secara jelas dan jernih kepada publik pada situasi yang terus berubah.

Dia juga menyampaikan kriteria yang membuat Leidena menjadi Icon PR Indonesia 2018, yakni sejumlah prestasi dan pengalamannya dalam berorganisasi.

“Setelah kami putuskan yang membuat Leidena menjadi pemenang antara lain karena dia masih muda, punya karya dan punya prestasi, serta memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan komunikasi kepada publik,” tutur Asmono Wikan. (tanjung)

Continue Reading

BERITA POPULER