Connect with us

Ekonomi

Wau… Indonesia berhasil Gaet Rp 202 Triliun Kerjasama dari Investor Lembaga Keuangan IMF

Published

on

Denpasar,Realitarakyat.com. – Sebanyak 14 perusahaan BUMN meneken kesepakatan kerja sama investasi dan pembiayaan dengan investor dan lembaga keuangan senilai US$13,5 miliar atau sekitar Rp202 triliun. Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara paralel Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018 (IMF-World Bank) di Nusa Dua, Bali.

Mayoritas kesepakatan investasi tersebut diperuntukan bagi proyek pembangunan sejumlah infrastruktur perhubungan. Selain itu, ada pula proyek energi, pariwisata, dan sektor lainnya.

Menteri Koordinator Darmin Nasution mengungkapkan sejak awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo selalu bersemangat dan fokus dengan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional lainnya.

“Saya perlu beri apresiasi kepada Kementerian BUMN dan para BUMN, juga para investor. Kami akan selalu mendukung agar proyek strategis BUMN dan mitra strategis baik luar maupun dalam negeri sehingga dapat selalu berjalan dengan baik,” ujar Darmin di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Berdasarkan jenis investasi, 80 persen nilai transaksi berasal dari kerja sama strategis perusahaan pelat merah dengan investor.

“Selebihnya adalah pembiayaan financing dan pembiayaan alternatif pasar modal yang mencakup sektor minyak dan gas, hilirisasi pertambangan, pariwisata, bandar udara, kelistrikan pertahanan, jalan tol, dan manufaktur,” jelas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Melalui penandatanganan kesepakatan tersebut, Rini berharap para investor mengetahui adanya komitmen pemerintah yang tinggi untuk mendorong peran pihak swasta dalam pembangunan, infrastruktur dan inovasi instrument keuangan untuk pembiayaan infrastruktur.

“Dalam implementasi pembangunan infrastruktur, BUMN memiliki peran penting dalam pencapaian pembangunan infrastruktur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Guna mendukung pembangunan infrastruktur kedepan, keterlibatan BUMN dan sektor swasta masih sangat diperlukan,” jelasnya.

Penandatangan kerjasama dan pembiayaan ini merupakan rangkaian penyelenggaraan Indonesia Investment Forum (IIF) 2018. Pada kerjasama ini juga ditandatangani kerjasama di pasar keuangan syariah domestik sejak regulasinya diterbitkan Bank Indonesia pada akhir 2015.

Inisiatif lain yang dilakukan untuk pembiayaan infrastruktur adalah penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA). Kontrak investasi ini diterbitkan Bank Mandiri Group bersama anak perusahaannya yaitu Mandiri Sekuritas dan Mandiri Manajemen Investasi dan berkerjasama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Produk investasi yang pertama kali diluncurkan tersebut rencananya akan menyasar investor lokal dan global.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, alternatif pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal ini dapat dimanfaatkan perusahaan di bidang infrastruktur untuk mendapatkan sumber pendanaan yang efektif dengan biaya yang terukur.

“Inisiatif ini juga akan membantu pendalaman pasar keuangan domestik melalui penambahan produk investasi berbasis proyek infrastruktur,” ujar Kartika.

KIK-DINFRA akan diperdagangkan di pasar modal dengan target pengumpulan dana mencapai Rp1,5 triliun. Adapun, pengumpulan dana melalui RDPT yang mencapai Rp3 triliun akan memberikan tambahan belanja modal kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Bank Mandiri sendiri sebagai perbankan nasional telah menyalurkan pembiayaan langsung yang signifikan ke sektor infrastruktur hingga mencapai hampir 24 persen dari total portofolio kredit perseroan. Pada akhir Semester I-2018, nilainya mencapai Rp165,8 triliun dari total komitmen Rp255,3 triliun naik 23 persen secara tahunan yang sudah diberikan ke proyek-proyek infrastruktur.

Selain Darmin dan Rini, penandatanganan itu disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Berikut daftar kerja sama investasi dan pembiayaan yang ditandatangani pada hari ini :

  1. 1. Strategic Partnership senilai US$400 juta antara PTGMF AeroAsia Tbk dan Airfrance Industries serta KLM Enginering & Maintenance
    2. Partnership senilai US$500 juta antara GMF AeroAsia dan China Communications Contruction Indonesia
    3. Peluncuran penawaran kerja sama strategis Bandara Kualanamu oleh PTAngkasa Pura II (Persero) kepada investor, senilai hingga US$500 Juta
    4. Strategic Partnership senilai US$100 juta antara PT Pindad (Persero) dan Waterbury Farrel
    5. Strategic partnership senilai US$320 juta antara PT Aneka Tambang Tbk dengan Ocean Energy Nickel International Pty. Ltd
    6. Strategic Partnership senilai US$850 juta antara PT Inalum (Persero), Antam dan Aluminium Corporation of China Limited
    7. Kerja sama senilai US$500 juta antara PT KAI (Persero), PT INKA (Persero) dan Progress Rail (Caterpillar Group)
    8. Kerja sama senilai US$185 juta antara PT Boma Bisma Indra (Persero) dan Doosan Infracore serta Equitek
    9. KIK-Dinfra senilai US$112 juta oleh PT Jasa Marga dan Bank Mandiri serta pernyataan efektif OJK
    10.RDPT PT Jasa Marga dan Bank Mandiri serta AIA, Taspen, Wana Artha, Allianz dan Indonesia Infrastruktur Finance (IIF) senilai US$224 juta
    11.Kerja sama investasi senilai US$6,5 miliar antara PT Pertamina (Persero) dan CPC Corporation
    12.Kerja sama investasi senilai EUR150 juta antara PLN dan KfW
    13.Kredit investasi senilai US$523 juta dari Bank Mega kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan ruas tol Pekanbaru – Dumai
    14.Asset monetization senilai US$336 juta oleh Hutama Karya dengan ICBC, MUFG, Permata Bank, SMI
    15.Kredit sindikasi US$684 juta kepada Hutama Karya dari Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga dan SMI
    16.Investasi senilai US$310 juta antara Menjangan Group, ITDC dan Amorsk Group
    17.Investasi senilai US$198 juta antara PT Wijaya Karya (Persero), ITDC dan Menjangan Group
    18.Kerja sama pembiayaan proyek Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika antara ITDC dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai US$248,4 juta
    19.Kerja sama lindung nilai tukar berbasis Syariah senilai US$128 juta antara PTSMI dan Maybank (Ni Luh Astiti)
Continue Reading
Click to comment

Ekonomi

DPR: Sudah Diatur, Tak Perlu Kaget dengan Kenaikan Harga BBM

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Anggota MPR RI dari Fraksi Golkar Satya Widya Yudha menegaskan jika kenaikan harga BBM non subsidi jenis premium seperti Prtamax dan lain-lain sudah disepakati untuk diserahkan kepada pemerintah.

Baik harganya naik maupun turun tetap harus dievaluasi setiap tiga bulan. Namun, memang tidak ada kenaikan harga BBM itu sejak pertengahan 2017 hingga 2018 saat ini.

“Kalau BBM jenis minyak tanah, solar, pertalite memang harus dibicarakan dengan DPR. Itu jenis BBM yang disubsidi. Karena itu tak masalah kalau pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi tanpa dibicarakan dengan DPR sekaligus tanpa diumumkan ke masyarakat,” tegas politisi Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/10/2018).

Hal itu disampaikan dalam diskusi Empat Pilar MPR RI ‘Fluktuasi Harga BBM, Sesuai Konstitusi?’ bersama Ferdinan Hutahean (Wasekjen Demokrat dan Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia), di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/10/2018).

Karena itu tidak ada konstitusi yang dilanggar. “Dilanggar itu kalau harga BBM semuanya diserahkan sesuai dengan mekanisme pasar bebas. Saat ini harga BBM sudah 80 dollar AS, tapi pemerintah tetap menjualnya seharga sekitar Rp 38 dollar AS. Artinya itu merugi dan kerugian ditanggung PT. Pertamina, dan ditutupi dari harga BBM non subsidi,” jelas Satya.

Bahwa mekanisme kenaikan harga BBM non subsidi itu sudah disepakati antara pemerintah dan DPR. Yaitu setiap tiga bulan dievaluasi, dan tak perlu diumumkan ke masyarakat. “Apakah naik atau turun,” tambah Satya lagi.

Apakah tidak ada subsidi? Kata Satya, subsidi tetap ada. Hanya tidak dalam bentuk harga BBM, melainkan dialihkan ke BPJS Kesehatan, pendidikan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan lain-lain. Hanya saja evaluasi itu tidak dilakukan lagi sejak pertengahan 2017 sampai hari ini.

Karena itu dia merasa heran, kalau ada anggota DPR RI yang terkejut dengan kenaikan sekaligus tidak diumumkannya kenaikan harga BBM tersebut. “Jadi, perubahan kenaikan itu sudah diatur, mekanismenya setiap tiga bulan, dan tidak bertentangan dengan konstitusi,” pungkasnya.

Hanya saja kata Ferdinan Hutahaean, pemerintahan Jokowi – JK ini tidak konsisten dengan aturan tersebut. “Sejak revisi Perpres 191 tahun 2014 itu tidak dijalankan. Dan, kini saat harga BBM dunia naik baru panik, meski ditunda kenaikannya. Seharusnya subsidi masuk ke APBN, sehingga kerugian akibat kenaikan itu tidak ditanggung Pertamina,” kata dia.

“Mekanisme kenaikan per 3 bulan itu tidak dilakukan. Pemerintah baru panik saat harga BBM dunia naik, berbarengan rupiah melemah terhadap dollar AS. Sehingga harga BBM jauh di atas subsidi dan Pertamina makin berat bebannya,” ungkapnya.

Menurut Ferdinand, sebelumnya Pertamina mematok harga BBM jenis premium Rp 6.500/liter, tapi sekarang harga keekonomiannya  sudah mencapi Rp 9. 800/liter.

“Anehnya lalu BBM jenis premium langka dimana-mana. Apakah, ini strategi Pertamina untuk meringankan beban kenaikan harga tersebut?” katanya mempertanyakan.

Karena itu dia meminta pemerintah tidak membiarkan beban Pertamina itu secara terus-menerus. Sebab, Pertamina bisa bangkrut alias collaps. Sehingga saat ini beban utang yang harus ditanggung mencapai Rp 150 triliun, sepertiga aset Pertamina.

Dalam prtemuan IMF – World Bank di Bali, Pertamina mendapat pinjaman 6,5 miliar dollar AS. “Jangan sampai beban harga BBM itu ditanggung Pertamina. Rakyat tetap perlu subsidi harga dan semuanya harus masuk APBN,” pungkasnya.

Continue Reading

Ekonomi

Ma’ruf Amin Bangun Ekonomi Optimistis, Prabowo Kebodohan

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com, – Prabowo Subianto menyebut saat ini pemerintah membangun ekonomi kebodohan, namun kata Cawapres KH. Ma’ruf Amin, Presiden Jokowi justru sedang membangun pondasi ekonomi yang kuat, optimistis akan lebih baik ke depan.

“Ekonomi saya itu arus baru itu ekonomi yang optimistis, yang menatap masa depan dengan bahasa agamanya ‘La in syakartum la-azidannakum (QS Ibrahim : 7) yang artinya kalau kamu bersyukur kamu akan ditambah,” tegas Ma’ruf seusai mengunjungi Pondok Pesantren Sunan Panandaran, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Senin (15/10/2018).

Karena itu, mantan Rais Aam PBNU itu mengatakan, nantinya pondasi ekonomi yang kuat itu perlu dimaksimalkan dengan baik. Dimana saat ini Jokowi baru membangun pondasi ekonomi, sehingga wajar jika belum terlihat jelas hasilnya.

Namun, ke depan Ma’ruf Amin yakin dengan dimaksimalkan manfaatnya akan sangat terasa.

“Pak Jokowi sudah letakkan dasar-dasarnya. Cuma sekarang belum kelihatan. Tapi patok-patok ini, milestone itu, kalau kita bisa manfaatkan secara maksimal, memaksimalkan manfaat itu, dia nanti akan cepat melompat ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menilai sistem ekonomi di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan benar.

Prabowo menilai, sistem ekonomi yang berjalan sudah lebih parah dari paham neoliberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat.

Sebab, kata dia, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi. Bahkan, Indonesia tengah mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.

“Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi,” kata Prabowo, saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

Continue Reading

Ekonomi

Pulihkan Kondisi Pendidikan, Kemendikbud Bantu Rp 101 Milyar Ke Pulau Sumbawa

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp101 miliar untuk memulihkan kondisi pendidikan pascagempa di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bantuan diberikan dalam bentuk penyediaan ruang kelas darurat, perbaikan satuan pendidikan, penyediaan perlengkapan belajar mengajar dan penyaluran tunjangan khusus kepada guru.

“Pemerintah tidak melupakan Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat Sumbawa dan Sumbawa Barat,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Mendikbud mengapresiasi gotong royong pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya mengembalikan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Kerja baktinya ini akan kita bantu sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam menyegerakan kembalinya kegiatan belajar mengajar. Saya tidak ingin kegiatan belajar mengajar terganggu terlalu lama,” jelas dia.

Namun, Muhadjir juga mengingatkan bahwa bantuan dari pemerintah hanya sebagai stimulan atau pendorong saja.

Mendikbud juga menyerahkan bantuan tunjangan khusus kepada para guru terdampak gempa di wilayah kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Tunjangan khusus diberikan kepada guru, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS dari berbagai jenjang.

Untuk guru PNS menerima bantuan Rp1,5 juta per bulan, sedangkan guru non-PNS mendapatkan bantuan sejumlah Rp2 juta per bulan. Total tunjangan khusus yang diberikan untuk guru terdampak wilayah kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp5,4 miliar. Sebelumnya,

Mendikbud juga memberikan bantuan tunjangan khusus kepada guru terdampak di wilayah kabupaten Sumbawa dengan nilai bantuan sejumlah Rp5,8 miliar. Total bantuan tunjangan khusus dari Kemendikbud untuk wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat senilai Rp11,2 miliar untuk 2.162 guru dan kepala sekolah.

Mendikbud juga menyerahkan bantuan penyediaan sarana pembelajaran darurat untuk 45 sekolah di KSB senilai Rp121 juta. Kemudian bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa papan tulis, alat permainan edukatif (APE), dan paket buku-buku bacaan untuk anak.(Es)

Continue Reading

BERITA POPULER