Connect with us

Politik

Soal Anggaran Pertemuan IMF-WB, Heri Gunawan Bantah Pernyataan Jokowi

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan membantah anggaran pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Nusa Dua, Bali yang mencapai Rp 855,5 miliar termasuk untuk alokasi perluasan apron Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Nusa Dua, Bali.

Itu dikatakan wakil rakyat yang membidangi Keuangan serta Perbankan ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara di Medan, Sumatera Utara, Senin lalu.

Wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Barat tersebut dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Realitarakyat.com, Kamis (11/10) membantah pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa para tamu dalam pertemuan tahunan tersebut mengeluarkan biaya sendiri.

“Saya di Komisi XI tahu persis Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 855,5 miliar itu sebatas untuk biaya yang sifatnya operasional, termasuk biaya hotel dan jamuan makan, diantaranya pengeluaran akomodasi mencapai Rp 569,9 miliar, diikuti makanan dan minuman Rp 190,5 miliar, transportasi Rp 36,1 miliar; hiburan Rp 57 miliar dan souvenir Rp 90,2 miliar,” tutur Heri.

Bank Indonesia (BI), sambung politisi senior Partai Gerindra tersebut, mengalokasikan anggaran untuk persiapan hotel, lokasi acara (venue), serta ruang perkantoran (office) yang diperkirakan sekitar Rp 200 miliar.
“Tentu para delegasi dari berbagai negara tak mau menanggung biaya sendiri. Jadi, biaya Rp 855,5 miliar bukan untuk memperluas apron di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali dan membuat terowongan di persimpangan seperti yang disampaikam Jokowi. Pos anggaran untuk itu terpisah, mencapai hingga Rp 4,9 triliun yang dialokasikan dari APBN.”

Laki-laki kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 11 April 1969 itu memahami penyelenggaraan pertemuan IMF-WB sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan tidak bisa dihindarkan.

Karena itu, Heri berharap agar pemerintah menghemat anggaran yang ada. Apalagi, beberapa daerah di tanah air saat ini mengalami bencana alam yang memerlukan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

“Jadi, uang dari penghematan tersebut bisa dialihkan untuk merehabilitasi daerah yang terkena bencana seperti gempa bumi di Lombok, gempa, tsunami dan tanah turun di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu,” demikian Heri Gunawan. (tanjung)

Continue Reading
Click to comment

Politik

DPD: Budaya Politik Yang Baik Akan Bentuk Politisi Berintegritas

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengungkapkan bahwa secara umum lebih sulit melahirkan seorang politisi yang tangguh dan berintegritas dibandingkan dengan birokrat atau ASN yang baik.

“Melahirkan politisi yang tangguh dan punya integritas itu tidak gampang, kuncinya adalah konsistensi dan dalam budaya politik yang baik,” tegas Muqowam dalam diskusi kajian Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung di Gedung Pakarti, Jakarta, Senin (15/10).

Muqowam menjelaskan bahwa pembentukan budaya politik tersebut berawal dari dasar hukum yang benar dan tradisi masyarakat yang baik “Kita tidak perlu buru-buru, tapi kita harus  mendekontruksikan secara benar dulu dasar hukumnya,” kata senator dari Jawa Tengah ini.

Presiden Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) Djohermansyah Djohan mengatakan latar belakang dilangsungkannya acara tersebut yaitu melihat kondisi pilkada yang digelar secara langsung kembali ‘hopeless’ karena marak akan politik uang, kapasitas ‘governing’ kepala daerah tidak membaik karena rendahnya kreasi dan inovasi, korupsi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak kunjung usai.

“Acara ini bertujuan untuk  mengkaji dan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada secara langsung dan tidak langsung serta solusi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ke depannya”, jelas Djohermansyah. Acara yang diselenggarakan oleh I-OTDA dan Ditjen Kemendagri tersebut menghadirkan Soni Sumarsono (Dirjen OTDA Kemendagri RI), sejumlah praktisi dan peneliti.

Dirjen OTDA Soni Sumarsono mengatakan bahwa untuk menghasilkan Kepala Daerah yang baik maka perlu adanya pengawalan proses demokrasi dan kontestasi politik yang bermartabat. Untuk mencapai kondisi tersebut Soni berpendapat pentingnya pendidikan politik. “Selama ini pendidikan politik diserahkan kepada partai, tapi apakah efektif? Saya kira jika I-Otda bisa membuat sekolah politik lintas partai untuk membangun pendidikan demokrasi yang bermartabat,” jelas Soni.

Sementara itu peneliti LIPI Firman Noor mengatakan bahwa pilkada langsung yang terjadi sekarang membutuhkan biaya politik tinggi, sehingga melahirkan tindakan korupsi. Data menunjukkan bahwa sejak 2006 jejak korupsi kepala daerah semakin meningkat.

“Parpol menjadi epicentrum pusat gempanya, tidak mampu mencetak kadernya yang berkualitas sehingga memakai cara lain yang instan,” ungkap Firman Noor.

Peneliti LIPI Siti Zuhro menambahkan bahwa fenomena yang terjadi sekarang diantaranya karena partai politik belum maksimal melaksanakan fungsinya sebagai pilar demokrasi, kesadaran politik rakyat pemilih belum memadai, masalah independensi /netralitas KPUD dan Panwas, politisasi birokrasi dan pemanfaatan fasilitas birokrasi untuk pilkada.

“Politik uang dan kekerabatan, serta pilkada yang belum disemarakkan oleh calon perseorangan. “Maka dari itu pilkada ke depan adalah pilkada yang efektif, efisien dan sarat pembelajaran yang mencerahkan masyarakat,” kata Siti Zuhro.

 

Continue Reading

Politik

OSO Minta IAPP Contoh Indonesia Atasi Konflik

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Perdamaian abadi di dunia yang digagas Universal Peace Federation (UPF) dan sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945, konstitusi negara Republik Indonesia. Sehingga sejak merdeka, Indoensia sudah menegaskan untuk berperan aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP) di Indonesia di Gedung DPD/DPR/MPR RI Jakarta, Senin (15/10/2018).

Karena itu OSO yang juga Wakil Ketua MPR RI itu merasa senang menjadi bagian dengan terselenggaranya perdamaian abadi di dunia saat ini.

Apalagi, para founding fathers, pendiri bangsa ini meyakini Indonesia tidak perlu condong terhadap salah satu dari dua ideologi yang sedang berseteru pada saat itu. Yaitu, Rusia dan China dengan Amerika Serikat. “Tidak memilih ideologi bukan berarti kami tidak mempunyai ide dan gagasan untuk diperjuangkan, karena Indonesia memiliki ideologi alternatif sendiri,” tegas Senator asal Kalimantan Barat itu.

Justru kata Oesman, para founding fathers telah sempurna dalam menyusun unsur kemajemukan. Salah satu ciri khasnya yaitu membangun negara Indonesia dengan keragaman suku, bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan dalam lanskap ‘Bhinneka Tunggal Ika’.

Gotong Royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia adalah lafadz yang melahirkan Pancasila. “Karakter inilah yang menjadi perekat dari Bhinneka Tunggal Ika. Gotong Royong pula yang menampilkan kemajemukan sebagai keindahan,” tutur Oesman lagi.

Karena itu OSO berharap semoga di negara Indonesia, para aktivis dan pegiatnya menemukan inspirasi model-model alternatif solusi bagi negara-negara di dunia.

“Jadi, saya menyarankan IAPP untuk menggali sebanyak-banyaknya praktek-praktek kebangsaan yang sudah dilakukan Indonesia dalam menangani konflik sosial. Pemerintahan yang baik dan benar, serta solusi-solusi alternatif atas dampak-dampak negatif yang diciptakan modernisasi dan globalisasi itu sendiri,” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

Di Depan IAPP Bamsoet: Pancasila Persatukan Indonesia

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bangga karena Indonesia secara luas diakui sebagai model masyarakat yang demokratis. Hal itu karena Pancasila yang mempersatukan berbagai elemen bangsa.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia semakin matang, sejahtera, dan bisa memberikan dampak positif kepada dunia tentang bagaimana mengelola kedamaian dalam bingkai keragaman.

Demikian disampaikan Bamsoet saat membuka acara ‘Inaugural Conference International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP)’ di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/10/18).

Semua itu kata politisi Golkar itu, karena Indonesia memiliki Pancasila yang mempersatukan berbagai elemen bangsa. Sehingga meski memiliki perbedaan keyakinan agama, tradisi, adat istiadat dan bahasa, tapi tetap dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), Yasril Ananta Baharuddin (Chair IAPP Indonesia), Tageldin Hamad (Vice President Universal Peace Federation/UPF).

Dr. Chung Sik Yong (Regional Group Chairman, UPF  Asia Pacifif), Ek Nath Dhakal (Ex Minister of the Government of Nepal) dan Bhubaneswar Kalita (Member of Parliament of India, Chair IAPP India). Sejumlah tokoh nasional juga turut hadir seperti Agung Laksono (Mantan Ketua DPR RI) dan Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK).

IAPP bertema ‘Diseminasi Lima Prinsip Pancasila dalam Menyikapi Tantangan Kritis’. Diharapkan konferensi IAPP mampu menyediakan platform untuk menemukan solusi bersama dalam meraih perdamaian dan kemakmuran bagi dunia.

“Jadi, Indonesia berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mewujudkan dunia yang lebih damai, makmur dan berkeadilan. Baik didalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara, maupun Pancasila sebagai dasar Ideologi negara yang di dalamnya memuat nilai-nilai luhur bangsa,” kata Bamsoet.

Menurut Bamsoet, sila kedua Pancasila menyebutkan ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’. Hal ini mengandung unsur bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menghormati dan siap bekerjasama dengan bangsa lain.

Karena itu wajar jika Indonesia sudah empat kali dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2020.

“Dukungan yang luas terhadap keanggotaan Indonesia di DK PBB merupakan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan kehadiran Indonesia dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian, baik di kawasan maupun global,” ungkapnya.

Bamsoet berharap forum IAPP tak hanya berhenti pada diskusi maupun resolusi semata. Namun, perlu ada tindak lanjut dari setiap anggota parlemen yang tergabung untuk mendorong masing-masing negaranya dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang berbasiskan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran dunia.

“Sebagai perwakilan rakyat di masing-masing negara, anggota parlemen punya kewajiban moral untuk ikut menciptakan dunia yang lebih damai, adil dan makmur. Tanpa peran besar dari Parlemen, pemerintah di masing-masing negara tak akan bisa maksimal dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya,” pungkasnya.

 

Continue Reading

BERITA POPULER