Connect with us

Luar Negeri

Presiden Taiwan Tegas Mengatakan Tidak Akan Tunduk Pada Cina

Published

on

Taipei,Realitarakyat.com. – Saat pidato Hari kemerdekaan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Rabu (10/10) berjanji meningkatkan keamanan nasional, dengan menyatakan pemerintahnya tidak akan tunduk kepada tekanan Cina. Pemerintah Cina meningkatkan tekanan untuk menegaskan kadaulatannya atas pulau dengan pemerintahan sendiri itu.

Keterangan Tsai muncul beberapa pekan menjelang pemilihan umum setempat di pulau itu pada akhir November. Pemilu tersebut dipandang sebagai ujian bagi kinerja partai berkuasa dalam pemilihan presiden pada 2020.

“Pada saat ini, intimidasi Cina dan tekanan politik tidak hanya mencederai hubungan di antara kedua pihak itu, tetapi menantang secara serius stabilitas perdamaian di Selat Taiwan,” kata dia dalam pidato Hari Nasional di Taipei.

Taiwan akan meningkatkan anggaran pertahanannya tiap tahun untuk menjamin dirinya dapat mempertahankan kedaulatannya. Caranya dengan meningkatkan kemampuan militer dan pemenuhan sendiri, termasuk memulai kembali pengembangan pesawat latih dan kapal selam canggih untuk dalam negeri.

Cina, yang memandang Taiwan sebagai provinsi bandel, telah meningkatkan tekanan militer dan diplomatik atas Taipei, mengarah kepada periode yang sulit bagi presiden itu dan Partai Progresif Demokratik (DPP) pimpinannya, yang menginginkan kemerdekaan Taiwan. Sebanyak tiga bekas sekutunya: El Salvador, Burkina Faso dan Republik Dominika mengalihkan hubungan diplomatik ke Beijing tahun ini.

Militer Cina telah meningkatkan latihan-latihan di sekitar Taiwan, yang Taipei telah kutuk dan katakan sebagai intimidasi. Taiwan harus bekerja dengan negara-negara lain untuk membangun koalisi mempertahankan demokrasi. Tsai juga mengucapkan terima kasih atas dukungan parlemen Eropa dan Amerika Serikat.

Bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan kepada Taiwan suku cadang bagi pesawat tempur F-16 dan pesawat militer lainnya senilai 330 juta dolar, suatu langkah yang Cina katakan membahayakan kerja sama Cina-AS. Cina tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk memasukkan Taiwan di bawah kendalinya dan berulang-ulang menyebut pulau itu isu paling sensitifnya dalam hubungan dengan Amerika Serikat.

Hubungan dengan Beijing menukik tajam sejak Tsai naik ke tampuk kekuasaan pada 2016. Cina menyangka Taiwan ingin mendorong kemerdekaan resmi yang menjadi garis merah bagi Beijing.(Es/Ant)

Continue Reading
Click to comment

Luar Negeri

Wartawan Pengkritik Kerajaan Arab Saudi Hilang Misterius

Published

on

REALITARAKYAT.com – JAMAL Khashoggi pada Selasa (9/10/2018) siang pekan lalu pergi masuk ke dalam kompleks Konsulat Arab Saudi di Kota Istanbul, Turki, untuk mengambil dokumen yang diperlukan guna pernikahannya.

Dia menyerahkan telepon selulernya kepada tunangannya, perempuan Turki. Dia bilang untuk minta tolong kalau dia tidak muncul lagi.

Berjam-jam dan hingga kabar ini dilansir, lelaki Arab Saudi itu tidak keluar juga. Muncul keyakinan wartawan pengkritik negara Ka’bah itu telah diculik dan diterbangkan ke Saudi.

Polisi Turki langsung menyelidiki raibnya Khashoggi. Mereka mengklaim Khashoggi tewas disiksa di dalam kantor Konsulat Saudi. Demikian seperti ditulis albalad.co, Senin (8/10/2018).

Meski menolak klaim itu, Arab Saudi sudah lama dikenal tidak membiarkan para pembangkangnya di dalam dan luar negeri hidup bebas. Ada yang diculik, dibunuh atau hilang secara misterius. Saudi membantah tuduhan-tuduhan ini.

Nasir as-Said salah satunya. Dia adalah pendiri APPU (Persatuan Rakyat Semenanjung Arab). Dia merupakan tokoh oposisi pertama dan tersohor bagi keluarga Bani Saud.

Nasir mulai melawan pemerintah Arab Saudi pada 1950-an, ketika dia meluncurkan program oposisi di radio. Dia kemudian pindah ke Yaman untuk mendirikan sebuah kantor cabang APPU sebelum ke Beirut pada 1979 di mana dia raib di sana.

Di tahun itu pula, Nasir mengelukan kelompok bersenjata mengambil alih Masjid Al-Haram di Kota Makkah. Keberadaan dan nasib Nasir tidak diketahui sampai kini, namun banyak mengira Saudi mendalangi penculikannya.

Lalu ada Pangeran Sultan bin Turki. Pada 2003, dia diculik dari Jenewa setelah secara terbuka menyerukan reformasi dilakukan di Arab Saudi. Kesaksian di pengadilan menyebutkan Pangeran Sultan dijebak dalam sebuah pertemuan di luar Jenewa. Saat itulah dia diangkut paksa menggunakan sebuah jet pribadi ke Arab Saudi.

Stafnya bersaksi di pengadilan Swiss, Pangeran Sultan pulang bukan atas kemauannya. Selama proses peradilan berlangsung pada 2016, direktur komunikasinya bilang duta besar Saudi untuk Swiss mendatangi kamar hotel dihuni Pangeran Sultan di Jenewa dan meminta semua orang keluar.

Riyadh membantah cerita itu dan menyatakan Pangeran Sultan kembali ke Arab Saudi untuk menyelesaikan persoalan akibat komentar-komentarnya antipenguasa.

Pangeran Sultan sempat dipenjara lalu dijadikan sebagai tahanan di hotel, kemudian dibebaskan. Pangeran Sultan lantas kabur ke Jenewa dan pada 2016 mengajukan gugatan ke pengadilan atas penculikannya itu.

Nasib serupa dialami Pangeran Turki bin Bandar, mantan kepala polisi. Dia lari ke Paris karena sengketa warisan keluarga. Pada 2012-2015, dia mulai mengunggah rekaman video. Isinya menyerukan perubahan di Arab Saudi.

Keberadaannya sampai sekarang tidak diketahui. Sebuah surat kabar Maroko menyebutkan Maroko menahan pangeran pembangkang itu dan mendeportasi ke Riyahd atas permintaan Arab Saudi.

Pangeran Saud bin Saif an-Nasr juga hilang secara misterius lantaran getol mengkritik keluarga kerajaan melalui Twitter. Pada 2014, dia meminta hukuman mati dilaksanakan terhadap para pangeran Saudi menyokong kudeta atas Presiden Mesir Muhammad Mursi.

Setahun kemudian, dia mendukung dua surat terbuka menyerukan penggulingan Raja Salman bin Abdul Aziz. Dia akhirnya diterbangkan ke Arab Saudi dan tidak diketahui nasibnya.

Di dalam negeri, terutama sejak Pangeran Muhammad bin Salman menjadi putera mahkota pada 21 Juni lalu, Arab Saudi kian getol menangkapi para pembangkang, termasuk ulama. Dua imam Masjid Al-Haram sudah ditahan dan tiga ulama tersohor – Syekh Salman al-Audah, Syek Awad al-Qarni, dan Syekh Dr. Ali al-Umari.

Continue Reading

Luar Negeri

PM Malaysia Wan Azizah Temui Jokowi di Bogor

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Wan Azizah Wan Ismail di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (9/10/2018) pagi.

Presiden Jokowi tampak didampingi sejumlah menteri, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Sementara Wan Azizah yang mengenakan blazer berwarna krem juga didampingi sejumlah menteri Malaysia. Pertemuan berlangsung tertutup dari media.

Wartawan hanya diperbolehkan mengambil gambar di awal pertemuan. Jokowi sempat mengucapkan terima kasih kepada Wan Azizah karena Malaysia ikut membantu penanganan pascabencana dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Wan Azizah menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala. “Kami siap membantu terhadap apa yang dibutuhkan dalam bencana itu,” ungkapnya.

Continue Reading

Luar Negeri

Fahri Hamzah Pimpin Rombongan DPR Kunjungan dan Kerjasama ke Parlemen Brazil

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Fahri Hamzah memimpin rombongan muhibah DPR RI ke Republik Federasi Brazil di Brasilia selama 4 hari dimulai Rabu (26/9).

Selain menjalankan bagian dari fungsi diplomasi DPR, Fahri Hamzah memberikan perhatian khusus kepada tema pembiayaan partai politik dan isu korupsi serta parlemen modern.

“Kita tahu Brazil akan menjalani Pilpres dan Pileg awal Oktober nanti dan DPR mendapatkan banyak masukan bagaimana merumuskan regulasi pemilu,” kata Fahri.

Selama muhibah, DPR RI akan melakukan tiga pertemuan dengan parlemen Brazil dan satu kali pertemuan dengan Tribunal Superior Eleitoral (TSE) yang merupakan lembaga pelaksana sekaligus pengawasan pelaksanaan Pemilu. Dengan parlemen Brazil, DPR membahas pembiayaan partai politik, peran parlemen dalam penganggaran negara dan modernisasi parlemen.

Brazil akan melaksanakan Pemilu pada 7 Oktober nanti dengan metode pemilihan online bagi warganya. “Indonesia dan Brazil memiliki hubungan sejak Bung Karno yang teman dekat Presiden Brazil Josalino Kubitschek. Secara ukuran juga mirip dengan penduduk diatas 200 juta, sesama negara tropis dan mengandalkan hasil pertanian, peternakan dan tambang,” kata Erwin M. Singaruju dari Fraksi PDIP yang ikut muhibah.

Sutriono (FPKS) yang juga anggota komisi 2 DPR RI menyatakan bahwa paparan dari Parlemen Brazil menjadi bahan pembanding dan masukan terkait Pendanaan Parpol dan Pemilu serta untuk Senator. Suhu politik Brazil makin panas dalam masa akhir kampanye Pilpres. Dilihat ke belakang, pertarungan politik Brazil juga sangat dinamis. Presiden Lula Da Silva diganti suksesornya, Dilma Roussef, wanita pertama di sejarah kepresidenan Brazil yang menjabat sebagai presiden ke-36 sejak 2011.

Dilma dimakzulkan parlemen Mei 2016 dalam kasus Petrobras & Odebrecht (perusahaan infrastruktur multinasional). Pemakzulnya Ketua Parlemen Eduardo Cunha 5 bulan setelahnya ganti dijatuhkan, lalu dipenjara 15 tahun. Mantan Presiden Da Silva masih sangat populer karena warisan program jaminan sosial saat ia menjabat. Tapi ia divonis 12 tahun April 2018 lalu sehingga tak mungkin berpartisipasi lagi di Pilpres. Michael Temer, wapres petahana yang menggantikan Dilma sebagai Presiden saat ini, juga telah diancam penyelidikan dan bersiap masuk bui saat turun jabatan sebentar lagi.

Hari ini, ada 13 capres yang bertarung bebas di Brazil, dari parpol maupun independen. Kandidat presiden paling populer untuk 7 Oktober nanti, Jair Bolsonaro, sekarang terkapar. Ia ditikam tiga kali saat kampanye awal September lalu. Muhibah DPR RI ke Brazil diikuti oleh Erwin M. Singaruju (FPDIP), Fadhlullah (F-Gerindra), Cucun Ahmad (FPKB), R. Alimin Abdullah (FPAN), Refrizal (FPKS), Sutriyono (FPKS) dan Irgan Chairul (FPPP) beserta staf, tenaga ahli dan Badan Keahlian DPR.(Es)

Continue Reading

BERITA POPULER