Connect with us

Politik

Pembahasan RUU Daerah Kepuluan, Pemerintah Kembali Minta Waktu

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Sebagai negara kepulauan dan dalam rangka Otonomi Daerah (Otda), daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota sangat membutuhkan adanya UU tentang Daerah Kepuluan.

Sebab itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai kepanjangan tangan daerah di tingkat pusat sudah berinisiatif membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepuluan. Dan, menjadikan RUU itu sebagai inisiatif DPD RI.

Bahkan, Akhmad Muqowam ketika masih menjabat sebagai Ketua Komite I DPD RI dalam pertemuan dengan DPRD dan perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa bulan lalu berharap RUU tentang Daerah Kepulauan ini bisa menjadi UU tahun ini.

Namun, sayang pembahasan RUU tentang Daerah Kepuluan ini terbentur karena ketidak siapan pemerintah (eksekutif) dalam pembahasannya. Itu terbukti dari dua kali Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD RI dengan pemerintah, jajaran pemerintah ternyata belum siap karena masih melakukan konsolidasi internal di tingkat Kementerian.

Rabu (10/10) misalnya, Raker Pansus RUU Daerah Kepulauan dengan sejumlah Kementerian di Ruang Rapat Komite I DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta berjalan hanya sekitar 20 menit.

Raker dipimpin Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepuluan, Edison Bataubun. yang juga dipimpin mengagendakan mendengarkan masukan atau pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan Inisiatif DPD RI (Komite I).

Raker yang berlangsung terbuka untuk umum itu dipimpin Ketua Pansus Edison Bataubun. Juga hadir Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi dan Syafrudin Atasoge.

Dari pihak pemerintah hadir Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Banda) Kemendagri Diah Indrajati, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada kesempatan itu, Edison mempersilahkan Pemeritah menyampaikan pandangan atau pendapatnya berkaitan dengan RUU tentang Daerah Kepulauan.

Diah Indrajati yang mewakili Pemerintah menyampaikan permohonan maaf dikarenakan sampai saat ini Pemerintah masih melakukan konsolidasi internal ditingkat Kementerian. Karena itu, Pemerintah belum dapat memberikan pendapat atau masukan berkaitan dengan RUU Daerah Kepulauan.

Dalam Raker Pansus sebelumnya (08/10), Pemerintah melalui Dirjen Otonomi Daerah Kemedagri Soni Sumarno meminta waktu kepada Pansus untuk melakukan Konsolidasi Internal yang diharapkan selesai pada saat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 26 Oktober mendatang.

Pada kesempatan itu, Akhmad Muqowam menegaskan dan mengingatkan Pemerintah untuk secepatnya menghasilkan keputusan yang bulat dalam konsolidasi internal tersebut.

“Kami minta Pemerintah menyelesaikan dan selambat-lambatnya 26 Oktober 2018 sudah final keputusan,” kata senator dari Dapil Provinsi Jawa Tengah ini. Raker ditutup dan dilanjutkan dengan pembahasan DIM yang akan dilaksanakan 26 Oktober 2018.

Yang menggembirakan, dalam Raker itu, semua fraksi yang ada di DPR RI menyetujui RUU Daerah Kepulauan inisiatif Komite I DPD RI. Bahkan Fraksi Demokrat melalui Michael Wattimena menggarisbawahi soal pembangunan yang belum menyentuh daerah kepulauan termasuk mengentaskan kemiskinan dan daerah tertinggal di daerah kepulauan.

Karena itu, Fraksi Demokrat menyetujui RUU Daerah Kepulauan yang diinisiasi Komite I DPD RI ini. Buat Demokrat, RUU ini menjadi landasan hukum dan kepastian hukum pemerintah daerah kepulauan mendorong pembangunan ekonomi, hak dan budaya masyarakat kepulauan.

Fraksi Demokrat malah meminta agar RUU Daerah Kepulauan ini fokus ke pengelolaan kelautan dan menjadi UU lex specialist (khusus) sehingga mendesak RUU memuat kebijakan afirmatif termasuk dana khusus daerah kepulauan dengan mempertimbangkan luas laut menjadi bagian formulasi dana alokasi khusus daerah kepulauan. Demokrat juga meminta DPR, DPD dan Pemerintah hati-hati menetapkan lima persen Dana Khusus Kepulauan (DKK).

Sayangnya dalam Raker ini pihak pemerintah belum siap memaparkan pandangan dan pemikirannya terkait RUU Daerah Kepulauan. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono yang mewakili pemerintah menjelaskan sesungguhnya pemerintah mengapresiasi Komite I DPD RI yang telah mengawali proses penyusunan RUU Daerah Kepulauan.

Namun, Sumarsono mengakui pemerintah belum siap memaparkan pandangan karema masih terus berproses membangun kesepahaman dan kesepakatan diantara Kementerian dan Lembaga.

Menurut dia, kesepakatan internal pemerintah belum tercapai. Secara substansi, RUU ini bagus dan tidak perlu diragukan. Hanya dia meminta waktu untuk pemerintah konsolidasi mengingat konsekuensi dari RUU ini akan sangat luar biasa.

Sumarsono menjelaskan ada 3 hal yang masih alot diperdebatkan di internal pemerintah karena masih berpandangan daerah bercirikan kepulauan, tidak ada daerah kepulauan. “Mudah–mudahan nanti ada titik temu,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun Rancangan PP Daerah Kepulauan dimana harus ada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mengatur, apakah dalam bentuk UU atau PP. “Ini yang masih diperdebatkan di internal pemerintah. Sedangkan ketiga adalah persoalan implikasi keuangan, belum ada kesepahaman Kemendagri dengan Kemenkeu.”

Dalam hal ini, Michael Wattimena menyayangkan pemerintah yang belum siap, sementara RUU ini Amanat Presiden (Ampres) sudah lama sekali, yaitu sejak Desember 2017. (tanjung)

Continue Reading
Click to comment

Politik

DPD: Budaya Politik Yang Baik Akan Bentuk Politisi Berintegritas

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengungkapkan bahwa secara umum lebih sulit melahirkan seorang politisi yang tangguh dan berintegritas dibandingkan dengan birokrat atau ASN yang baik.

“Melahirkan politisi yang tangguh dan punya integritas itu tidak gampang, kuncinya adalah konsistensi dan dalam budaya politik yang baik,” tegas Muqowam dalam diskusi kajian Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung di Gedung Pakarti, Jakarta, Senin (15/10).

Muqowam menjelaskan bahwa pembentukan budaya politik tersebut berawal dari dasar hukum yang benar dan tradisi masyarakat yang baik “Kita tidak perlu buru-buru, tapi kita harus  mendekontruksikan secara benar dulu dasar hukumnya,” kata senator dari Jawa Tengah ini.

Presiden Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) Djohermansyah Djohan mengatakan latar belakang dilangsungkannya acara tersebut yaitu melihat kondisi pilkada yang digelar secara langsung kembali ‘hopeless’ karena marak akan politik uang, kapasitas ‘governing’ kepala daerah tidak membaik karena rendahnya kreasi dan inovasi, korupsi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak kunjung usai.

“Acara ini bertujuan untuk  mengkaji dan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada secara langsung dan tidak langsung serta solusi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ke depannya”, jelas Djohermansyah. Acara yang diselenggarakan oleh I-OTDA dan Ditjen Kemendagri tersebut menghadirkan Soni Sumarsono (Dirjen OTDA Kemendagri RI), sejumlah praktisi dan peneliti.

Dirjen OTDA Soni Sumarsono mengatakan bahwa untuk menghasilkan Kepala Daerah yang baik maka perlu adanya pengawalan proses demokrasi dan kontestasi politik yang bermartabat. Untuk mencapai kondisi tersebut Soni berpendapat pentingnya pendidikan politik. “Selama ini pendidikan politik diserahkan kepada partai, tapi apakah efektif? Saya kira jika I-Otda bisa membuat sekolah politik lintas partai untuk membangun pendidikan demokrasi yang bermartabat,” jelas Soni.

Sementara itu peneliti LIPI Firman Noor mengatakan bahwa pilkada langsung yang terjadi sekarang membutuhkan biaya politik tinggi, sehingga melahirkan tindakan korupsi. Data menunjukkan bahwa sejak 2006 jejak korupsi kepala daerah semakin meningkat.

“Parpol menjadi epicentrum pusat gempanya, tidak mampu mencetak kadernya yang berkualitas sehingga memakai cara lain yang instan,” ungkap Firman Noor.

Peneliti LIPI Siti Zuhro menambahkan bahwa fenomena yang terjadi sekarang diantaranya karena partai politik belum maksimal melaksanakan fungsinya sebagai pilar demokrasi, kesadaran politik rakyat pemilih belum memadai, masalah independensi /netralitas KPUD dan Panwas, politisasi birokrasi dan pemanfaatan fasilitas birokrasi untuk pilkada.

“Politik uang dan kekerabatan, serta pilkada yang belum disemarakkan oleh calon perseorangan. “Maka dari itu pilkada ke depan adalah pilkada yang efektif, efisien dan sarat pembelajaran yang mencerahkan masyarakat,” kata Siti Zuhro.

 

Continue Reading

Politik

OSO Minta IAPP Contoh Indonesia Atasi Konflik

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Perdamaian abadi di dunia yang digagas Universal Peace Federation (UPF) dan sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945, konstitusi negara Republik Indonesia. Sehingga sejak merdeka, Indoensia sudah menegaskan untuk berperan aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP) di Indonesia di Gedung DPD/DPR/MPR RI Jakarta, Senin (15/10/2018).

Karena itu OSO yang juga Wakil Ketua MPR RI itu merasa senang menjadi bagian dengan terselenggaranya perdamaian abadi di dunia saat ini.

Apalagi, para founding fathers, pendiri bangsa ini meyakini Indonesia tidak perlu condong terhadap salah satu dari dua ideologi yang sedang berseteru pada saat itu. Yaitu, Rusia dan China dengan Amerika Serikat. “Tidak memilih ideologi bukan berarti kami tidak mempunyai ide dan gagasan untuk diperjuangkan, karena Indonesia memiliki ideologi alternatif sendiri,” tegas Senator asal Kalimantan Barat itu.

Justru kata Oesman, para founding fathers telah sempurna dalam menyusun unsur kemajemukan. Salah satu ciri khasnya yaitu membangun negara Indonesia dengan keragaman suku, bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan dalam lanskap ‘Bhinneka Tunggal Ika’.

Gotong Royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia adalah lafadz yang melahirkan Pancasila. “Karakter inilah yang menjadi perekat dari Bhinneka Tunggal Ika. Gotong Royong pula yang menampilkan kemajemukan sebagai keindahan,” tutur Oesman lagi.

Karena itu OSO berharap semoga di negara Indonesia, para aktivis dan pegiatnya menemukan inspirasi model-model alternatif solusi bagi negara-negara di dunia.

“Jadi, saya menyarankan IAPP untuk menggali sebanyak-banyaknya praktek-praktek kebangsaan yang sudah dilakukan Indonesia dalam menangani konflik sosial. Pemerintahan yang baik dan benar, serta solusi-solusi alternatif atas dampak-dampak negatif yang diciptakan modernisasi dan globalisasi itu sendiri,” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

Di Depan IAPP Bamsoet: Pancasila Persatukan Indonesia

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bangga karena Indonesia secara luas diakui sebagai model masyarakat yang demokratis. Hal itu karena Pancasila yang mempersatukan berbagai elemen bangsa.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia semakin matang, sejahtera, dan bisa memberikan dampak positif kepada dunia tentang bagaimana mengelola kedamaian dalam bingkai keragaman.

Demikian disampaikan Bamsoet saat membuka acara ‘Inaugural Conference International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP)’ di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/10/18).

Semua itu kata politisi Golkar itu, karena Indonesia memiliki Pancasila yang mempersatukan berbagai elemen bangsa. Sehingga meski memiliki perbedaan keyakinan agama, tradisi, adat istiadat dan bahasa, tapi tetap dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), Yasril Ananta Baharuddin (Chair IAPP Indonesia), Tageldin Hamad (Vice President Universal Peace Federation/UPF).

Dr. Chung Sik Yong (Regional Group Chairman, UPF  Asia Pacifif), Ek Nath Dhakal (Ex Minister of the Government of Nepal) dan Bhubaneswar Kalita (Member of Parliament of India, Chair IAPP India). Sejumlah tokoh nasional juga turut hadir seperti Agung Laksono (Mantan Ketua DPR RI) dan Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK).

IAPP bertema ‘Diseminasi Lima Prinsip Pancasila dalam Menyikapi Tantangan Kritis’. Diharapkan konferensi IAPP mampu menyediakan platform untuk menemukan solusi bersama dalam meraih perdamaian dan kemakmuran bagi dunia.

“Jadi, Indonesia berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mewujudkan dunia yang lebih damai, makmur dan berkeadilan. Baik didalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara, maupun Pancasila sebagai dasar Ideologi negara yang di dalamnya memuat nilai-nilai luhur bangsa,” kata Bamsoet.

Menurut Bamsoet, sila kedua Pancasila menyebutkan ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’. Hal ini mengandung unsur bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menghormati dan siap bekerjasama dengan bangsa lain.

Karena itu wajar jika Indonesia sudah empat kali dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2020.

“Dukungan yang luas terhadap keanggotaan Indonesia di DK PBB merupakan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan kehadiran Indonesia dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian, baik di kawasan maupun global,” ungkapnya.

Bamsoet berharap forum IAPP tak hanya berhenti pada diskusi maupun resolusi semata. Namun, perlu ada tindak lanjut dari setiap anggota parlemen yang tergabung untuk mendorong masing-masing negaranya dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang berbasiskan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran dunia.

“Sebagai perwakilan rakyat di masing-masing negara, anggota parlemen punya kewajiban moral untuk ikut menciptakan dunia yang lebih damai, adil dan makmur. Tanpa peran besar dari Parlemen, pemerintah di masing-masing negara tak akan bisa maksimal dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya,” pungkasnya.

 

Continue Reading

BERITA POPULER