Connect with us

Nasional

Jokowi : Relugasi Tak Boleh Hambat Inovasi

Published

on

Denpasar, Realitarakyat.com. – Inovasi dan perkembangan teknologi yang sedemikian cepat selalu menuntut perubahan.

Dalam banyak kasus kecepatan inovasi dan kreativitas para pelaku usaha, utamanya yang bergerak di bidang teknologi, lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan birokrasi untuk membuat peraturan dan prosedur yang bisa memayungi praktik bisnis yang belum pernah ada.

Terkait fenomena tersebut, Presiden Joko Widodo memiliki pandangannya sendiri. Saat menjadi pembicara kunci pada Bali Fintech Agenda yang digelar di Manganpura Hall, Hotel The Westin Resort, Kabupaten Badung, Rabu (11/10/2018), Presiden mengingatkan kembali akan sebuah langkah visioner yang dilakukan Bill Clinton ketika menghadapi masalah serupa dalam kurun 90-an lalu.

“Hal yang memungkinkan terjadinya booming internet pertama ini adalah sebuah keputusan visioner dari pemerintahan Bill Clinton untuk menciptakan sebuah tatanan regulasi yang dikenal dengan dua prinsip: light touch dan safe harbor,” ujarnya.

Regulasi itu pada intinya memungkinkan para inovator untuk terus berkembang tanpa khawatir menabrak aturan yang sebelumnya berlaku.

HASILNYA, INOVASI TUMBUH PESAT DAN TIDAK HANYA MENGHASILKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEUNTUNGAN EKONOMI, TAPI JUGA MENEMPATKAN FONDASI BAGI INTERNET MODERN SAAT INI,” KATA PRESIDEN JOKOWI.

Meski peristiwa tersebut telah berlangsung hampir 25 tahun lampau, perkembangan teknologi dan inovasi saat ini menghadapkan banyak pemerintahan di berbagai negara kembali menghadapi masalah serupa.

Teknologi telah semakin berkembang dan menjangkau jauh ke dalam fondasi-fondasi ekonomi yang menggerakkan kehidupan saat ini. Metode pembayaran modern seperti Paypal, AliPay, Apple Pay, atau Go-Pay yang tumbuh pesat di negara kita menjadi salah satu bukti perkembangan itu.

“Layaknya booming internet hampir 25 tahun lalu, kita tidak boleh terburu-buru untuk meregulasi inovasi-inovasi baru tersebut melainkan memberi ruang bagi inovasi dan eksperimen tersebut untuk tumbuh terlebih dahulu,” tuturnya.

Presiden mengatakan, inovasi lahir dari eksperimen dan kebanyakan dari eksperimen berakhir dengan kegagalan. Menghukum kegagalan berarti mengerdilkan eksperimen dan tanpanya tidak akan pernah ada inovasi.

DENGAN DEMIKIAN, AKAN BERTENTANGAN BILA KITA BICARA TENTANG PERLUNYA INOVASI NAMUN MENGHUKUM KEGAGALAN SECARA BERLEBIHAN (DENGAN REGULASI YANG MENGEKANG),” UCAPNYA.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo memandang regulasi pemerintah yang mengekang atau membatasi gerak kreatif para pelaku usaha hanya akan mendorong mereka semakin menjauh bahkan melebihi ruang lingkup yang diatur.

“Hal tersebut hanya akan mendorong kegiatan ekonomi menjauh dari ruang siber di mana kita bukan hanya tidak bisa mengaturnya, kita juga bahkan tidak tahu apa yang terjadi hingga akhirnya kita sadar bahwa kita terlambat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengakui bahwa pihaknya masih memiliki pekerjaan besar soal keterbukaan regulasi terhadap inovasi tersebut dalam birokasi di Indonesia. Dirinya memahami bahwa apa yang dilakukan Bill Clinton di masa lalu adalah sebuah kebijakan yang tetap relevan dan realistis untuk mendukung tumbuh suburnya inovasi di masa kini.

“Saya harap kita semua saling membantu, untuk mendorong keterbukaan terhadap standar global dan platform global,” tandasnya.(Ni Luh A)

Continue Reading
Click to comment

Nasional

Pelamar CPNS Mencapai 4,34 Juta Seluruh Indonesia

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan bahwa total akun pelamar yang telah dibuat sebanyak 4.349.780 orang dan total pelamar yang telah menyelesaikan pendaftaran sebanyak 3.213.015 orang.

“Untuk formasi umum akun pelamar yang dibuat 4.279.758 orang dan pelamar yang telah selesai daftar: 3.180.897 orang,” ujar Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan (Humas) BKN, M. Ridwan dalam rilis, Minggu (14/10).

Untuk formasi penyandang disabilitas, menurut Karo Humas BKN, akun pelamar yang dibuat sebanyak 2.543 orang dan pelamar yang telah selesai mendaftar sebanyak 1.442 orang.

“Untuk formasi Putra/Putri Papua akun pelamar yang telah dibuat sebanyak 5.402 orang dan pelamar yang selesai mendaftar sebanyak 2.882 orang,” katanya.

Akun pelamar yang dibuat untuk formasi Lulusan Terbaik, menurut Ridwan sebanyak 20.554 orang dan pelamar yang telah selesai mendaftar sebanyak 20.796 orang.

“Untuk formasi Diaspora akun pelamar yang dibuat sebanyak 92 orang dan pelamar yang telah selesai mendaftar: 14 orang. Sedangkan, untuk formasi atlet berprestasi internasional hingga kini belum ada pendaftar,” ujar Ridwan.

Jumlah formasi Honorer K2 yang telah mendaftarkan akun pelamar, lanjut Karo Humas BKN, sebanyak 8.453 orang dan pelamar yang telah selesai mendaftar: sebanyak 7.989 orang.

Help Desk SSCN Ditutup

Mengenai informasi pendaftaran yang disediakan lewat Help Desk SSCN online, BKN melalui akun twitter resmi @BKNgoid menyampaikan bahwa sejak Minggu, 14 Oktober 2018, pukul 23.59 WIB sudah tidak menerima kembali pertanyaan mengenai CPNS 2018.

“Helpdesk online di web SSCN ditutup pada Minggu, 14/10/2018 pukul 23.59 WIB. Helpdesk SSCN yang berada di Kantor BKN Pusat & Kanreg tidak lagi menerima konsultasi sejak Senin, 15/10/2018 dan seterusnya. Pendaftaran SSCN ditutup Senin, 15/10/2018 pukul 23.59 WIB,” bunyi akun twitter @BKNgoid, Minggu (14/10). (Nanang)

Continue Reading

Nasional

Nelson N Simamora : Lagi lagi Anis Berbohong,Saat Kampanye Janji Tidak Akan Menggusur Faktanya Gusur Juga

Published

on

Perobohan rumah di pergusuran Kampung Pulo

Jakarta,Realitarakyat.com. – Janji janji manis saat kampanye sering diumbar para kandidat, tidak takut akan dosa , salah satunya janji Anis Baswedan saat kampanye di kampanye pilkada DKI yang lalu tidak akan menggusur, tetapi faktanya terus melakukan penggusuran.

Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengingatkan agar Gubernur DKI Anies Baswedan tak lagi melakukan penggusuran. Ia menyebut, Anies harus konsisten dengan ucapannya saat kampanye yang berjanji tak akan ada lagi penggusuran di Jakarta.

Pak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI pernah menyebut tidak boleh ada lagi penggusuran di Jakarta. Karena itu, dia (Anies) selaku Gubernur harus memastikan di daerahnya tidak terjadi penggusuran paksa,” kata Nelson di Gedung LBH Jakarta, Jakarta, Senin, (15/10/2018).

Bukan hanya untuk Anies, Nelson menyebut pesan tersebut juga berlaku bagi pihak terkait lainnya. Sehingga, ia berharap aparat tidak semena-mena saat menggusur bangunan di Jakarta.
“Bukan hanya Anies, tapi pihak lain seperti polisi, tentara, perusahaan lainnya. Bagaimana cara agar mencarikan solusi terbaik,” ujar Nelson.

Nelson mengakui, di masa pemerintahan Anies, jumlah penggusuran di Jakarta sudah berkurang. Namun, ia menyebut masih ada penggusuran paksa terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang melibatkan aparat dalam eksekusinya.
“Memang angka penggusuran di masa Pak Anies berkurang. Kami mencatat Oktober sampai Desember 2017 ada 12 titik penggusuran. Namun terhadap PKL masih terjadi. Apalagi ikut menyeret aparat untuk melakukan eksekusi. Ngapain tentara harus ikutan menggusur,” tutur Nelson.
Berdasarkan data dari LBH Jakarta periode Januari-September 2018, penggusuran di Jakarta terjadi di 79 titik. Jumlah tersebut terbilang masih sedikit jika dibandingkan dengan penggusuran periode Januari-September 2017 yang sebanyak 91 titik.(Wahyu)

Continue Reading

Nasional

Diacara Garbi Fahri Hamzah Sebut Indonesia Mengalami Keterlambatan

Published

on

Palembang,Realitarakyat.com. – Indonesia mengalami keterlambatan bertahun-tahun jika dibandingkan dengan negara-negara yang merdeka bersamaan dengan Indonesia.

Di sela deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Sumatera Selatan di Palembang, Minggu sore,(14/10/2018) Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa keterlambatan itu dalam semua hal, termasuk yang paling parah dalam bidang pendidikhan.

Ada keluhan tentang perkembangan generasi muda dan sebagainya karena pendidikan tidak sukses.

Sejak 1998 sampai hari ini, dia terus berpikir apa gerangan yang akan terjadi dan isu besar apakah akan lahir pada tahun ini.

Fahri berpendapat bahwa penyebab itu semua karena ide reformasi itu mandek, berhenti dan sepertinya para pemimpin tidak sanggup lagi dengan ide yang sama menerbangkan masa depan Indonesia ke tingkat tinggi.

“Paling tidak menghitung perbandingannya dengan bangsa-bangsa lain yang merdeka bersamaan dengan Indonesia,” katanya.

Ia lantas membandingkan dengan Korea Selatan, Indonesia jauh terbelakang dari negara tersebut. Begitu pula, dengan Cina yang menjadi kekuatan ekonomi dunia hampir nomor satu sekarang.

“Kita jauh dari Singapura yang merdeka pada tahun 1965, Malaysia yang bersamaan merdekanya dan jauh dari Taiwan. Kita mengalami kemandekan. Sepertinya ada stagnansi pada pemikiran elite. Maka pertanyaannya ada apa dengan tahun 2018?,” katanya.

Fahri melanjutkan, “Kita ingin Indonesia seperti yang diinginkan para pendiri bangsa, paling tidak kembali ke mimpi-mimpi Bung Karno tentang cita-cita dalam pembukaan UUD 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial dan seterusnya.”

Pada deklarasi Garbi Sumsel itu juga dilakukan pelepasan 5 burung merpati.(Es)

Continue Reading

BERITA POPULER