Connect with us

Ekonomi

Indonesia – Singapura Perkuat Kerjasama Bidang Ekonomi

Published

on

Denpasar,Realitarakyat.com. – Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkomitmen untuk membawa Indonesia dan Singapura saling mempererat kerja sama ekonomi.

Dalam pertemuan Indonesia-Singapura Leader’s Retreat pada 11 Oktober 2018 di Hotel The Laguna Resort & Spa Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong ekonomi dan keuangan kedua negara.

“Perdana Menteri Lee dan saya baru saja melakukan pertemuan Annual Leader’s Retreat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global kerja sama ekonomi menjadi fokus perhatian saya dan PM Lee,” ujar Presiden dalam pernyataan pers bersama selepas pertemuan.

Salah satu kerja sama yang disepakati ialah melakukan swap dan repo antara Bank Indonesia (BI) dengan bank sentral Singapura atau Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS).

Kerja sama itu dimaksudkan untuk memperkuat pengelolaan likuiditas dan mendorong pengembangan pasar keuangan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan kedua negara.

“Saya menyambut baik kerjasama Swap dan repo antara Bank Indonesia dengan Moneta Authority of Singapore Senilai USS 10 Miliar,” Ucap Presiden Jokowi.

Kedua negara diketahui juga melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman, yakni Perjanjian tentang Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal; Program Kerja Sama dan Budaya untuk Tahun 2019-2021; dan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Teknologi Finansial.

“Seperti yang baru saja kita saksikan, 2 dari 3 MoU yang ditandatangani tadi adalah upaya untuk mendorong kerja sama ekonomi dan keuangan,” Presiden menjelaskan.

Presiden melanjutkan, penandatanganan Perjanjian tentang Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal merupakan yang pertama ditandatangani Indonesia sejak revisi perjanjian investasi di tahun 2014 lalu.

“Saya harapkan ini akan meningkatkan kepercayaan investor Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia. Persetujuan ini juga akan menjadi model dan referensi untuk perjanjian investasi ke depan,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Lee sepakat untuk terus mendorong kerja sama di bidang pengembangan ekonomi digital. Secara khusus, Presiden mengapresiasi peluncuran Nongsa Digital Park di Batam awal tahun ini.

“Nongsa Digital Park di Batam yang diluncurkan awal tahun ini terus berkembang dan telah ada 56 perusahaan teknologi dan digital di sana,” kata Presiden.

Tak terbatas sampai di situ, kedua pihak juga menindaklanjuti perkembangan Kendal Industrial Park yang telah diresmikan pada tahun 2016. Presiden berharap agar kerja sama kedua negara yang serupa itu dapat diterapkan di sejumlah kawasan ekonomi khusus lain di Indonesia.

“Saat ini sudah ada 43 investor termasuk dari Singapura. Saya mengharapkan kerja sama serupa dapat dilakukan di kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya di Indonesia,” tuturnya.(Ni Luh A)

Ekonomi

DPR: Sudah Diatur, Tak Perlu Kaget dengan Kenaikan Harga BBM

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Anggota MPR RI dari Fraksi Golkar Satya Widya Yudha menegaskan jika kenaikan harga BBM non subsidi jenis premium seperti Prtamax dan lain-lain sudah disepakati untuk diserahkan kepada pemerintah.

Baik harganya naik maupun turun tetap harus dievaluasi setiap tiga bulan. Namun, memang tidak ada kenaikan harga BBM itu sejak pertengahan 2017 hingga 2018 saat ini.

“Kalau BBM jenis minyak tanah, solar, pertalite memang harus dibicarakan dengan DPR. Itu jenis BBM yang disubsidi. Karena itu tak masalah kalau pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi tanpa dibicarakan dengan DPR sekaligus tanpa diumumkan ke masyarakat,” tegas politisi Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/10/2018).

Hal itu disampaikan dalam diskusi Empat Pilar MPR RI ‘Fluktuasi Harga BBM, Sesuai Konstitusi?’ bersama Ferdinan Hutahean (Wasekjen Demokrat dan Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia), di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/10/2018).

Karena itu tidak ada konstitusi yang dilanggar. “Dilanggar itu kalau harga BBM semuanya diserahkan sesuai dengan mekanisme pasar bebas. Saat ini harga BBM sudah 80 dollar AS, tapi pemerintah tetap menjualnya seharga sekitar Rp 38 dollar AS. Artinya itu merugi dan kerugian ditanggung PT. Pertamina, dan ditutupi dari harga BBM non subsidi,” jelas Satya.

Bahwa mekanisme kenaikan harga BBM non subsidi itu sudah disepakati antara pemerintah dan DPR. Yaitu setiap tiga bulan dievaluasi, dan tak perlu diumumkan ke masyarakat. “Apakah naik atau turun,” tambah Satya lagi.

Apakah tidak ada subsidi? Kata Satya, subsidi tetap ada. Hanya tidak dalam bentuk harga BBM, melainkan dialihkan ke BPJS Kesehatan, pendidikan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan lain-lain. Hanya saja evaluasi itu tidak dilakukan lagi sejak pertengahan 2017 sampai hari ini.

Karena itu dia merasa heran, kalau ada anggota DPR RI yang terkejut dengan kenaikan sekaligus tidak diumumkannya kenaikan harga BBM tersebut. “Jadi, perubahan kenaikan itu sudah diatur, mekanismenya setiap tiga bulan, dan tidak bertentangan dengan konstitusi,” pungkasnya.

Hanya saja kata Ferdinan Hutahaean, pemerintahan Jokowi – JK ini tidak konsisten dengan aturan tersebut. “Sejak revisi Perpres 191 tahun 2014 itu tidak dijalankan. Dan, kini saat harga BBM dunia naik baru panik, meski ditunda kenaikannya. Seharusnya subsidi masuk ke APBN, sehingga kerugian akibat kenaikan itu tidak ditanggung Pertamina,” kata dia.

“Mekanisme kenaikan per 3 bulan itu tidak dilakukan. Pemerintah baru panik saat harga BBM dunia naik, berbarengan rupiah melemah terhadap dollar AS. Sehingga harga BBM jauh di atas subsidi dan Pertamina makin berat bebannya,” ungkapnya.

Menurut Ferdinand, sebelumnya Pertamina mematok harga BBM jenis premium Rp 6.500/liter, tapi sekarang harga keekonomiannya  sudah mencapi Rp 9. 800/liter.

“Anehnya lalu BBM jenis premium langka dimana-mana. Apakah, ini strategi Pertamina untuk meringankan beban kenaikan harga tersebut?” katanya mempertanyakan.

Karena itu dia meminta pemerintah tidak membiarkan beban Pertamina itu secara terus-menerus. Sebab, Pertamina bisa bangkrut alias collaps. Sehingga saat ini beban utang yang harus ditanggung mencapai Rp 150 triliun, sepertiga aset Pertamina.

Dalam prtemuan IMF – World Bank di Bali, Pertamina mendapat pinjaman 6,5 miliar dollar AS. “Jangan sampai beban harga BBM itu ditanggung Pertamina. Rakyat tetap perlu subsidi harga dan semuanya harus masuk APBN,” pungkasnya.

Continue Reading

Ekonomi

Ma’ruf Amin Bangun Ekonomi Optimistis, Prabowo Kebodohan

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com, – Prabowo Subianto menyebut saat ini pemerintah membangun ekonomi kebodohan, namun kata Cawapres KH. Ma’ruf Amin, Presiden Jokowi justru sedang membangun pondasi ekonomi yang kuat, optimistis akan lebih baik ke depan.

“Ekonomi saya itu arus baru itu ekonomi yang optimistis, yang menatap masa depan dengan bahasa agamanya ‘La in syakartum la-azidannakum (QS Ibrahim : 7) yang artinya kalau kamu bersyukur kamu akan ditambah,” tegas Ma’ruf seusai mengunjungi Pondok Pesantren Sunan Panandaran, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Senin (15/10/2018).

Karena itu, mantan Rais Aam PBNU itu mengatakan, nantinya pondasi ekonomi yang kuat itu perlu dimaksimalkan dengan baik. Dimana saat ini Jokowi baru membangun pondasi ekonomi, sehingga wajar jika belum terlihat jelas hasilnya.

Namun, ke depan Ma’ruf Amin yakin dengan dimaksimalkan manfaatnya akan sangat terasa.

“Pak Jokowi sudah letakkan dasar-dasarnya. Cuma sekarang belum kelihatan. Tapi patok-patok ini, milestone itu, kalau kita bisa manfaatkan secara maksimal, memaksimalkan manfaat itu, dia nanti akan cepat melompat ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menilai sistem ekonomi di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan benar.

Prabowo menilai, sistem ekonomi yang berjalan sudah lebih parah dari paham neoliberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat.

Sebab, kata dia, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi. Bahkan, Indonesia tengah mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.

“Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi,” kata Prabowo, saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

Continue Reading

Ekonomi

Pulihkan Kondisi Pendidikan, Kemendikbud Bantu Rp 101 Milyar Ke Pulau Sumbawa

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp101 miliar untuk memulihkan kondisi pendidikan pascagempa di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bantuan diberikan dalam bentuk penyediaan ruang kelas darurat, perbaikan satuan pendidikan, penyediaan perlengkapan belajar mengajar dan penyaluran tunjangan khusus kepada guru.

“Pemerintah tidak melupakan Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat Sumbawa dan Sumbawa Barat,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Mendikbud mengapresiasi gotong royong pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya mengembalikan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Kerja baktinya ini akan kita bantu sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam menyegerakan kembalinya kegiatan belajar mengajar. Saya tidak ingin kegiatan belajar mengajar terganggu terlalu lama,” jelas dia.

Namun, Muhadjir juga mengingatkan bahwa bantuan dari pemerintah hanya sebagai stimulan atau pendorong saja.

Mendikbud juga menyerahkan bantuan tunjangan khusus kepada para guru terdampak gempa di wilayah kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Tunjangan khusus diberikan kepada guru, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS dari berbagai jenjang.

Untuk guru PNS menerima bantuan Rp1,5 juta per bulan, sedangkan guru non-PNS mendapatkan bantuan sejumlah Rp2 juta per bulan. Total tunjangan khusus yang diberikan untuk guru terdampak wilayah kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp5,4 miliar. Sebelumnya,

Mendikbud juga memberikan bantuan tunjangan khusus kepada guru terdampak di wilayah kabupaten Sumbawa dengan nilai bantuan sejumlah Rp5,8 miliar. Total bantuan tunjangan khusus dari Kemendikbud untuk wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat senilai Rp11,2 miliar untuk 2.162 guru dan kepala sekolah.

Mendikbud juga menyerahkan bantuan penyediaan sarana pembelajaran darurat untuk 45 sekolah di KSB senilai Rp121 juta. Kemudian bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa papan tulis, alat permainan edukatif (APE), dan paket buku-buku bacaan untuk anak.(Es)

Continue Reading

BERITA POPULER