Connect with us

Politik

GP Ansor Melayu Masih Dipersekusi Pendukung UAS

Published

on

JAKARTA, Kegiatan ‘Kirab Satu Negeri GP Ansor’ Riau dan Sumatra Barat dihambat dengan berbagai cara hingga ancaman fisik dari puluhan orang yang mengaku ‘orang melayu’.

Bahkan mereka mengalami pengusiran dari masjid saat akan melakukan shalat berjamaah. Namun semua perlakuan itu direspon dengan pasif dari ratusan Banser karena tak ingin memperkeruh suasana menjelang Pilpres 2018 ini.

“Aasan penolakan itu karena Banser dianggap pernah menolak UAS. Meski sudah kita jelaskan, tetap saja tak terima. Bahkan kami sudah berulangkali meminta maaf ke UAS, tapi sampe saat ini tak direspon. Semoga hati ulama sekelas UAS berkenan berbagi maaf kepada sesama muslim,” demikian keterangan Purwaji, Ketua PW GP Ansor Riau, Kamis ( 28/9).

Karena itu GP Ansor Riau sudah menempuh langkah-langkah klarifikasi kepada lembaga adat melayu (LAM) agar berkenan melalukan mediasi.

“Dengan silaturrahim inilah, UAS bisa ikut meminimalisir terjadinya kesalahfahaman diantara sesama muslim. Lebih dari itu, juga ikut menjaga suasana sejuk karena mis-persepsi terhadap Banser ini lebih banyak disebabkan ‘gorengan-gorengan’ di Medsos yang tidak faktual,” kata Purwaji.

Selain melalui forum pengajian maupun lewat media massa, ajakan klarifikasi dan permohonan maaf itu sudah berulangkali disampaikan kepada UAS, namun hingga kini belum ada respon. “Ya sudahlah, kami sebagai muslim sudah menjalankan kewajiban yakni meminta waktu untuk tabayyun sekaligus mohon maaf. Semoga semua ini ada hikmahnya buat kami,” jelas Purwaji lagi.

Meski belum mendapatkan respon dari UAS, tapi LAM Riau justru yang menyambut hangat langkah-langkah yang ditempuh Ansor setempat. Namun, anehnya sejumlah oknum pemuda justru memprovokasi suasana, termasuk oknum-oknum beratribut FPI. Tapi tak ditanggapi oleh LAM maupun GP Ansor karena tak ingin memicu konflik horisontal berkepanjangan.

Kendati demikian, aksi penolakan terhadap kegiantan GP Ansor merebak di berbagai daerah Riau. Di Siak agenda ‘Kirab Satu Negeri’ – “Haul Sultan Siak” dihadang massa. Seratusan massa menolak GP Ansor masuk ke Lapangan Siak Bermadah.

Siak pada malam itu 22 September mencekam. Ada rekaman seruan seorang laki laki mengimbau agar pemuda Melayu keluar membela marwah karena yang di lapangan siak bermadah kalah jumlah dengan Banser yang datang lebih dari 1000 personel. Beberapa akun FB juga terekam membuat status provokasi ‘Siak berdarah malam ini’.

“Saya dan 1000 – an Banser memilih mundur, tidak boleh ada benturan. Saya memenuhi permintaan Habib Umar, Ketua FPI Siak untuk meminta maaf kepada UAS. Permohonan maaf saya itu direkam dan disebarkan, tapi tetap saja kami harus pindah dari lapangan Siak Bermadah. Saya mengalah, kami menggelar HAUL di Masjid Islamic Center Siak, bukan di Lapangan depan istana yang sudah disiapkan,” kata Purwaji.

Aksi perseksi terhadap GP Ansor juga belum mereda, bahkan agenda berikutnya di Bengkalis 23 September dilakukan lebih ekstrim. Rombongan Ansor di Bengkalis dihadang massa. Mobil rombongan KIRAB dirusak massa, anak anak muda yang anarkis, marah, mengumpat, mengamuk.

“Saya ditemukan dengan beberapa perwakilan massa. Ada dua isu pokok, pertama soal Islam Nusantara dan kedua soal UAS. Saya diminta meminta maaf kepada UAS. Permintaan itu saya penuhi, saya meminta maaf kepada UAS untuk kali kedua. Seraya saya sampaikan bahwa saya sudah minta bertemu dengan UAS. Tapi tetap saja kami tidak boleh menghadiri acara Bantan Bersholawat dan penyerahan donasi “Ansor Peduli Pesantren” yang sudah disiapkan panitia lokal di Bantan,” tutur Ketua Ansor Riau itu.

Namun, kisah persekusi terhadap Ansor masih berlanjut. Pasukan Pembawa Bendera KIRAB SATU NEGERI terpaksa dipulangkan malam itu juga dengan pengawalan ketat polisi dari Polda Riau, Polres Bengkalis dan Siak.

Untuk menghindari aksi serupa, Purwaji memberangkatkan rombongan jam 1 dinihari ke Selat Panjang. “Sesampai di Selat Panjang 24 September, kami kembali diminta meminta maaf kepada UAS. saya pun menyanggipi permohonan maaf saya di hadapan masaa pengunjuk rasa di lapangan depan Rumah Dinas Ketua DPRD Meranti. Ini adalah kali ketiga permohohanan maaf kepada UAS,” ungkapnya.

Di Meranti GP Ansor bersepakat kegiatan Halaqah Kyai Muda se Meranti bisa tetap dilaksanakan dengan syarat permohonan maaf kepada UAS dibacakan sebelum kegiatan dimulai. “Saya menangis sebab ANSOR dihakimi menyebar kesesatan Islam Nusantara, dan mempersekusi UAS”.

Namun, polemik belum akan selesai. Larangan LAM SIAK agar Ansor tidak berkegiatan di Siak dan Bumi Melayu Riau belum dicabut.

Masalah merembet ke Dumai. Spanduk GP Ansor di dua titik yang dipasang sejak empat bulan lalu dicopot paksa oleh beberapa orang. Aksi di Dumai itu menyusul aksi serupa di Bengkalis sehari sebelumnya.

Dengan tiga permohonan maaf yang sudah dilakukan Ketua GP Ansor Riau kepada Datuk Ulama Setia Negara Ustad Abdul Somad tentu diharapkan UAS berkenan menerima dan bertemu dengan Ansor.

“Agar apa? Untuk meneladankan kepada ummat, bahwa kita bisa menyelesaikan konflik dengan cara beradab tanpa kekerasan. Semoga UAS mau meluangkan waktunya untuk menenangkan ummat yang menolak Ansor atas dasar pembelaan kepada Beliau,” harap Purwaji.

Continue Reading
Click to comment

Politik

Hamburkan Anggaran, Ketua Fraksi PKS Minta Kemenag Batalkan Rencana Kartu Nikah

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, PKS DPR Jazuli Juwaini menilai rencana Kementerian Agama mencetak Kartu Nikah baru seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan langkah pemborosan anggaran karena tidak menambah fungsi dan manfaat.

“Kartu nikah jelas pemborosan karena ternyata sifatnya tambahan buku nikah bukan menggantikan. Buat apa? Kalau sekadar menunjukkan seorang sudah kawin, di KTP juga sudah ada. Database administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah tercatat orang yang bersangkutan kawin dengan siapa,” kata Jazuli.

Menurut wakil rakyat Dapil III Provinsi Banten itu, kartu nikah Kemenag ini tidak menambah manfaat, tidak ada penambahan fungsi, karena fungsinya sudah ada di buku nikah dan KTP atau dokumen adminduk.

“Saya anggota Panja Undang-Undang Adminduk 2006, semangatnya saat itu adalah terwujudnya single identification number dengan hanya satu kartu saja yang memuat banyak informasi, bukan banyak kartu untuk jenis informasi yang sama,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Bila alasannya untuk membangun sistem informasi manajemen pernikahan, Pemerintah semestinya menguatkan sistem koordinasi dan pelayanan publik lintas kementerian dalam membangun sistem online, bukan masing-masing kementerian membuat kartu. Ini bukan kerja sistem namanya.

Laki-laki kelahiran Bekasi tersebut meminta Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil kebijakan yang efektif dan efisien terkait kartu-kartu yang bersifat administratif sejalan dengan amanat UU Adminduk. Jangan malah menimbulkan pemborosan dan kemubaziran.

Diingatkan Jazuli, APBN kita terbatas, sementara program-program prioritas kesejahteraan rakyat sangat banyak yang tidak tercover anggaran. Ke sana seharusnya anggaran dialokasikan.

“Dari mencetak kartu baru, lebih baik Kemenag mengalokasikan anggara ini ke lebih arah yang lebih baik seperti kesejahtraan guru di madrasah serta pesantren, untuk kesejahteraan penghulu dan penyuluh agama,” demikian Jazuli Juwaini.

Seperti diberitakan, Kementerian Agama meluncurkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah yang sudah ada 8 November 2018. Ditargetkan satu juta kartu nikah disebarkan untuk pasangan yang baru nikah 2018. Untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap.

Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis web dan kartu nikah. Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri dan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) Kementerian Keuangan. (tanjung)

Continue Reading

Politik

Bamsoet: Baleg Bersama Pemerintah Kebut Bahas RUU Kekerasan Seksual

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Berbagai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan belakangan semakin marak terjadi. Terbaru tenaga honorer SMA Negeri VII Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baig Nulir menjadi korban pelecehan seksual.

Melaporkan tindakan kekerasan yang dialami dirinya, Baiq Nulir malah dikriminalisasi dengan vonis penjara enam bulan dan denda Rp 500 juta. Padahal, saksi UU ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam persidangan sudah menyatakan, yang dilakukan Baiq Nuril tidak melanggar UU ITE.

Dalam menjatuhkan vonis, hakim seperti kekurangan dasar hukum dan terkesan tidak cermat lantaran tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap kaum perempuan.

“Apa yang terjadi terhadap Baiq Nuril harus dituntaskan secepatnya, karena ini bukan hanya menyangkut pribadi beliau melainkan juga menjadi pembelaan terhadap harkat, derajat dan martabat perempuan umumnya,” kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya, Senin (19/11).

Dikatakan, DPR RI bersama pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. “Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panita Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI akan memformulasikannya ke dalam berbagai pasal-pasal,” kata politisi senior Partai Golkar ini.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan hanya akan mengatur hukum terhadap pelakunya, tetapi juga akan memberikan perlindungan kepada korban. Terutama juga memfokuskan kepada tindakan pencegahan atau langkah preventif.

Berbagai pihak sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU itu, antra lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia dan para pakar hukum pidana.

Pelibatan organisasi keagamaan dimaksudkan agar RUU tersebut bisa kuat secara aspek moral dan agama. Dengan demikian akan memperkuat ruh dalam implementasinya di lapangan.

Jika ada anggapan DPR RI tidak serius menyelesaikan RUU ini karena sebagian besar anggota dewan adalah pria, ini salah besar. Kekerasan seksual tak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum pria dengan maskulinitasnya juga rentan terhadap kekerasan seksual.

“Disahkannya RUU itu akan menjadi salah satu jalan keluar agar tindak kekerasan seksual bisa diproses tuntas secara hukum. Sekaligus menjadi pegangan bagi para penegak hukum agar bisa memberikan keadilan,” demikian Bambang Soesatyo. (tanjung)

Continue Reading

Politik

Leidena Sekar Nagari Raih Penghargaan ‘Icon PR Indonesia 2018’

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Eksistensi dan keberlangsungan sebuah organisasi, korporasi atau bangsa tidak hanya membutuhkan peran Public Relations (PR), tetapi juga pemimpin ulung dalam berkomunikasi kepada audiens.

Untuk mendorong hal tersebut, PR Indonesia kembali memberikan sejumlah penghargaan kepada praktisi PR dan pemimpin yang memiliki keunggulan dalam berkomunikasi.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI patut berbangga diri karena tidak hanya Ketua DPR RI yang mendapatkan penghargaan sebagai Best Communicators 2018.

Namun, Leidena Sekar Negari yang juga salah satu pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI juga menyabet penghargaan dalam Acara Jambore PR Indonesia yang di gelar di Klenteng Sam Poo Kong, Semarang baru-baru ini.

Leidena mendapatkan penghargaan “Icon PR Indonesia 2018”. Dena, sapaan akrabnya berhasil memenangkan kompetisi pemilihan duta Public Relations melalui esai yang berjudul ‘Meramu Narasi Membentuk Reputasi’.

Dalam tulisannya, Dena menggambarkan kesehariannya menjadi seorang Praktisi Public Relations DPR RI sebagai lembaga politik sekaligus legislatif di Indonesia. Bagaimana setiap instansi memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga negara lainnya.

“Awalnya saya mengikuti Icon PR Indonesia karena ingin memperkenalkan DPR kepada masyarakat dibidang public relations dan kemudian membuat tulisan mengenai dinamika yang ada di DPR dari cara komunikasi anggota DPR sampai dengan Anggota DPR RI sebagai orator politik,” papar Dena.

Di DPR RI, kata Dena, ada 560 Komunikator Politik yang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, sehingga Humas dituntut mengikuti perkembangan situasi politik dan mendapatkan informasi seluas-luasnya dari media maupun stakeholder.

Bagi lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro ini, menjadi seorang PR adalah passion, bagaimana kekuatan narasi dan komunikasi non verbal bisa merubah situasi yang tadinya terlihat buruk sehingga bisa diterima baik dimata publik.

Sementara itu, founder dan CEO PR INDONESIA Asmono Wikan berpendapat, sudah sepantasnya fungsi-fungsi komunikasi tidak hanya ada di dalam diri setiap praktisi PR, tapi sudah menjadi DNA yang tertanam di semua pelaku organisasi/korporasi, termasuk para pemimpinnya.

Menurut dia, salah satu tugas yang melekat pada seorang pemimpin adalah menjadi komunikator. Sejarah mencatat, para pemimpin hebat adalah para komunikator ulung. Mereka bisa menyampaikan pesan secara jelas dan jernih kepada publik pada situasi yang terus berubah.

Dia juga menyampaikan kriteria yang membuat Leidena menjadi Icon PR Indonesia 2018, yakni sejumlah prestasi dan pengalamannya dalam berorganisasi.

“Setelah kami putuskan yang membuat Leidena menjadi pemenang antara lain karena dia masih muda, punya karya dan punya prestasi, serta memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan komunikasi kepada publik,” tutur Asmono Wikan. (tanjung)

Continue Reading

BERITA POPULER