Connect with us

Politik

Projo Desak Faizal Assegaf Minta Maaf pada Keluarga Gus Dur

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com. – Ketua Projo Indonesia Razali Ismail Ubid mendesak Ketua Progres 98 Faizal Assegaf meminta maaf kepada keluarga Gus Dur. Khususnya pada Ibu Nyai Shinta Nuriyah, Yenny Wahid maupun Barisan Kader Gus Dur (Barikade Gus Dur).

“Faizal harus minta maaf, karena pernyataannya soal Mbak Yenny tidak berpengaruh terkait mau gabung Jokowi atau tidak, itu sungguh bertentangan dengan fakta di lapangan,” tegas Razali di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Mengapa? Mbak Yenny Wahid jelas putri ideologis dan biologis Gus Dur. Seperti semua tahu, warga NU dan masyarakat yang mengikuti Gus Dur sampai hari ini jumlahnya jutaan. “Mereka itu tersebar dari Sabang hingga Merauke,” ujarnya.

Jutaan pengikut Gus Dur yang militan sampai hari ini kata Razali, mayoritas tidak berafiliasi ke partai politik, tapi kuat di akar rumput. Sedangkan yang bergerak di ormas ada di Barikade Gus Dur, yang kepengrusannya tersebar dari Sabang  hingga Merauke.

Selain itu, Faizal juga salah mengatakan suami Mbak Yenny, Dhohir Farisi aktif di Gerindra, karena beliau sudah lama meninggalkan Gerindra. Karena itu Faizal harus minta maaf pada Mbak Yenny.

“Jadi, Faizal Assegaf harus minta maaf atau mencabut pernyataannya di media. Kalau tidak, justru sikapnya itu akan merugikan Jokowi – Ma’ruf Amin,” pungkasnya.

Sebelumnya Faizal menyoroti kemungkinan Yenny bergabung dengan Timses Prabowo. Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @faizalassegaf yang diunggah pada Kamis (13/9/2018).

Faizal Assegaf mengatakan bergabung atau tidaknya Yenny Wahid ke kubu Joko Widodo (Jokowi) tidak akan memberi pengaruh apa pun kepada petahana.

Menurutnya, Yenny Wahid bukan panutan yang memiliki basis kuat di Nahdlatul Ulama (NU). Lebih lanjut, Faizal Assegaf menyebut apabila mayoritas NU sejalan dengan Jokowi-Maruf Amin.

“Yenny Wahid mau gabung atau tdk ke Timses @jokowi tdk ada pengaruh apapun. YW bukan tokoh panutan yg punya basis kuat di akar rumput NU. Jd berhenti berdelusi! Mayoritas warga NU selaras dgn kepemimpinan JKW & KH Ma’ruf Amin. *FA*,” tulis Faizal Assegaf.

Continue Reading
Click to comment

Politik

PKB Minta Pemerintah Perhatikan Pesantren dengan Anggaran

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Kalangan DPR terus berusaha agar pesantren mendapat perhatian dari pemerintah. Karena itu RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dianggap penting untuk mengakomodir dan pengembangan pesantren.

“Kita upayakan agar RUU Pesantren ini selesai akhir 2018, makanya kita dorong agar Bamus bisa masuk pada Kamis (20/9/2018) besok,” tegas Ketua Fraksi PKB H Cucum Ahmad Syamsurijal seusai “Diskusi Public RUU Pesantren” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta,Rabu (19/9/2018).

Menurut Cucun, selama ini kondisi pesantren masih terpinggirkan dari dunia pendidikan. Pemerintah belum memberikan keberpihakan yang tinggi. “Karena itu politik legislasi RUU PPK secara umum, pentingnya penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Terutama berbasis masyarakat yang selama ini berkontribusi untuk mencerdaskan masyarakat,” ujarnya.

Secara spesifik jati diri Pesantren selama ini kata Cucun, menjadi sistem norma (subkullur) yang mampu mentransformasikan nilai-nilai spiritual, moral dalam pembentukan character building di segala bidang kehidupan.

“Pesan dari RUU ini, keberadaan pesantren baik secara arkanul ma’had maupun secara ruuhul ma’had telah diatur tanpa menghilangkan kemandirian dan karakteristik Pesantren,” tutur Cucun.

Anggota Komisi IV DPR itu menilai  saat ini masih banyak penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan mengalami ketimpangan pada aspek pembiayaan. Sehingga membutuhkan dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia bermutu dan lain-lain.

Sehingga menjadi penting keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan, agar memiliki kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing global.

Hal-hal pokok yang diatur dan perlu masukan untuk disempumakan dalam RUU PPK secara garis besar berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, penormaan secara aplikatif terkait dengan pengembangan 3 (tiga) peran Pesantren: sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Kedua, pengaturan mengenai pendirian pesamren bersifat fleksibel, tidak dibatasi pengakuannya hanya berdasarkan legal formal semata. Karena terdapat 28 ribu lebih pesantren yang sebagian besar masih berbentuk salafiyah.

Ketiga, Pemerimah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Pesamren dan Pendidikan Keagamaan.

Dengan mengedukasi dan mendampingi institusi keagamaan tersebut diharapkan mampu menjalankan akuntabilitas, dan terhindar dari potensi praktek penyimpangan adimisntrasi.

Continue Reading

Politik

Fahri Hamzah: Kacau Kalau Sandiaga Uno Disebut Ulama

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sepertinya terusik dengan penyebutan ulama untuk Sandiaga Uno seperti diungkpkan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Karena penyebutan itu justru mengacaukan cara berpikir oleh simbol dan merek-merek yang tidak perlu.

“Saya tak sepakat dengan Pak Hidayat Nur Wahid soal penyebutan Sandiaga Uno sebagai ulama. Sebab, ini terjadi kekacauan cara kita dalam berpikir, karena tersudut oleh simbol, istilah dan merek yang tidak perlu. Seperti harus ulama, harus tidak,” tegas mantan politisi PKS itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Menurut Fahri, makna kata ‘ulama’ adalah ilmuwan, sekolahnya agama, agamawan, hafal al-Quran, hadis dan sebagainya. Sedangkan mantan Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno adalah pedagang atau dalam bahasa kampungnya Tajir. “Jadi, bukan ulama,” ujarnya.

Karena itu lanjut Fahri, kalau pedagang seperti Sandi disebut ulama malah menjadi repot. “Kalau santri masih mungkin karena mau belajar nyantri. Cuma ini karena orang itu tertuduh, KH Ma’ruf Amin ulama, Sandi ulama juga? Ya nggak bisa begitu. Ada ketegorisasinya,” pungkasnya..

 

Continue Reading

Politik

Fahri Hamzah Mengaku Netral di Pilpres 2019

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Mantan politisi PKS Fahri Hamzah menyatakan jika dirinya netral dalam pilpres 2019 nanti, karena masaih banyak masalah. Baik terkait dengan PKS, banyak kader yang dipecat dan lain-lain.

“Jadi, saya netral netral sekarang, karena masih banyak masalah. Khususnya di PKS sendiri, banyak kader yang dipecat Sohibul Iman,” tegas Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Karena itu pula kata dia, dirinya tidak menjadi Timses Jokowi – Ma’ruf Amin atau Prabowo – Sandi. “Untuk pilihan, saya tetap punya jagoan. Nanti baru saya sampaikan,” katanya singkat.

Selama ini Fahri Hamzah berseberangan dengan Sohibul, karena telah memecat dirinya dari PKS tanpa alasan hukum yang benar. Fahri pun menggugat ke pengadilan dan PTUN, dan menang. Sehingga PKS diharuskan membayar denda Rp 30 miliar.

Namun putusan itu belum ditindaklanjuti oleh PKS. Yang terjadi malah pemecatan terus dilakukan menjelang pilpres 2019 ini. Terutama kader-kader yang dinilai bersebarangan dengan Sohibul Iman.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri Hamzah dalam Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel yang dibacakan pada tanggal 7 Desember 2016.

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milliar rupiah).” Demikian bunyi salah satu amar putusan Majelis Hakim yang dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Minggu (5/8/2018).

Apabila oknum pimpinan PKS tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau PK yang diajukan itu ditolak oleh Mahkamah Agung maka Fahri Hamzah berhak menerima ganti rugi immateriil sebesar Rp 30 milliar rupiah.

Continue Reading

BERITA POPULER