Connect with us

Politik

OSO: Tak Ada yang Salah dengan Jokowi di Bioskop

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Soal kubu Prabowo yang memprotes program kinerja pemerintahan Presiden Jokowi di bioskop sebelum film tayang, memang tak ada yang salah dengan tayangan tersebut. Sebab, Jokowi itu presiden yang pemeirntahan.

“Bahwa iklan capaian kinerja pemerintah itu merupakan tugas Kominfo RI dan Kominfo berkewajiban menyampaikan kinerja pemerintah. Jadi, apanya yang salah?” tegas Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) di Kompleks Parlemen, Seneyan Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Menurut OSO, justru Kominfo RI itu diantara tugasnya menyampaikan pada masyarakat terhadap keberhasilan pemerintah. Demikian pula yang belum berhasil. “Kita harus jujur dan obyektif melihat masalah itu,” ujar Ketum Hanura ini.

Tapi yang namanya oposisi kata OSO, semuanya bisa dianggap kampanye. Padahal, itu bukan merupakan bagian dari kampanye. “Jadi, salahnya di mana? Itu kan promosi dari departemen Kominfo RI. Jangan salah, bahwa promosi itu kepentingan negara untuk membuktikan ada pekerjaan yang sudah selesai,” ungkapnya.

Dengan demikian lanjut OSO, biar rakyat yang menilai. “Apakah itu kampanye atau bukan, positif atau tidak? Biarkan rakyat yang menilai,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Politik

PKB Minta Pemerintah Perhatikan Pesantren dengan Anggaran

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Kalangan DPR terus berusaha agar pesantren mendapat perhatian dari pemerintah. Karena itu RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dianggap penting untuk mengakomodir dan pengembangan pesantren.

“Kita upayakan agar RUU Pesantren ini selesai akhir 2018, makanya kita dorong agar Bamus bisa masuk pada Kamis (20/9/2018) besok,” tegas Ketua Fraksi PKB H Cucum Ahmad Syamsurijal seusai “Diskusi Public RUU Pesantren” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta,Rabu (19/9/2018).

Menurut Cucun, selama ini kondisi pesantren masih terpinggirkan dari dunia pendidikan. Pemerintah belum memberikan keberpihakan yang tinggi. “Karena itu politik legislasi RUU PPK secara umum, pentingnya penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Terutama berbasis masyarakat yang selama ini berkontribusi untuk mencerdaskan masyarakat,” ujarnya.

Secara spesifik jati diri Pesantren selama ini kata Cucun, menjadi sistem norma (subkullur) yang mampu mentransformasikan nilai-nilai spiritual, moral dalam pembentukan character building di segala bidang kehidupan.

“Pesan dari RUU ini, keberadaan pesantren baik secara arkanul ma’had maupun secara ruuhul ma’had telah diatur tanpa menghilangkan kemandirian dan karakteristik Pesantren,” tutur Cucun.

Anggota Komisi IV DPR itu menilai  saat ini masih banyak penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan mengalami ketimpangan pada aspek pembiayaan. Sehingga membutuhkan dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia bermutu dan lain-lain.

Sehingga menjadi penting keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan, agar memiliki kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing global.

Hal-hal pokok yang diatur dan perlu masukan untuk disempumakan dalam RUU PPK secara garis besar berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, penormaan secara aplikatif terkait dengan pengembangan 3 (tiga) peran Pesantren: sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Kedua, pengaturan mengenai pendirian pesamren bersifat fleksibel, tidak dibatasi pengakuannya hanya berdasarkan legal formal semata. Karena terdapat 28 ribu lebih pesantren yang sebagian besar masih berbentuk salafiyah.

Ketiga, Pemerimah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Pesamren dan Pendidikan Keagamaan.

Dengan mengedukasi dan mendampingi institusi keagamaan tersebut diharapkan mampu menjalankan akuntabilitas, dan terhindar dari potensi praktek penyimpangan adimisntrasi.

Continue Reading

Politik

Fahri Hamzah: Kacau Kalau Sandiaga Uno Disebut Ulama

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sepertinya terusik dengan penyebutan ulama untuk Sandiaga Uno seperti diungkpkan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Karena penyebutan itu justru mengacaukan cara berpikir oleh simbol dan merek-merek yang tidak perlu.

“Saya tak sepakat dengan Pak Hidayat Nur Wahid soal penyebutan Sandiaga Uno sebagai ulama. Sebab, ini terjadi kekacauan cara kita dalam berpikir, karena tersudut oleh simbol, istilah dan merek yang tidak perlu. Seperti harus ulama, harus tidak,” tegas mantan politisi PKS itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Menurut Fahri, makna kata ‘ulama’ adalah ilmuwan, sekolahnya agama, agamawan, hafal al-Quran, hadis dan sebagainya. Sedangkan mantan Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno adalah pedagang atau dalam bahasa kampungnya Tajir. “Jadi, bukan ulama,” ujarnya.

Karena itu lanjut Fahri, kalau pedagang seperti Sandi disebut ulama malah menjadi repot. “Kalau santri masih mungkin karena mau belajar nyantri. Cuma ini karena orang itu tertuduh, KH Ma’ruf Amin ulama, Sandi ulama juga? Ya nggak bisa begitu. Ada ketegorisasinya,” pungkasnya..

 

Continue Reading

Politik

Fahri Hamzah Mengaku Netral di Pilpres 2019

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Mantan politisi PKS Fahri Hamzah menyatakan jika dirinya netral dalam pilpres 2019 nanti, karena masaih banyak masalah. Baik terkait dengan PKS, banyak kader yang dipecat dan lain-lain.

“Jadi, saya netral netral sekarang, karena masih banyak masalah. Khususnya di PKS sendiri, banyak kader yang dipecat Sohibul Iman,” tegas Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Karena itu pula kata dia, dirinya tidak menjadi Timses Jokowi – Ma’ruf Amin atau Prabowo – Sandi. “Untuk pilihan, saya tetap punya jagoan. Nanti baru saya sampaikan,” katanya singkat.

Selama ini Fahri Hamzah berseberangan dengan Sohibul, karena telah memecat dirinya dari PKS tanpa alasan hukum yang benar. Fahri pun menggugat ke pengadilan dan PTUN, dan menang. Sehingga PKS diharuskan membayar denda Rp 30 miliar.

Namun putusan itu belum ditindaklanjuti oleh PKS. Yang terjadi malah pemecatan terus dilakukan menjelang pilpres 2019 ini. Terutama kader-kader yang dinilai bersebarangan dengan Sohibul Iman.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri Hamzah dalam Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel yang dibacakan pada tanggal 7 Desember 2016.

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milliar rupiah).” Demikian bunyi salah satu amar putusan Majelis Hakim yang dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Minggu (5/8/2018).

Apabila oknum pimpinan PKS tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau PK yang diajukan itu ditolak oleh Mahkamah Agung maka Fahri Hamzah berhak menerima ganti rugi immateriil sebesar Rp 30 milliar rupiah.

Continue Reading

BERITA POPULER